(Matra, Medan) – Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) hingga kini masih tertinggal dalam pembangunan teknologi informasi dan telekomunikasi. Hal tersebut ditandai dengan masih banyaknya desa di Nias Utara yang belum terjangkau jaringan internet. Hingga kini masih ada sebanyak 42 wilayah pedesaan di Nias Utara yang berstatus blankspot (tidak ada sinyal telekomunikasi). Kondisi tersebut membuat kegiatan pembelajaran menggunakan aplikasi digital di daerah itu sulit dilaksanakan.
Wakil Bupati terpilih Nias Utara, Yusman Zega pada pertemuan dengan Komisi I (Bidang Komunikasi dan Informatika) DPR RI dan Jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Sumut di kantor Gubernur Sumut, Kota Medan, baru-baru ini mengungkapkan, penyebab blankspot di 42 wilayah pedesaan di Nias Utara tidak diketahui. Masalahnya di Nias Utara sudah banyak dibangun tower (menara) telekomunikasi.
“Wilayah Nias Utara sudah banyak dibangun tower telekomunikasi. Tetapi tetap saja masih ada daerah yang blankspot. Warga masyarakat Nias Utara masih kesulitan mendapatkan akses internet,”ujarnya.
Dikatakan, saat ini sekitar 85 % masyarakat Nias Utara menggunakan handphone (telepon genggam). Namun karena jaringan telekomunikasi atau internet masih sulit, banyak warga masyarakat terpaksa berkumpul di satu titik di jembatan untuk mengejar sinyal (jaringan telekomunikasi).
“Kami mengalami kesulitan mengenai sinyal telekomunikasi ini. Hal tersebut menggangu kegiatan masyarakat, khususnya anak sekolah yang kini menerapkan aplikasi digital dalam kegiatan belajar-mengajar. Kami mohon bantuan agar pembangunan jaringan internet di Nias Utara diperhatikan,”katanya.
Perlu Perhatian
Sementara itu, Kepala Diskominfo Sumut Dr Ilyas Sitorus pada kesempatan tersebut mengatakan, banyaknya daerah blankspot di Nias Utara merupakan salah satu permasalahan di bidang komunikasi dan informasi yang hingga kini belum terselesaikan. Permasalahan blankspot di Nias Utara dan daerah lain di Sumut perlu mendapatkan perhatian khusus guna mendukung program Presiden RI, Prabowo Subianto membangun Indonesia dari desa ke kota.
“Bagaimana informasi pemerintah bisa cepat sampai hingga ke desa, jika komunikasi terkendala karena blankspot. Kami berharap masalah blankspot ini segera diatasi agar tidak ada lagi daerah di Sumut yang mengalami blankspot. Penanganan blnakspot ini juga penting untuk mendukung proses pembelajaran melalui internet,”katanya.
Menurut, Ilyas Sitorus, Pemerintah provinsi (Pemprov) Sumut juga masih membutuhkan dukungan Pemerintah Pusat meningkatkan pembangunan infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Kemudian beberapa kabupaten/kota di Sumut juga membutuhkan penerapan program satu data dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Kami mengharapkan Komisi I DPR bisa memperjuangkan kebutuhan-kebutuhan percepatan pembangunan informasi Sumut di tingkat pusat,”katanya.
Judi “Online”
Ilyas Sitorus juga menyampaikan harapannya kepada Komisi I DPR turut menyuarakan bahaya dari judi online. Hal itu penting karena judi online (di internet) berdampak buruk terhadap aspek finansial, sosial, psikis, kesehatan, akademik, keagamaan dan kepribadian pelakunya.
“Memang penuntasan masalah judi online ini akan sangat bergantung pada bagaimana kita menyikapinya. Yang bisa menghentikannya adalah diri kita sendiri. Namun perlu dukungan dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memblokir situs judi online dan market (pasarnya),”katanya.
Menurut Ilyas Sitorus, situs judi online sudah banya diblokir pemerintah bahkan di-takedown (dihapus). Namun faktanya situs judi online masih saja terus bertambah dan memenuhi ruang daring (dalam jaringan) masyarakat. Karena itu Komisi I DPR juga perlu memblokir market judi onlie.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR, Trinovi Khairani Sitorus pada kesempatan itu mengatakan, kunjungan ke Diskominfo Sumut tersebut dimaksudkan mendengar aspirasi Diskominfo Sumut dan daerah, terutama terkait kendala komunikasi dan informasi di Sumut. Masalah-masalah pembangunan teknologi informasi di Sumut akan dibawa ke sidang DPR dan diupayakan bisa ditindak-lanjuti pemerintah.
“Segala aspirasi dan keluhan yang ada di Provinsi Sumut dan daerah nantinya akan saya coba perjuangkan di pusat. Seperti ada keluhan terkait jaringan internet. Ini akan kita perjuangkan dalam rapat kerja nantinya. Masalah komunikasi ini sangat penting. Apalagi pemerintahan saat ini sudah menerapkan aplikasi digital dan semua program pusat dan daerah harus terintegrasi,”katanya. (Matra/RS/DSU).
