Dubes Norwegia, Rut Kruger Giverin (dua dari kanan pegang mik) memberikan apresiasi penanggulangan karhutla di Jambi ketika berkunjung ke lokasi restorasi gambut di Pematangrahim, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjungjabung Timur (Tanjabtim), Provinsi Jambi, Senin (20/11/2023). (Foto : Matra/HumasKLHK).

(Matra, Jambi) – Pemerintah Norwegia mengapresiasi kerja keras Provinsi Jambi mengendalikan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama musim kemarau panjang Juli – Oktober 2023. Hasil kerja keras tersebut nampak dari keberhasilan Provinsi Jambi meredam karhutla, sehingga karhutla di Jambi tidak sampai menimbulkan bencana asap dan lingkungan seperti tahun 2015 dan 2019.

Hal tersebut diungkapkan Duta Besar (Dubes) Norwegia untuk Indonesia, Rut Kruger Giverin ketika mengunjungi lokasi kebakaran hutan dan areal restorasi gambut di Pematangrahim, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjungjabung Timur (Tanjabtim), Provinsi Jambi, Senin (20/11/2023).

Kunjungan tersebut dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Dr Ir Siti Nurbaya, MSi, Gubernur Jambi, Dr H Al Haris, SSos, MH dan Kepala BRGM, Hartono.

Menurut Rut Kruger Giverin, pihaknya turut meninjau lokasi karhutla dan restorasi gambut bersama Menteri LHK, Siti Nurbaya untuk melihat lebih dekat upaya Pemprov Jambi mencegah dan menanggulangi karhutla serta restorasi gambut.

“Setelah melihat keadaan di lapangan, kami mengapresiasi upaya Jambi yang luar biasa melakukan restorasi dan konservasi gambut, mengelola sumber daya alam, mengendalikan karhutla dan penguatan masyarakat melestarikan hutan melalui perhutanan sosial,”kataya.

Dijelaskan, kunjungannya ke Jambi kali ini merupakan bagian dari kerja sama bilateral antara Norwegia dan Indonesia. Kerja sama tersebut sudah terjalin erat lebih 70 tahun. Kerja sama pelestarian lingkungan dan hutan tersebut meliputi lima program prioritas.

Masing-masing program tersebut, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi keanekaragaman hayati, penguatan perlindungan hutan, upaya pengurangan emisi, kebakaran dan dekomposisi gambut serta penguatan penegakan hukum dan partisipasi masyarakat.

“Perubahan iklim dan kehutanan adalah yang terpenting bagi kemitraan kami. Kami bangga bisa jadi mitra Indonesia dalam mencapai target pengendalian perubahan iklim yang sangat penting. Begitu juga Jambi selalu ada di hati saya. Saya senang dengan alamnya, makanan di sini, dan terutama masyarakatnya, terimakasih atas sambutannya yang hangat,”ungkapnya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya (kiri) mencatat keterangan penanganan karhutla yang dipaparkan Gubernur Jambi, Al Haris (kanan) di Desa Pematangrahim, Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjungjabung Timur (Tanjabtim), Provinsi Jambi, Senin (20/11/2023). (Foto : Matra/HumasKLHK).

Fakta Lapangan

Sementara itu, Menteri LHK, Siti Nurbaya juga mengakui keberhasilan Jambi mengendalikan karhutla. Setelah mendapatkan laporan penanggulangan karhutla di Jambi dan melihat kondisi di lapangan, Siti Nurbaya mengapresiasi keberhasilan pemerintah daerah dan masyarakat Jambi pengelolaan gambut, pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta implementasi perhutanan sosial. Hal terebut tidak terlepas dari peran penting dan political will (niat baik) pemerintah daerah maupun masyarakat Jambi melestarikan lingkungan.

“Hari ini kita bersama-sama menyaksikan keberhasilan Jambi mengendalikan karhutla. Keberhasilan itu juga bukan hanya katanya-kata. Tetapi kita menyaksikan fakta di lapangan. Provinsi Jambi yang terbaik mengendalikan karhutla dibandingkan daerah lain di Indonesia. Saya percaya dan saya mengakui itu juga,”ujarnya.

Siti Nurbaya juga mengakui Provinsi Jambi cukup mampu mengendalikan karhutla di lahan gambut. Hal ini tidak lepas dari peran Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) bersama pihak terkait melakukan restorasi lahan gambut.

“Kalau kita lihat di Kabupaten Tanjungjabung Timur, gambutnya nol karhutla, tidak ada kejadian kebakaran gambut. Hal itu terkonfirmasi dengan langkah-langkah pencegahan karhutla di lahan gambut yang dilakukan masyarakat dan BRGM,”ujarnya.

Siti Nurbaya juga mengapresiasi kerja sama semua pihak, terutama Satuan Tugas Penanggulangan Karhutla Provinsi Jambi yang melakukan upaya maksimal pencegahan dan penanggulangan karhutla. Melalui kerja keras tersebut, pemerintah dan masyarakat bisa melewati masa-masa sulit kebakaran hutan dan lahan Tahun 2023.

“Kami juga menyampaikan apresiasi atas upaya penyelesaian dan mengatasi kesulitan tersebut. Hal ini terlihat dari kuatnya sama Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kawan-kawan di lapangan, masyarakat di masing-masing tingkat tapak (desa) dan tentu saja Manggala Agni,”katanya.

Menurut Siti Nurbaya, selain tata kelola gambut dan pengendalian karhutla, Provinsi Jambi telah berhasil menerapkan perhutanan sosial. Karena itu, hutan sosial ini memang harus dilanjutkan dan dilakukan bersama-sama.

Secara khusus, Siti Nurbaya menitipkan Masyarakat Hukum Adat (MHA) kepada Gubernur Jambi yang juga ikut mendampinginya selama kunjungan lapangan tersebut. Dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja sudah ditegaskan bahwa MHA bisa ditetapkan Hutan Adatnya. Namun peraturan daerah (perda) untuk menetapkan MHA pun harus ada.

“Tidak mudah menyiapkan aspek legalitas dengan perda. Sebab kita harus bicara dengan argumentasi kuat, justifikasi ilmiah di DPRD. Dalam UU itu disebutkan bahwa boleh ada fasilitasi dari pemerintah menetapkan identitas MHA. Formulasi (susunan) dan penetapan identitas MHA tersebut bisa dibantu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),”tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Jambi, Al Haris pada kesmepatan itu mengatakan, Pemprov Jambi, khuusnya Satgas Penanggulangan Karhutla Provinsi Jambi bisa melakukan upaya maksimal mencegah dan menanggulangi karhutla berkat dukungan Pemerintah Pusat, KLHK, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), TNI dan Polri.

“Dukungan dan kerja sama tersebut menambah semangat jajaran Pemprov Jambi mengendalikan karhutla. Kita semua kompak bekerja sama, termasuk dengan
Manggala Agni menjaga hutan kita. Karena itu karhutla di Jambi tahun ini tidak sampai menimbulkan bencana seperti tahun 2015 dan 2019,”katanya.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya (tiga dari kiri) menyerahkan bantuan pengelolaan hutan kepada Kelompok Usaha Perhutanan Sosial di Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjabtim, Provinsi Jambi, Senin (20/11/2023). (Foto : Matra/HumasKLHK).

Bantuan Usaha

Pada kunjungan ke Tanjabtim tersebut, Menteri LHK, Siti Nurbaya ketika meninjau tata kelola lahan gambut di Desa Pandan Sejahtera, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjabtim, menyerahkan bantuan kepada warga masyarakat setempat.

Di antaranya bantuan kepada Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) ekowisata sebesar Rp 50 juta dan KUPS Silvofishery sebesar Rp 50 juta. Bantuan tersebut difokuskan mengelola hutan desa sekitar 1.185 hektare (ha). Kemudian kelompok perhutanan sosial tersebut juga diminta menjaga hutan desa dari kebakaran maupun illegal logging (pembalakan liar).

“Hutan desa ini harus dijaga agar bisa dimanfaatkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sungai yang ada di hutan desa ini bisa dimanfaatkan pengembangan budidaya ikan toman. Kemudian hutan desa juga bisa dikelola menjadi ekowisata dan wisata edukasi,”katan Siti Nurbaya.

Pasukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan berjuang memadamkan kebakaran lahan  di wilayah Mendahara, Kabupaten Tanjungjabung Timur, Provinsi Jambi baru-baru ini. (Foto : Matra/SatgasKarhutlaJambi).

Meningkat 54,13 %

Sementara itu berdasarkan data yang dihimpun medialintassumatera.net (Matra) dari Satgas Penanggulangan Karhutla Provinsi Jambi, Senin (20/11/2023), luas karhutla di Provinsi Jambi tahun ini meningkat drastis.

Total luas karhutla di Jambi medio Januari – Sabtu (18/11/2023) mencapai 1.414,89 ha. Luas karhutla tersebut meningkat 496,89 ha atau 54,13 % dibandingkan total luas karhutla di Jambi tahun 2022 hanya sekitar 918 ha.

Namun luas karhutla di Jambi masih terpaut jauh dari total luas karhutla di Sumatera Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan tahun ini. Total luas karhutla di Sumatera Selatan selama kemarau panjang tahun ini mencapai 32.000 ha.

Kemudian total luas karhutla di Kalimantan Timur mencapai 505.511 ha. Luas karhutla di Kaltim tersebut meningkat drastis dibandingkan tahun lalu sekitar 160.507 ha. Kemudian total karhutla di Kalilamtan Selatan sejak Januari – Oktober ini mencapai 24.589 ha atau meningkat dibandingkan tahun 2022 hanya sekitar 429 ha. (Matra/AdeSM).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *