(Matra, Jambi) – Ketua DPRD Provinsi Jambi, M Haviz Pattah melakukan reses (kunjungan kerja lapangan) masa persidangan masa persidangan I tahun 2024 – 2025 sejak Desembar 2024 hingga Februari 2025. Reses tersebut dilakukan ke daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Muarojambi dan Batanghari. Selama masa reses tersebut, M Haviz Fattah sudah mengunjungi enam lokasi (kecamatan) dari delapan kecamatan yang ditargetkan.
M Haviz Fattah di gedung DPRD Provinsi Jambi, Kota Jambi, Kamis (13/2/2025) mengungkapkan, dari hasil reses tersebut, dirinya menyerap aspirasi atau keluhan dan harapan warga masyarakat mengenai pembangunan di desa-desa dan kecamatan masing-masing. Aspirasi warga masyarakat tersebut mulai dari masalah kerusakan jalan, kerusakan drainase (saluran air), gorong-gorong (got), kesehatan, ekonomi kerakyatan, pendidikan, pertanian dan perkebunan.
“Salah satu masalah pertanian yang dikeluhkan para petani di Batanghari, yakni sulitnya mendapatkan pupuk besubsidi, khususnya untuk tanaman pertanian tanaman pangan. Kemudian warga masyarakat juga mengeluhkan kesulitan modal dan sarana prasarana pertanian, sehingga mereka tidak bisa mengolah lahan tidur menjadi pertanian produktif,”katanya.
Dikatakan, pada reses di Desa Sukaramai, Kecamatan Muaratembesi, Kabupaten Batanghari, pekan lalu, warga masyarakat mengeluhkan kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi.Kemudian warga masyarakat desa juga mengeluhkan banyaknya lahan tidur yang tidak bisa digarap menjadi lahan pertanian produktif akibat kekurangan alat pertanian modern dan modal.
“Waga desa juga mengeluhkan banyaknya pengangguran lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat, kerusakan gorong-gorong di sekitar masjid dan masih adanya rumah kurang layak huni,”katanya.
Menurut M Haviz Fattah, persoalan-persoalan pembangunan pedesaan tersebut hampir sama di setiap desa yang dikunjungi selama reses tersebut. Baik di desa-desa di Kabupaten Muarojambi mapupun Batanghari. Kerusakan sarana jalan dan darinase juga banyak dikeluhkan warga. Kerusakan jalan membuat akses warga ke pusat perdagangan di perkotaan sulit.
Kemudian kerusakan drainase membuat permukiman warga kerap dilanda banjir. Sedangkan amsalah kesulitan pupuk bersubsidi membuat para petani tidak bisa mengolah pertanian mereka untuk meningkatkan produksi. Baik itu produksi tanaman pangan maupun perkebunan kelapa sawit.
“Saya akan memperjuangkan aspirasi warga masyarakat tersebut pada sidang – sidang khusus mengenai hasil reses di DPRD Provinsi Jambi. Masalah-masalah pembangunan tersebut juga akan disampaikan kepada pemerintah daerah agar bisa dimasukkan dalam program pembangunan tahun mendatang,”katanya.
Beberapa warga desa Sukaramai mengatakan, metera selama ini sangat sulit mendapatkan pupuk bersubsidi untuk tanaman pangan dan perkebunan kelapa sawit swadaya. Persedaiaan pupuk bersubsididi Koperasi Unit Desa (KUD) di desa itu sering kosong. Sedangkan harga pupuk di pasaraan (toko-toko pupuk) sangat mahal. Karena itu petani terpaksa mengurangipemupukan dan bahkan ada yang sama sekali tidak memupuk tanaman mereka.
Sementara itu, pada reses di Desa Malapari, Kecamatan Muarabulian, Batanghari baru-baru ini, dirinya banyak menerima aspirasi dari warga masyarakat. Di antaranya mengenai internet desa yang belum ada, bantuan beasiswa, solusi membuka lahan tanpa membakar, lampu jalan, perbaikan jalan, jembatan penghubung antar desa, turap penahan tebing sungai, drainase dan kerusakan jalan ke sentra pertanian.
“Aspirasi warga masyarakat Desa Malapari ini akan kami sampaikan sampaikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi agar segera ditindaklanjuti sesuai harapan masyarakat,”katanya. (Matra/RS/HumasDPRDJbi).
