(Matra, Surabaya) – Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) menggelar Musyawarah Nasional (Munas) VII di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur (Jatim), Selasa – Sabtu (6 – 10/5/2025). Munas VII Apeksi 2025 yang diikuti sebanyak 98 wali kota se-Indonesia tersebut secara resmi dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, Kamis (8/5/2025).
Munas VII Apeksi tersebut membahas cukup banyak persoalan-persoalan pembangunan kota di Indonesia. Salah satu persoalan yang mendapat sorotan khusus pada Munas Apeksi tersebut, yakni sulitnya menangani masalah sampah di berbagai kota di Indonesia hingga saat ini.
Karena itu seluruh Wali Kota dan Wakil Wali Kota se-Indonesia yang menghadiri Munas VII Apeksi tersebut bertekad memberikan perhatian khusus terhadap penanganan masalah sampah di daerah masing-masing.
Ketua Dewan Pengurus Apeksi yang juga menjabat Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi pada pertemuan khusus yang digelar pada Munas VII Apeksi 2025 di Kota Surabaya, Jumat (9/5/2025) menjelaskan, Apeksi mendukung target nasional Indonesia bebas sampah tahun 2029.
Dukungan itu antara lain ditandai dengan upaya seluruh anggota Apeksi menyelaraskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). RPJMD sudah memasukkan target strategis mewujudkan Indonesia bebas sampah pada 2029.
“RPJMD yang kami buat sedah selaras dengan RPJMN. Misalnya, Indonesia harus bebas sampah tahun 2029. Karena itu seluruh kota di Indonesia mendukung program tersebut. Komitmen tersebut merupakan bagian visi bersama seluruh pemerintah kota yang tergabung dalam Apeksi,”katanya.
Disebutkan, tingginya laju urbanisasi dan pesatnya pertambahan jumlah penduduk perkotaan yang berpengaruh besar terhadap peningkatan masalah sampah di perkotaan tidak boleh menjadi hambatan mencapai target penanganan sampah secara nasional.
“Meskipun pertambahan penduduk kota-kota di Indonesia terus meningkat cepat, termasuk pengaruh urbanisasi, kita harus bisa mewujudkan bebas dari sampah tahun 2029. Itu sudah komitmen kami seluruh wali kota di Indonesia,”jelasnya.
Tim Gerak Cepat
Salah satu terobosan penanganan masalah perkotaan yang juga mendapat perhatian penting pada Munas VII Apeksi di Surabaya tersebut, yakni pentingnya kehadiran Tim Gerak Cepat (TGC). Setiap kota di Indonesia perlu memiliki TGC mengantisipasi berbagai musibah atau insiden di perkotaan.
Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Wamendagri RI), Bima Arya Sugiarto pada pembukaan Munas VII Apeksi 2025 di Convention Hall Grand City, Kamis (8/5/2025) mengatakan, salah satu kota di Indonesia yang memiliki TGC terbaik, yakni Kota Surabaya. TGC yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya merupakan pelayanan emergensi terbaik dan tercepat di Indonesia.
Menurut Bima Arya Sugiarto, kecematan TGC Kota Surabaya tersebut disaksikannya sendiri. Ketika Bima Arya Sigiarto dan Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan melintas di Jalan Tunjungan, Surabaya, mereka menyaksikan kecelakaan lalu lintas antara seorang ibu pedagang sate keliling dengan taksi.
Saat itu Bima Arya Sigiarto dan Viman Alfarizi berupaya menyelamatkan pedagang sate keliling yang mengalami luka ringan. Hanya hitungan satu menit, beberapa anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkot Surabaya sudha berada di lokasi kejadian. Bima Arya Sugiarto pun meminta petugas Satpol PP menghubungi ambulan.
“Dalam suasana arus lalu lintas macet akibat kecelakaan tersebut, 15 kemudian TGC Kota Surabaya sudah tiba di lokasi kejadian membawa ambulan. Cepat sekali aksi pelayanan emergensi Pemkot Surabaya ini,”katanya.
Bima Arya Sugiarto lebih lanjut mengatakan, Menteri Dalam negeri (Mendagri) Tito Karnavian ingin membangun percontohan tim emergensi satu atap. Tim emergensi tersebut nantinya terdiri dari unsur pemadam kebakaran, tenaga kesehatan dan kepolisian. Tim emergensi tersbeut sudah dimiliki Pemkot Surabaya.
Bima Arya Sugiarto mengharapkan seluruh kepala daerah di seluruh Indonesia bisa meniru dan belajar kepada Pemkot Surabaya mengenai pembentukan dan pelayanan TGC. Jika seluruh daerah atau kota di Indonesia memiliki tim emergensi yang benar-benar bisa begreak cepat, pelayanan kedaruratan selueuh daerah di Indonesia bisa ditingkatkan.
“Contohnya TGC Kota Surabaya tadi. Tak lama setelah ditelepon, TGC sudah hadir. Kami akan mulai di pembentukan tim emergensi ini akan dimulai di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Namun saya rasa, TGC Kota Surabaya sudah bisa menjadi contoh atau menginspirasi seluruh kota di Indonesia megenai pembentukan TGC tersebut,”katanya.
Efisiensi Anggaran
Sementara itu, terkait kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Pemerintah Pusat hingga daerah saat ini, Bima Arya Sugiarto lebih lanjut mengatakan, kebijakan tersbeut hendaknya tidak melemahkan masalah keuangan (fiskal) di daerah. Pemkot Surabaya tetap memiliki kapasitas fiskal terkuat di Indonesia, kendati ada kebijakan efisiensi anggaran.
Menurut Bima Arya Sugiarto, sata ini ada 10-11 kota di Indonesia yang Pendapatan Asli Daerah (PAD) – nya cukup kuat atau lebih besar dibanding transfer dari pusat. Seluruh kota di Indonesia diharapkan memiliki kapasitas yang kuat tersebut tahun 2045.
Menyongsong tahun 2045, 98 kota di Indonesia diupayakan memiliki kapasitas fiskal yang semakin kuat secara bertahap dari tahun ke tahun. Target tersebut akan tercapai melalui kebijakan efisiensi anggaran yang sudah diterapkan pemerintah.
“Efisiensi anggaran itu tersbeut menguatkan ruang fiscal. Eefisiensi itu investasi. Efisiensi itu visi jangka panjang, membangun pendekatan baru, kultur baru, cara baru dan menghilangkan yang mubazir agar tercipta ruang fiskal yang kokoh,”katanya.
Dijelaskan, melalui efisiensi perjalanan dinas di seluruh kota, kabupaten dan provinsi di Indonesia beberapa bulan terakhir, penghematan anggaran bisa dihemat hingga Rp 10 triliun dibandingkan anggaran awal. Sedangkan efisiensi biaya acara seremonial di seluruh daerah di Indonesia bisa menghemat anggaran hingga Rp 4 triliun atau berkurang dari Rp 48 triliun menjadi Rp 45 triliun.
“Kami minta Dirjen Keuangan Daerah bisa melakukan efisiensi perjalanan dinas di seluruh kota, kabupaten dan provinsi di Indonesia tahun ini dari Rp 44 triliun hingga Rp 34 triliun,”katanya.
Kota Pematangsiantar
Sementara itu, Wali Kota Pematangsiantar, Wesli Silalahi, SH, MKn pada pembukaan Munas VII Apeksi di Kota Surabaya, Kamis (8/5/2025) mengatakan, munas tersebut menjadi wadah bagi seluruh kota di Indonesia berkoordinasi dan mencari solusi terkait persoalan yang ada di wilayah masing-masing.
“Munas diharapkan bisa menjadi wadah atau forum komunikasi bagi para kepala daerah (wali kota/wakil wali kota) membahas atau menyikapi regulasi (kebijakan) pusat yang menimbulkan masalah pembangunan di daerah,”katanya.
Dikatakan, Munas VII Apeksi juga menjadi wadah memperkuat kolaborasi (kerja sama) antar daerah untuk memajukan pembangunan daerah dan nasional. Hal itu sudah bisa terlihat dari Apeksi Expo (Pameran Apeksi) 2025 yang digelar pada Munas VII Apeksi tersebut.
Melalui Apeksi Expo tersebut, seluruh kota di Indonesia bisa menampilkan (mempromosikan) dan bazaar (menjual) produk unggulan (kerajinan) daerah masing-masing. Pemerintah Kota (Pemkot) Pematangsiantar sendiri memamerka produk-produk unggulan kerajinan pada Apeksi Expo 2025 tersebut.
Melalui berbagai kegiatan dan seminar yang digelar selama Munas VII Apeksi 2025 di Kota Surabaya, seluruh pemerintah kota di Indonesia diharapkan bisa bersatu padu dan bekerja sama membangkitkan ekonomi rakyat, membangun ketahanan ekonomi daerah sekaligus mengatasi berbagai persoalan pembangunan kota, termasuk penanganan masalah sampah perkotaan. (Matra/Radesman Saragih/BerbagaiSumber).
