(Matra, Muarojambi) – Bupati Muarojambi, Bambang Bayu Suseno menegaskan, pihaknya mendukung program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi. Seluruh program KPK mencegah dan memberantas korupsi akan dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muarojambi.
Bambang Bayu Suseno mengatakan hal tersebut seusai mengikuti zoom meeting (rapat melalui video jarak jauh) Launching (Peluncuran) Indikator Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) dan Pusat Pengawasan dan Pencegahan (Monitoring Center for Prevention/MCP) Korupsi 2025 di ruang kerja Bupati Muarojambi, Sengeti, Muarojambi, Provinsi Jambi, Rabu (5/3/2025).
Peluncuran IPKD dan MCP yang dilakukan KPK tersebut turut diikuti Wakil Bupati Muarojambi, Junaidi H Mahir, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sekda Muarojambi Budhi Hartono. Aisiten III Bupati Muarojambi, Abdul Hamid, Kepala Inspektorat Muarojambi Herlina dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Muarojambi, Alias.
Menurut Bambang Bayu Suseno, pihaknya komitmen dan konsisten mendukung program IPKD MCP karena program tersebut merupakan langkah strategis meningkatkan efektivitas pencegahan korupsi di daerah. KPK telah melakukan evaluasi dan penyesuaian indikator IPKD melalui MCP. Hal itu penting guna meningkatkan integritas pemerintah daerah menjalankan tugasnya.
Disebutkan, melalui program IPKD MCP, KPK akan melakukan pengujian terhadap efektivitas pengendalian risiko korupsi. Hasil penilaian akan dituangkan dalam Standar Kualiatas (Quality Assurance/QA). Langkah-langkah yang ditetapkan KPK melaksanakan IPKD MCP tersebut meliputi peningkatan transparansi. Program tersebut dilaksanakan dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat.
Keudian meningkatkan kkuntabilitas dengan memastikan setiap kegiatan dan keputusan dapat dipertanggung-jawabkan. Selain itu meningkatkan Integritas dengan memastikan setiap kegiatan dan keputusan dilakukan dengan integritas dan tanpa korupsi.
“Pemkab Muarojambi akan terus bekerja sama secara aktif dengan KPK dan lembaga terkait lainnya untuk memastikan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dapat terwujud di tingkat daerah,”tegasnya. (Matra/RS/DMJ).
