(Matra, Jambi) – Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) memperjuangkan seluruh tenaga honorer pemerintah menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Total tenaga honorer yang perlu segera diangkat menjadi PPPK di seluruh daerah di Indonesia tersebut mencapai 1.789.051 orang.
Ketua APPSI yang juga Gubernur Jambi, Dr H Al Haris, SSos, MH di Jambi, Rabu (5/2/2025) menjelaskan, untuk memperjuangkan pengangkatan jutaantenaga honorer menjadi PPPK tersebut, pihaknya sudah mengirimkan Surat Rekomendasi Ketua Umum APPSI ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Surat tersebut Nomor A.005/APPSI/II/2025 tentang Rekomendasi APPSI Mengenai Pengangkatan Tenaga Honorer tanggal 3 Februari 2025.
Surat tersebut memiliki tiga poin penting sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Pusat (Menpan RB) mengambil kebijakan mengangkat tenaga honorer menjadi PPPK. Pertama, keputusan tentang pembatalan penghapusan tenaga honorer atau tenaga non – Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN.
UU tersebut telah disahkan pada tanggal 31 Oktober 2023 oleh Presiden Republik Indonesia. Karena itu APPSI memohon Menpan RB dapat melaksanakan UU tersbeut secara konsisten dengan tidak membatalkan pengangkatan tenaga honorer atau tenaga non – ASN yang telah didata sampai tanggal 31 Oktober 2023.
Kedua, tenaga honorer atau tenaga non – ASN yang telah didata sampai tanggal 31 Oktober 2023 agar dapat segera diangkat menjadi PPPK. Ketiga, jumlah tenaga honorer atau tenaga non – ASN yang menanti diangkat menjadi PPPK menurut data Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pada tanggal 28 November 2024 mencapai 1.789.051 orang.
“Bila para tenaga honorer tersebut tidak segera diangkat, dikhawatirkan akan membuat kondisi pelayanan publik di daerah tidak kondusif,”katanya.
Sementara itu, berdasarkan catatan medialintassumatera.net (Matra), ribuan tenaga honorer di Jambi yang belum diangkat menjadi PPPK sudah dua kali melakukan protes. Pertama, Asosiasi Honorer se-Provinsi Jambi menemui pimpinan DPRD Provinsi Jambi menuntut perbaikan nasib dan pengangkatan mereka menjadi PPPK di gedung DPRD Provinsi Jambi, Jumat (17/1/2025).
Kedua, ratusan tenaga kesehatan (nakes) berstatus honorer di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi menggelar unjuk rasa di DPRD Kabupaten Merangin, Bangko, Merangin, Jambi, Senin (20/1/2025). Mereka menuntut segera diangkat menjadi PPPK. Para nakes tersebut juga menolak mekanisme pengangkatan PPPK paruh waktu. (Matra/RS/DPJ).
