(Matra, Muarojambi) – Masukan-masukan, saran dan pertimbangan stakeholders (pemangku kepentingan) sangat dibutuhkan guna menetapkan prioritas rencana kerja pembangunan daerah. Masukan, saran dan pertimbangan para pemangku kepentingan menjadi salah satu dasar menentukan prioritas rencana kerja perangkat daerah. Dengan demikian pembangunan daerah bisa dilaksanakan secara efektif, efisien, tepat sasaran dan tepat waktu sesuai kebutuhan masyarakat.
Demikian salah satu pemikiran yang mengemuka pada Rapat Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD Kabupaten Muarojambi tahun 2026 di aula kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Muarojambi, Senin (10/3/2025). Rapat tersebut dihadiri Wakil Bupati Muarojambi, Junaidi H Mahir, para pemangku kepentingan (berbagai organisasi terkait) dan seluruh pejabat OPD Pemerintah Kabupaten Muarojambi.
Junaidi H Mahir mengatakan, Rapat Forum OPD Muarojambi tersebut secara khusus membahas rancangan rencana kerja perangkat daerah. Rancangan rencana kerja tersebut disusun berdasarkan prioritas dan kegiatan yang dihasilkan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kecamatan se- Kabupaten Muarojambi.
“Hasil musrenang kecamatan itu dijadikan dasar penyempurnaan rancangan rencana kerja perangkat daerah guna memastikan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat,”katanya.
Junaidi Mahir mengharapkan rapat OPD tersebut memberikan kontribusi positif terhadap proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Keterlibatan pemangku kepentingan dalam penyusunan rencana kerja perangkat daerah tersebut diharapkan dapat menciptakan sinergi (kerja sama) yang baik mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.
Disebutkan, rapat OPD di Muarojambi tersbeut mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 84 (2) yang menekankan pentingnya perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan transparan.
Junaidi Mahir juga mengharapkan saran dan pertimbangan yang dihasilkan dari kegiatan rapat tersebut dapat menjadi bahan penyempurnaan rencana kerja seluruh perangkat raerah. Karena itu, hasil penyempurnaan rencana kerja seluruh perangkat daerah tersebut segera disampaikan kepada Bappeda Kabupaten Muarojambi. Hal itu penting agar hasil rapat tersebut segera diverifikasi sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Muarojambi tahun 2026 yang direncanakan 20 Maret 2025.
12 Prioritas
Junaidi Mahir pada kesmepatan itu memaparkan 12 program prioritas pembangunan Muarojambi. Program tersebut dikemas dengan motto “12 Prioritas Muarojambi Berbakti” dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.
Ke-12 prioritas tersebut, Program Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (Gema Desa), Program Kecamatan Membangun, Program Investasi dan Lapangan Kerja, Program Muarojambi Cerdas, Program Milenial Berdikari dan Program Emak-emak Berdikari.
Kemudian Program Muarojambi Religius dan Masyarakat Madani, Program Pelayanan Publik yang Mudah, Program Muaro Jambi Lestari, Program Penguatan Lembaga Keuangan Mikro,Program Muaro Jambi Sehat dan Program Lumbung Pangan.
Rapat Inflasi
Sementara itu, Junaidi Mahir bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muarojambi, Budhi Hartono, SSos, MT dan para pejabat OPD Kabupaten Muarojambi mengikuti zoom meeting (rapat melalui komunikasi video jarak jauh) membahas pengendalian inflasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Pol Muhammad Tito Karnavian, Senin (10/3/2025).
Zoom meeting tersebut juga membahas antisipasi cuaca ekstrem menghadapi Idul Fitri 1446 Hijriah (H). Junaidi Mahir dan jejeran Pemkab Muarojambi mengikuti zoom meeting tersebut di ruang rapat Sekda Pemkab Muarojambi.
Mendagri Muhammad Tito Karnavian pada zoom meeting tersebut meminta seluruh daerah di Indonesia melakukan antisipasi dini dan kesiapan penanggulangan bencana alam akibat cuaca ekstrim menjelang hingga perayaan Idul Fitri. Baik itu bencana banjir, tanah longsor, jalan ambles dan angin putting beliung. (Matra/RS/DMJ).
