(Matra, Jambi) – Provinsi Jambi yang memiliki luas wilayah sekitar 50.160,05 kilometer persegi (km²) dan dihuni 3,7 juta jiwa penduduk termasuk salah satu daerah di Indonesia yang membutuhkan percepatan pembangunan rumah murah. Dikatakan demikian sebab hingga kini masih cukup banyak keluarga di daerah tersebut belum memiliki rumah sendiri yang layak huni. Salah satu daerah di Provinsi Jambi yang paling membutuhkan pembangunan rumah murah, yakni Kota Jambi.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Jambi, Mahruzar di Kota Jambi, baru-baru ini menjelaskan, jumlah keluarga di Kota Jambi yang belum memiliki rumah sendiri yang layak huni mencapai 31.000 kepala keluarga (KK) atau 19,34 % dari total 160.255 KK di Kota Jambi saat ini.
Merespon masih banyaknya keluarga di Kota Jambi yang belum memiliki rumah layak huni tersebut, pihak Dinas Perkim Kota Jambi terus mendorong pengembang rumah bersubsidi di Kota Jambi. Untuk itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi saat ini mempersiapkan program pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk pembangunan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Regulasi atau peraturan mengenai pembebasan BPHTB PBG untuk pembangunan rumah bagi MBR tersebut sedang disusun Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi. Kebijakan pembebasan BPHTB PBG untuk MBR tersebut mendukung program Pemerintah Pusat membangun tiga juta rumah bersubsidi.
“Guna mendukung program penyediaan rumah murah bagi MBR, kami memprioritaskan pembangunan rumah bersubsidi ketimbang rumah susun. Kebijakan ini kami tempuh karena warga masyarakat lebih banyak memilih rumah bersubsidi karena kebiasaan tinggal di rumah tapak, bukan rumah susun,”katanya.
Target 3.000 Rumah
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi, Dr H Sudirman, SH, MH di Jambi baru-baru ini mengatakan, untuk mendukung Program Pembangunan Tiga Juta Rumah yang dicanangkan Presiden RI, Prabowo Subianto tahun 2025, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi menargetkan pembangunan 3.000 unit rumah layak huni di sembilan kabupaten dan dua kota.
Pembangunan rumah murah tersebut dilakukan melalui fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) bersubsidi dan bedah rumah. Pembangunan rumah KPR bersubsidi tersebut dilakukan bekerja sama dengan para pengembang dan pihak perbankan yang menyediakan fasilitas KPR rumah bersubsidi seperti Bank Tabungan Negara (BTN) dan Bank Jambi.
Dikatakan, Pemprov Jambi sudah memiliki kesepakatan dengan Real Estat Indonesia (REI) Provinsi Jambi membangun 3.000 unit rumah murah di Jambi tahun 2025. Selain itu, Pemprov Jambi juga tetap melanjutkan program bedah rumah guna memenuhi kebutuhan rumah layak huni bagi warga kurang mampu.
“Kita mendukung pembangunan perumahan bersubsidi bersama pihak perbankan dan pengembang ini tidak saja untuk menyediakn rumah layak huni bagi warga masyarakat, tetapi juga untuk menyerap tenaga kerja di sektor pembangunan perumahan,”katanya.
Sementara itu, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) REI Provinsi Jambi, Abror mengatakan, pihaknya mendukung pembangunan 3.000 unit rumah bersubsidi di Provinsi Jambi tahun 2025 yang dicanangkan Pemprov Jambi. Target tersebut diperkirakan bisa tercapai berdasarkan pengalaman pembangunan perumahan bersubsidi tahun 2024.
Dijelaskan, selama 2024, pihaknya menargetkan pembangunan rumah bersubsidi sekitar 7.000 unit. Realisasi pembangunan rumah bersubsidi tersebut sudah mencapai 3.500 unit atau 50 % pertengahan tahun 2024.
“Konsumen atau pembeli rumah bersubsidi di Jambi terus meningkat. Hal tersebut dipengaruhi bangunan rumah bersubsidi yang semakin berkualitas. Selain itu harga jual rumah bersubsidi Tipe 36 juga relatif terjangkau, yakni Rp 300 juta. Waktu cicilan rumah bersubsidi bisa mencapai 20 tahun,”katanya.
Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Jambi, Yon Heri, SP, ME kepada medialintassumatera.net (Matra) di Jambi, baru-baru ini mengatakan, minat masyarakat membeli rumah murah di Jambi selama ini cukup tinggi. Hal itu bisa dilihat dari realisasi Pengurusan Pembangunan Gedung (PBG) untuk Masyarakat Berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Jambi.
“Total realisasi PBG untuk MBR di Kota Jambi selama tahun 2024 mencapai 2.481 unit. PBG untuk MBR tersebut termasuk PBG KPR BTN bersubsidi,”katanya.
Sedangkan berdasarkan catatan Badan Pengelola (BP) Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), jumlah rumah murah yang dibangun di Provinsi Jambi melalui KPR BTN bersubsidi dan KPR besubsidi bank lain selama tahun 2024 mencapai 3.451 unit. Sekitar 1.790 unit atau 51,87 % rumah bersubsidi tersebut dibangun di wilayah Kota Jambi.
Kemudian sekitar 1.413 atau 39,9 % rumah bersubsidi dibangun di Kabupaten Muarojambi yang wilayahnya berbatasan dan mengelilingi Kota Jambi. Selanjutnya sekitar 338 unit atau 9,39 % dibangun di Kabupaten Bungo dan selebihnya, sekitar 387 unit atau 10,93 % rumah bersubsidi tersebut dibangun di enam kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jambi.
Bedah Rumah
Gubernur Jambi, Dr H Al Haris, SSos, MH di Jambi baru-baru ini mengatakan, pihaknya mendukung program penyediaan rumah bagi warga kurang mampu melalui program bedah rumah. Program bedah rumah menjadi salah satu solusi pembangunan rumah layak huni bagi warga masyarakat kurang mampu di Jambi. Hal tersebut tercermin dari realisasi pembangunan rumah layak huni melalui bedah rumah di daerah itu selama ini.
Selama 2022 – 2024, Pemprov Jambi Pemprov Jambi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi sudah membangun sekitar 1.706 unit rumah tidak layak huni menjadi layak huni melalui Program Bedah Rumah Dua Miliar Satu Kecamatan) Dumisake Provinsi Jambi.
Dikatakan, program bedah rumah di Jambi tergolong meningkat cukup signifikan. Awal peluncuran Program Bedah Rumah Dumisake di Provinsi Jambi tahun 2022, jumlah rumah tidak layak huni yang dibangun menjadi layak huni sebanyak 596 unit. Kemudian tahun 2023, jumlah bedah rumah mencapai 559 unit dan bedah rumah tahun 2024 sebanyak 551 unit.
“Total anggaran bedah rumah yang kita kucurkan selama 2022 – 2024 mencapai Rp 33,37 miliar. Anggaran setiap bedah rumah rata-rata Rp 20 juta/unit rumah,”katanya.
Dijelaskan, Program Bedah Rumah Dumisake Provinsi Jambi tidak hanya dilaksanakan di Kota Jambi, tetapi juga di sembilan kabupaten dan satu kota lainnya di Jambi, yakni Kota Sungaipenuh. Program bedah rumah tersebut dilaksanakan di 177 desa di wilayah semblan kabupaten dan di 66 kelurahan di Kota Jambi dan Kota Sungaipenuh.
Minat Tinggi
Minat warga kurang mampu di Kota Jambi mendapatkan bedah rumah termasuk paling tinggi di Provinsi Jambi. Untuk tahun ini, ribuan warga Kota Jambi sudah mengajukan bedah rumah. Tingginya permintaan program bedah rumah tersebut akan dipenuhi melalui kerja sama bedah rumah antara Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi, Pemprov Jambi dan Pemerintah Pusat. Kalau hanya mengandalkan anggaran Pemkot Jambi, permintaan bedah rumah tersebut sulit dipenuhi.
Kepala Dinas Perkim Kota Jambi, Mahruzar mengatakan, Pemkot Jambi hanya menyediakan anggaran bedah rumah 81 unit dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Bedah rumah tersebut diprioritaskan bagi warga yang benar-benar membutuhkan. Karena itu penetapan peserta program bedah rumah di Kota Jambi dilakukan secara ketat.
Program bedah rumah di Kota Jambi akan dibantu APBD Provinsi Jambi dan Anggaran Pendapatan Nasional (APBN) dari Pemerintah Pusat. Pada tahun 2024, Pemprov Jambi membiayai bedah rumah sebanyak 364 unit di Kota Jambi.
Kerja sama bahu-membahu antara pemerintah daerah, lembaga perbankan dengan pengembang membangun rumah murah bersubsidi dan bedah rumah di Jambi perlu dilanjutkan guna mewujudkan program nasional pembangunan tiga juta rumah.
Kerja sama, bahu – membahu dengan konsep ringan sama dijinjing dan berat sama dipikul antara pemerintah, perbankan, khususnya BTN dan pengembang akan menjadi kunci sukses pembangunan tiga juta rumah di Indonesia.
Mengingat keterbatasan anggaran pembangunan perumahan di daerah-daerah perkotaan dan kabupaten di Provinsi Jambi relatif terbatas, Pemerintah Pusat tentunya perlu memberikan perhatian khusus menopang pendanaan pembangunan rumah murah bagi MBR di Provinsi Jambi.
Kemudahan-kemudahan pembiayaan pembangunan rumah bersubsidi itu penting agar semakin banyak warga MBR di Jambi bisa menikmati hidup lebih nyaman dan tenang di rumah sendiri yang layak huni.
Pembangunan rumah murah tersebut sangat penting guna mengangkat harkat dan martabat warga masyarakat MBR yang selama ini tinggal di rumah-rumah kurang layak huni, gubuk reot dan rumah kontrakan bisa menikmati hidup lebih nyaman dan tenang di milik sendiri yang layak huni dan asri. (Matra/Radesman Saragih).
