(Matra, Jambi) – Fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Jambi menyoroti kurang maksimalnya penanganan masalah angkutan dan batu bara di Provinsi Jambi. Salah satu penyebab masalah angkutan bara di Jambi tidak bisa ditangani dengan tuntas, yakni pembangunan jalan khusus batu bara.
Sedianya pembangunan jalan khusus batu bara sudah rampung Desember 2023. Namun sampai sekarang pembangunan jalan khusus batu bara tersebut tak kunjung selesai. Kondisi itu membuat ada pengangkutan batu bara yang dilakukan melalalui sungai da nada yang melalui jalan nasional.
Sorotan mengenai masalah angkutan dan jalan khusus batu bara tersebut disampaikan fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Jambi ketika menyampaikan pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Jambi tahun anggaran 2023 pada rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi di gedung DPRD provinsi Jambi, Kota Jambi, Sabtu (30/3/2024).
Pada rapat paripurna tersebut, Wakil Gubernur Jambi, H Abdullah Sani menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi tahun 2021-2026. Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jayanegara didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Faisal Riza dan Burhanudin Mahir.
Juru bicara Fraksi Fraksi PDI Perjuangan, Abdul Khafid Moein pada kesempatan itu mengatakan, persoalan batu bara di Jambi hingga kini belum tuntas. Baik itu persoalan angkutan batu bara, pembangunan jalan khusus batu bara maupun terkait jumlah usaha pertambangan patu bara di Jambi.
“Fraksi kami meminta Pemerintah provinsi (Pemprov) Jambi menyelesaikan pendataan jumlah perusahaan pertambangan batu bara di Provinsi Jambi. Kemudian kami juga mendorong agar Pemprov Jambi meminta perusahaan batu bara segera menyelesaikan pembangunan jalan khusus batu bara,”ujarnya.
Menurut Abdul Khafid Moein, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Jambi menilai, banyak masukan dan regulasi (aturan) yang telah ditetapkan mengenai penanganan masalah angkutan batu bara di Jambi. Namun penanganan masalah angkutan batu bara sepertinya jalan di tempat. Banyak program penanganan masalah angkutan batu bara tidak dilaksanakan secara tuntas.
“Kami menilai bahwa banyak regulasi mengenai penanganan masalah angkutan batu bara yang dibuat Pemprov Jambi. Namun pelaksanaan regulasi tersebut terkesan lambat,”tambahnya.
Sementara itu, juru bicara Fraksi Gerindra, Hakima juga menyoroti masalah angkutan batu bara di Jambi. Supaya masalah angkutan batu bara tidak berlarut-larut terus, Fraksi Gerindra meminta Pemprov Jambi menjalankan komitmen dan mendorong percepatan pembangunan jalan khusus angkutan batu bara.
“Fraksi kami meminta Pemprov Jambi terus menjalankan komitmen untuk melakukan percepatan pembangunan jalan khusus batu bara. Hal ini penting mengatasi masalah angkutan batu bara, mendorong peningkatan produksi batu bara dan membangkitkan pertumbuhan ekonomi Jambi,”katanya.
Proyek “Multiyears”
Selain menyoroti masalah angkutan batu bara, Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Jambi juga menyoroti proyek-proyek multiyears (jangka panjang) di Jambi yang tidak dikerjakan secara maksimal.
Juru bicara Fraksi PPP – Berkarya, Rusdi dan juru bicara Fraksi Nasdem – Hanura, Mashuri pada kesempatan itu mengingatkan Pemprov Jambi agar mengerjakan proyek-proyek multiyears dengan baik dan maksimal. Dua proyek multiyeras di Jambi yang perlu mendapat perhatian, yakni proyek pembangunan Islamic Center dan Stadion Olahraga (Sport Center) Jambi.
“Kami mengingatkan Pemprov Jambi terkait multiyears yang tenggang waktu pelaksanaannya hanya beberapa bulan lagi. Kami meminta meminta pengawasan proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Permukiman (PUPR) tersebut ditingkatkan, khususnya menjelang finishing (penyelesaian) proyek,”tegas Rusdi.
Kemudian Fraksi Partai Golkar melalui juru bicaranya, Ivan Wirata menyoroti masalah masih tingginya angka kemiskinan di Provinsi Jambi. Hal itu menunjukkan penanganan terhadap masalah kemiskinan di Jambi selama ini belummaksimal.
Sedangkan Fraksi Partai Demokrat melalui juru bicaranya, Fauzi Ansori mengapresiasi keberhasilan Pemprov Jambi menekan angka inflasi sejak tahun lalu hingga tahun ini. Sementara Fraksi PAN melalui juru bicaranya, Hamdani mengingatkan Pemprov Jambi mengenai tingginya harga kebutuhan pokok terutama jelang Lebaran. Fraksi PAN meminta agar kenaikan harga kebutuhan pokok betul-betul diperhatikan menjelang Lebaran agar tidak sampai terjadi lonjakan. (Matra/AdeSM).
