(Matra, Jambi) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi memberikan bantuan sekitar Rp 25 miliar biaya pembebasan lahan pembangunan pembangunan pintu air Sungai Asam, Kota Jambi. Pembangunan pintu air Sungai Asam tersebut dilakukan tahun ini guna mengatasi banjir yang sering melanda Kota Jambi.
Demikian dikatakan Gubernur Jambi, Dr H Al Haris, SSos, MH ketika meninjau Stasiun Pompa Air Sungai Asam bersama Komisi V (Bidang Infrastruktur dan Perhubungan) DPR RI di Kota Jambi, Senin (14/4/2025). Komisi V DPR berkunjung ke Kota Jambi dalam rangka reses (kunjungan kerja lapangan).
Rombongan Komisi V DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR, Ir Ridwan Bae dan Robert Rouw terdiri dari Edi Purwanto, Adian Napitupulu, H Bakrie, Musa Rajekshah, Hamka Baco Kady, H Haryanto dan Sofwan Dedy Ardiyanto.
Kemudian H Ilham Pangestu, Zigo Rolanda, H Daniel Mutaqien Syaffiuddin, Ade Ginanjar, Marlyn Maisarah, H Tamanuri, H Syarief Abdullah Alkadrie, H Irmawan, H Ruslan M Daud, H Syafiuddin, H Syahrul Aidi Maazat, Abdul Hadi, Athari Ghauthi Ardi, H Ishak Mekki.
Sedangkan pejabat Pemrov Jambi yang turut mengikuti peninjauan pintu air Sungai Asam, Kota Jambi tersebut, yakni Ketua DPRD Provinsi Jambi, Hafiz Fattah, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemprov Jambi, Dr H Sudirman, SH, MH, Wali Kota Jambi, dr H Maulana, Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha dan Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Faried Alfarelly.
Menurut Al Haris, Pemprov Jambi memiliki komitmen serius dan terus mendukung program-program penanggulangan banjir di wilayah Provinsi Jambi, termasuk penanggulangan banjir di Kota Jambi. Penanggulangan banjir di Jambi semakin mendesak menyusul semakin seringnya terjadi banjir di Jambi, terutama di musim hujan.
“Kami, Pemprov Jambi akan berkolaborasi (bekerja sama) dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi Kementrian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan dana pembebasan lahan pembangunan pintu ari Sungai Asam tersebut. Pemprov Jambi siap memberikan bantuan Rp 25 miliar guna pembebasan lahan pembangunan pintu air tersebut,”katanya.
Sementara itu, Ketua Tim Kunker Komisi V DPR yang juga Wakil Ketua Komisi V DPR, Ir Ridwan Bae pada kesempatan tersebut mengatakan, pihaknya berkunjung (reses) ke Jambi untuk meninjau permasalahan banjir yang berulang kali terjadi di Kota Jambi. Meningkatnya frekuensi banjir di Kota Jambi hingga kini belum teratasi pemerintah daerah karena anggaran penanggulangan banjir cukup besar.
“Nah, hasil peninjauan kami ke lapangan hari ini menunjukkan, ternyata kendala pembangunan kolam retensi (penanggulangan banjir) di Kota Jambi, yakni persoalan ganti rugi lahan yang belum dituntaskan,”katanya.
Sementar itu, anggota DPR Daerah Pemilihan (Dapil) Jambi, H Bakri, HM, SE pada kesempatan tersebut mengatakan, pemerintah pusat dan daerah harus segera menyelesaikan permasalahan konflik lahan di sekitar pintu air Sungai Asam, Kecamatan Pasar, Kota Jambi.
“Perencanaan di Pintu Air ini telah disusun dengan baik. Namun, kendala pertanahan telah berlangsung sejak tahun 2016 hingga saat ini. Karena itu, kami memohon agar permasalahan ini segera diselesaikan,”tegasnya. (Matra/RS/WA).
