(Matra, Jambi) – Persoalan banjir, krisis pupuk dan bibit tanaman masih terus menghantui para petani di Kota Jambi, Provinsi Jambi. Persoalan yang sudah bertahun-tahun dihadapi para petani tersebut hingga kini belum ada solusi. Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi terkesan melakukan pembiaran terhadap nasib petani tersebut.
Persoalan banjir, krisis pupuk dan bibit tanaman tersebut mencuat pada pertemuan Ketua DPRD Provinsi Jambi, H Edi Purwanto, SHI, MSi dengan para petani dan warga Rukun Tetangga (RT) 12 di Kelurahan Bakung Jaya, Kecamatan Palmerah, Kota Jambi, Selasa (21/11/2023).
Zulfan (40), warga RT 12, Bakung Jaya yang juga seorang petani pada kesempatan itu mengatakan, setiap musim hujan, permukiman mereka selalu dilanda banjir. Hal tersebut disebabkan drainase (saluran air) yang tidak berfungsi. Masalah tersebut sudah sering dilaporkan kepada pemerintah setempat. Namun hingga kini belum ada perbaikan drainase di permukiman warga tersebut.
“Selain itu, kami juga masih kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, pestisida dan bibit tanaman hingga saat ini. Karena itu kami terpaksa menggunakan pupuk organik (kompos) untuk tanaman sayur-mayur kami. Untuk mendapatkan pupuk organik pun sulit saat ini. Kemudian bibit tanaman cabai dan sayuran pun mahal. Karena itu kami lebih banyak menanam singkong,”katanya.
Siap Membantu
Menanggapi keluhan warga masyarakat tersebut, Edi Purwanto menegaskan, pihak DPRD Provinsi Jambi siap membantu. Pihaknya akan menjadwalkan pengecekan langsung ke lokasi rawan banjir di permukiman warga Bakung Jaya. Kunjungan tersebut nantinya akan diupayakan dihadiri pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dengan demikian pihak PUPR bisa langsung memperbaiki kerusakan drainase yang sudah lama terjadi di permukiman warga tersebut.
“Masalah banjir di Bakung Jaya ini akan segera kami tinjau bersama Dinas PUPR Provinsi Jambi. Melalui peninjauan lagsung tersebut nantinya bisa kita cari solusi. Sedangkan mengenai kesulitan pupuk bersubsidi dan bibit tanaman, kami akan koordinasikan nanti dengan pihak Dinas Pertanian Provinsi Jambi dan distributor pupuk bersubsidi,”katanya.
Edi Purwanyo mengatakan, pihak DPRD Provinsi Jambi sudah ada mencanangkan beberapa program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk di Kota Jambi. Salah satu program tersebut, penadaan bantuan bibit tanaman, bibit ternak dan lain sebagainya. Anggaran bantuan tersebut sudah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah (APBD) Provinsi Jambi.
“Jadi memang anggaran ini kita arahkan untuk belanja rakyat, yaitu memberikan bantuan kepada warga masyarakat. Bantuan tersebut antara lain bantuan bibit ikan, ternak kambing, bibit sawit dan lain sebagainya. Bantuan tersebut kami harapkan betul-betul dirasakan masyarakat,”katanya.
Selain itu, lanjut Edi Purwanto, pihaknya juga berupaya meningkatkan bantuan untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Atas usulan DPRD Provinsi Jambi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi sudah menganggarkan sekitar Rp 30 miliar bantuan UMKM. Bantuan tersebut akan diberikan kepada 6.000 unit UMKM di Sembilan kabupaten dan dua kota se-Provinsi Jambi. Masing-masing UMKM mendapatkan bantuan Rp 5 juta.
“Bantuan ini kita berikan untuk menumbuhkan semangat pelaku UMKM.Kita mengharapkan UMKM di Jambi tumbuh dan berkembang. Hal itu penting karena tidak bisa pungkiri bahwa UMKM merupakan penompang perekonomian masyarakat kita,”katanya.
Menurut Edi Purwanto, DPRD Jambi juga sudah membentuk peraturan daerah (Perda) terkait pondok pesantren. Perda pondok pesantren tersebut murni inisiatif DPRD Provinsi Jambi. Melalui perda tersebut, pembangunan pondok pesantren dan peningkatan kesejahteraan santri dapat dilakukan secara intensif.
“Selain itu, kita juga memberikan bantuan untuk pembinaan kesenian. Bantuan kesenian tersebut meliputi pembinaan hardoh, kompangan, wayang dan lain sebagainya. DPRD Jambi mengalokasikan anggaran untuk pembinaan kesenian tradisional karena kesenian merupakan bagian dari alat perekat negara kita,”tambahnya. (Matra/AdeSM).
