Pj Gubernur Sumut, Agus Fatoni (tiga dari kiri) dan Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (dua dari kiri) pada rakor pangan di aula Tengku Rizal Nurdin, Kota Medan, Sumut, Selasa (21/1/2025).(Foto : Matra/DiskominfoSumut).

(Matra, Medan) – Penyaluran pupuk bersubsidi kepada para petani tanaman pangan di berbagai kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Sumut) hingga kini masih sering terlambat. Akibatnya para petani kewalahan mengatasi kesulitan pupuk karena harga pupuk di pasaran sangat mahal.

Hal itu mencuat pada Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang Pangan Provinsi Sumut bersama Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Pangan dan Kementerian/Lembaga Pusat di aula Tengku Rizal Nurdin, Kota Medan, Sumut, Selasa (21/1/2025).

Rakor yang dipimpin Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan dihadiri Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, H Agus Fatoni, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, Menteri Perdagangan, Budi Santoso, Wakil Mendagri, Bima Arya dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kartika Wirjoatmodjo.

Hadir juga Kapolda Sumut, Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto, Pangdam I/BB, Mayjen TNI Rio Ferdianto, Pj Sekdaprov Sumut, M Armand Effendy Pohan, seluruh Bupati/Wali Kota dan unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Sumut.

Pj Gubernur Sumut, Agus Fatoni pada kesempatan tersebut mengatakan, para petani tanaman pangan di Sumut masih sering kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Hal tersebut disebabkan kesulitan keuangan petani, penyaluran pupuk ke tingkat petani tidak tepat waktu atau lambat, petani kesulitan menggunakan aplikasi atau sistem digital penebusan pupuk bersubsidi dan adminsitrasi.

Dikatakan, selain kesulitan pupuk, Sumut masih mengalami kendala meningkatkan produksi tanaman pangan, yakni minimnya jumlah penyuluh pertanian dan masalah irigasi. Saat ini Sumut masih kekurangan penyuluh pertanian 3.142 orang. Hal ini mengacu pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Kemudian irigasi di Sumut juga masih banyak yang kurang berfungsi maksimal akibat rusak. Karena itu, jumlah penyuluh pertanian di Sumut perlu ditambah. Kemudian Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI) di Sumut juga masih perlu perbaikan yang signifikan.

“Penyelesaian kendala-kendala ini perlu kolaborasi (kerja sama) antara Pemerintah Pusat dan daerah hingga ke perangkat desa. Misalnya irigasi ada sistem irigasi, ada irigasi kewenangan pusat, provinsi dan daerah, begitu juga terkait distribusi pupuk,”katanya.

Agus Fatoni mengatakan, Sumut memiliki target penanaman padi sekitar 1.465.944 hektare (ha) tahun 2025. Penanaman padi secara reguler (rutin) sekitar 814.638 ha. Kemudian penanaman padi di lahan kering dan kegiatan optimasi lahan (oplah) mencapai 651.306 ha.

Tak hanya itu, tambahnya, Sumut juga membutuhkan benih unggul bersertifikat dan penguatan kelembagaan penangkar dan lantai jemur. Kebutuhan benih pangan di Sumut tahun ini mencapai 20.365,9 ton untuk tanam reguler dan 16.282,6 ton untuk tanam lahan kering dan oplah.

“Kita cukup bersyukur karena hasil pertanian kita untuk bahan pangan cukup baik. Produksi padi, jagung, bawang merah, cabai merah dan cabai rawit di Sumut sering surplus. Saat produksi surplus, kita butuhkan kemudahan pemasaran agar petani tidak rugi,”katanya.

Sementara itu, Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan pada kesempatan tersebut memastikan permasalahan irigasi akan selesai secara keseluruhan tahun depan. Beberapa irigasi akan selesai direvitalisasi Oktober. Sedangkan untuk kendala lainnya seperti pupuk dan benih dilakukan sesegera mungkin.

“Medio September – Oktober 2025, perbaikan irigasi di delapan provinsi penghasil pangan di Indonesia akan selesai, termasuk di Sumut. Kalau untuk distribusi pupuk, Kementan sudah memangkas rantai distribusinya. Jadi penyaluran pupuk bersubsidi langsung ke pengecer atau ke petani. Sedangkan pengadaan dan penyaluran benih saya rasa itu bisa kita atasi,”katanya.

Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (tengah) meninjau meninjau ketersediaan dan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional, Pasar Sei Sikambing, Medan. (Foto : Matra/DiskominfoSumut).

Harga Terkendali

Seusai pembukaan rakor pangan tersebut, Zulkifli Hasan bersama Agus Fatoni dan rombongan para Menteri Kabunet Merah Putih meninjau ketersediaan dan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional, Pasar Sei Sikambing, Medan.

Berdasarkan hasil dari tinjauan tersebut, Pangan Zulkifli Hasan mengatakan harga beberapa kebutuhan pokok terkendali dan bahkan bisa dikatakan murah. Harga daging sapi di Pasar Sei Sekambing turun dari Rp 140.000/kilogram (kg) menjadi Rp 125.000/kg. Sedangkan harag daging di Sulawesi, kemrain (Senin, 20/1/2025) berada pada angka Rp 130.000/kg.

Selain itu, katanya, harga cabai merah keriting di Pasar Sei Sekambing turun dari Rp 100.000/kg menjadi Rp 58.000/kg dan harga cabai rawit turun menjadi Rp 65.000/kg. Kemudian harga daging ayam ras Rp 34.000/kg. Sedangkan harga beras kualitas medium berada pada angka Rp 13.000/kg dan harga beras premium Rp 15.000/kg. Harga gula pasir Rp 19.000/kg naik dari harga biasanya Rp 17.000/kg. (Matra/RS/DPS).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *