(Matra, Medan) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) tampaknya harus benar-benar bekerja keras menurunkan kasus stunting (gangguan perkembangananak akibat kurang gizi) tahun ini. Kerja keras penurunan kasus stunting itu tidak boleh ditunda-tunda sebab hingga kini masih ada sekitar 675.411 keluarga di Sumut yang masuk kategori berisiko stunting. Keluarga berisiko stunting tersebut umumnya berasal dari kalangan keluarga kurang mampu alias miskin.
Guna mempercepat penurunan kasus stunting atau sering juga disebut anak kerdil tersebut, Pemprov Sumut kini berupaya menggencarkan Program Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS). Melalui Program BAAS tersebut, pihak swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan kalangan pejabat pemerintah di Sumut bisa menjadi bapak/ibu asuh bagi anak-anak yang mengalami stunting.
“Program BAAS ini penting memberikan tambahan asupan makanan bergizi bagi anak-anak stunting maupun ibu-ibu yang berisiko melahirkan anak stunting. Dengan adanya program BAAS, kita memiliki peluang emas membantu langsung perbaikan asupan gizi maupun peningkatan ekonomi sekitar 675.411 keluarga berisiko stunting di Sumut,”kata Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, Hassanudin pada Temu Kerja Stakeholder (Pemangku Kepentingan) dan Mitra Kerja Badan Koordinasi Kesejahteraan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam rangka Penguatan BAAS se-Provinsi Sumut di Hotel Emerald Garden, Kota Medan, Sumut baru-baru ini.
Menurut Hassanudin, Program BAAS Sumut tersebut merupakan langkah nyata dan langsung mempercepat penurunan kasus stunting. Namun penurunan kasus stunting tersebut bukan sekadar dalam data atau angka, tetapi harus benar-benar nyata di lapangan. Penurunan kasus stunting tersebut harus bisa dibuktikan dengan berkurangnya anak-anak penderita stunting.
“BAAS di Sumut saat ini tersebar di 31 kabupaten/kota. Program BAAS tersebut akan terus dikembangkan hingga menyentuh semua daerah-daerah yang memiliki anak stunting,”katanya.
Target
Menurut Hassanudin, Pemprov Sumut menargetkan penurunan prevalensi (persentase) stunting tahun ini menjadi 14,5 %. Target tersebut diperkirakan bisa dicapai, sebab tahun lalu juga kasus stunting di Sumut sudah bisa diturunkan 2,2 %.
“Prevalensi stunting di Sumut tahun lalu sudah berada pada angka 18,9 % atau turun 2,2 % dibandingkan prevalensi stunting di Sumut tahun 2022 sekitar 21,1 %,”ujarnya.
Dikatakan, guna mempercepat penurunan kasus stunting di Sumut, Pemprov Sumut kini mempertajam anggaran dan perbaikan data. Penggunaan anggaran penanganan stunting harus dilakukan tepat guna dan tepat sasaran. Sedangkan data kasus stunting harus benar-benar akurat.
Hassanudin mengatakan, saat ini masih banyak anggaran yang kurang spesifik (khusus) digunakan menangani stunting. Masalah ini prlu mendapatkan perhatian pemerintah kabupaten/kota di Sumut. Karena itu penggunaan anggaran penanganan stunting harus tepat guna dan efisien.
“Kemudian pihak-pihak yang terlibat dalam penurunan stunting harus bekerja sebaik-baiknya dan nyata.
Data dan hasil penurunan stunting di lapangan juga harus sesuai. Untuk mendapatkan data kasus stunting secara akurat harus dimanfaatkan teknologi,”katanya.
Sementara itu, Sekretaris Utama BKKBN, Tavip Agus Rayanto, TNI dan Polri paling banyak menjadi BAAS karena memiliki organisasi hingga ke level paling bawah. Agar hasilnya lebih baik, Tavip Agus Rayanto mengajak semua pihak menyatukan langkah bersama menyelesaikan masalah stunting.
“Langkah kita perlu bersama. Penanganan stunting hanya bisa kita selesaikan melalui bekerja sama. Untuk menangani masalah stunting, kita harus menggunakan data yang sama. Dari data tersebut kita pilih mana yang perlu kita intervensi dengan maksimal,”katanya.
Tavip Agus Rayanto mengharapkan, pihak swasta bisa lebih berperan aktif mencegah maupun mengurangi angka stunting di suatu daerah.
“Kita akan dorong pihak swasta membantu menangani masalah stunting. Hal ini penting karena untuk memperbaiki gizi dan kesehatan anak stunting butuh dana yang besar dan waktu yang tidak lama,”katanya. (Matra/AdeSM/DiskominfoSumut).
