Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya (dua dari kanan) berdialog dengan petani ketika meninjau irigasi Sidoras dan areal persawahan Desa Pematang Lalang, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, Senin (20/1/2025). (Foto : Matra/DiskominfoSumut).

(Matra, Medan) – Provinsi Sumatera Utara (Sumut) yang memiliki luas wilayah sekitar 72.981, 23 kilometer persegi (km2) termasuk salah satu lumbung pangan nasional. Daerah yang saat ini dihuni sekitar 15,5 juta jiwa penduduk tersebut memiliki luas areal tanaman pangan (padi) sekitar 419.090 hektare (ha), sekitar 309.503 hektare (ha) di antaranya padi sawah.

Sedangkan produksi padi di Sumut yang memiliki 25 kabupaten dan delapan kota tersebut tahun 2024 mencapai 4,16 juta ton gabah kering giling (GKG) atau setara 2,65 juta ton beras. Melalui produksi beras yang cukup tinggi tersebut, Sumut kini termasuk daerah surplus beras.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut tahun 2024, kebutuhan beras di Sumut sekitar 2,13 juta ton. Sedangkan produksi beras mencapai 2,65 juta ton. Karena itu Sumut surplus beras sekitar 521.519 ton.

Kendati mengalami surplus beras tahun lalu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut tidak langsung berpuas diri. Daerah tersebut terus berupaya mendongkrak produksi beras dengan memperluas areal tanam padi, khususnya mendukung program swasembada pangan nasional 2025 – 2026.

Menurut Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumut, Provinsi Sumut menargetkan perluasan areal tanaman padi tahun 2024 sekitar 71.352 ha. Perluasan areal tanaman padi itu dilakukan melalui program optimalisasi lahan rawa sekitar 4.500 ha, penanaman padi gogo (lahan kering) 17.148 ha dan pompanisasi 49.704 ha.

Perluasan areal tanam padi di Sumut tersebut mendapat dukungan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Pada Rapat Koordinasi Brigade Pangan di Medan, Sumut, baru-baru ini,  Andi Amran Sulaiman meminta Pemprov Sumut berupaya meningkatkan produksi padi hingga 700.000 ton GKG. Peningkatan produksi padi tersebut dihasilkan dari penambahan perluasan areal tanam tahun 2025.

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya (dua dari kanan) memberikan keterangan pers ketika meninjau irigasi Sidoras dan areal persawahan Desa Pematang Lalang, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, Senin (20/1/2025). (Foto : Matra/DiskominfoSumut).

Kendala Irigasi

Salah satu kendala yang masih sulit diatasi untuk meningkatkan luas areal tanam dan produksi padi di Sumut, yakni kurangnya sarana irigasi. Beberapa daerah potensial sawah tidak dapat ditanami karena sumber irigasi (pengairan) sulit, sehingga harus dilakukan pompanisasi. Kemudian sebagian irigasi juga tidak bisa berfungsi maksimal karena rusak dan tidak diperbaiki.

Sekertaris Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Deliserdang, Lusben Simanjuntak pada dialog dengan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya yang meninjau Bendungan Sidoras, di Percut Seituan, Deliserdang, Senin (20/1/2025) mengatakan, saluran irigasi Bendungan Sidoras mulai mengalami sedimentasi (pendangkalan) sejak 2013.

Karena itu irigasi tersebut kurang bisa berfungsi maksimal mengairi ratusan hektare sawah di daerah itu. Kadang irigasi itu cepat kering di musim kemarau dan membanjiri sawah ketika musim hujan. Kondisi terebut membuat intensifikasi penanaman padi tidak bisa dilakukan petani di Percut Seituan.

“Kalau irigasi baik, harusnya para petani bisa panen tiga kali setahun. Namun karena sering banjir akibat pendangkalan bendungan, petani hanya bisa penen sekali setahun. Padahal di sini ada sawah sekitar 200 ha,”katanya.

Hal senada juga diakui Legowo, petani Desa Dalu Sepuluh B, Tanjungmorawa, Deliserdang. Ketika berdialog dengan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan yang meninjau pompa irigasi di desa itu, Selasa (21/1/2025), Legowo menceritakan, selama ini para petani di desanya mengalami kesulitan pengairan karena tidak ada irigasi teknis permanen.

Kesulitan pengairan tersebut membuat sawah petani tidak bisa ditanami sescara intensif. Sawah petani hanya bisa ditanami ketika musim hujan. Sedangkan pompanisasi di desa tersebut tidak bisa secara maksimal dimanfaatkan melakukan intensifikasi pertanian tanaman padi sawah.

“Pompanisasi ini memang cukup membantu petani. Namun kami mengharapkan pembangunan sarana irigasi permanen di sekitar persawahan agar penanaman padi dapat dilakukan tiga kali setahun tanpa terpengaruh iklim,”katanya.

Sementara itu, Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan ketika meninjau pompa irigasi di Desa Dalu Sepuluh B, Tanjungmorawa, Deliserdang, Sumut, Selasa (21/1/2025) mengatakan, para petani bisa memanfaatkan pompa irigasi secara maksimal guna meningkatkan hasil pertanian.

“Pompa ini tentunya bisa untuk menambah air di persawahan yang ada. Pompa ini kita buat karena air dari sungai berada di bawah sedangkan persawahan ada di atas. Diharapkan dengan adanya pompa ini dapat panen tiga kali setahun,”ucapnya.

Menurut Zulkifli Hasan, pembangunan pompa irigasi di Desa Dalu Sepuluh B merupakan perintah Presiden, Prabowo Subianto yang sangat konsisten dengan ketahanan pangan di Indonesia. Pompanisasi ini diharapkan bisa mendukung peningkatan produksi pangan, khususnya di Deliserdang, Sumut. Peningkatan produksi padi di Sumut penting agar Indonesia tidak mengimpor beras.

Perbaikan Irigasi

Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (KPTPH) Sumut, Rajali ketika mendampingi Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya meninjau areal persawahan Desa Pematang Lalang, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang, Senin (20/1/2025) mengatakan, Pemprov Sumut kini fokus memperbaiki sarana irigasi untuk meningkatkan produksi pangan. Termasuk perbaikan pintu air irigasi di Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deliserdang.

Dikatakan, Pemprov Sumut mendukung penuh percepatan normalisasi Bendungan Sidoras di Percut Seituan, Deliserdang. Dengan demikian lahan pertanian padi masyarakat di sekitar bendungan bisa kembali normal atau bisa ditanami.

“Untuk tahun ini, Pemprov Sumut fokus memperbaiki 12 pintu air irigasi di kawasan sentra pangan Percut Seituan. Perbaikan akan dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Sumut. Perbaikan pintu air tersebut akan dimulai Februari mendatang,”katanya.

Menurut Rajadi, Bendungan Sidoras saat ini bermasalah pada sistem irigasinya. Saluran irigasi bendungan mengalami pendangkalan yang cukup signifikan, sehingga menjadi salah satu penyebab banjir di sawah masyarakat.

“Kita sudah tinjau ke lokasi, bahwa memang terjadi pendangkalan dasar irigasi. Dan itu menjadi kewenangan pihak Balai Wilayah Sungai Sumatera (BWSS). Ini menjadi perhatian dan rencana pembangunan dari Pemerintah Provinsi pada anggaran (APBD) 2025,”kata Rajali.

Pada peninjauan persawahan di Percut Seituan tersebut, rombongan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya dan jajaran Dinas Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (KPTPH) Sumut melihat kondisi persawahan yang tergenang akibat air di irigasi tidak mengalir lancar ke bagian hilir. Hal tersebut disebabkan pendangkalan dasar irigasi dan kerusakan klep (pengatur) pintu air.

“Bersama Pak Bima Arya (Wakil Menteri Dalam Negeri) kita sudah mendengarkan keluhan warga. Kita akan dukung penuh percepatan dan membantu semaksimal mungkin untuk memulihkan dan menormalisasi saluran irigasi Bendungan Sidoras,”katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya seusai peninjauan irigasi tersebut mengatakan, kebutuhan utama mengatasi masalah air yang tidak mengalir ke laut karena adanya sedimentasi atau pendangkalan dasar saluran. Setidaknya hal itu sudah terjadi delapan tahun terkahir. Karena melalui perbaikan, pintu air yang ada juga akan bisa aktif kembali untuk mengendalikan debit air yang masuk dan keluar.

“Tadi saya cek, kegiatan normalisasinya berjalan tahun ini. Anggarannya sudah ada. Saya minta kepala daerah untuk memonitor terus di sini. Bersama dengan camat dan Kepala Desa Pematang Lalang, Cinta Damai dan Percut, saya minta atensinya karena ini harus dipastikan berjalan,”ujarnya.

Bima Arya memastikan pengerjaan normalisasi Bendungan Sidoras akan dilakukan selama dua minggu. Pengerjaan akan bekerja sama dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) II dan pihak-pihak terkait.

“Kami minta kepada Pj kepala daerah, gubernur, bupati hingga kepala desa turun langsung ke lapangan untuk memonitor pengerjaan normalisasi bendungan ini. Setelah kita tanya anggarannya ada di BWS ternyata sudah ada. Perbaikan irigasi ini dikerjakan dalam dua minggu. Sama-sama kita pantau. Perangkat daerah turun ke lapangan langsung untuk memantau,”katanya.

Semoga berbagai upaya pembenahan sarana irigasi tersebut segera direalsiasikan agar lumbung pangan Sumut bisa mendukung target swasembada pangan nasional 2025 – 2026 bisa terwujud. (Matra/Radesman Saragih/DPS).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *