(Matra, Jambi) – Komisi I (Bidang Pemerintahan) DPRD Provinsi Jambi mendakan konsultasi ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Jakarta, Selasa (21/1/2025). Konsultasi tersebut dimaksudkan mencari solusi masalah tenaga honorer di Provinsi Jambi yang banyak tidak bisa menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Masalah tersebut diadukan Asosiasi Tenaga Honorer Provinsi Jambi ke DPRD Provinsi Jambi, Jumat (17/1/2025).
Konsultasi ke BKN di Jakarta tersebut beberapa dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jambi, M Chandra Muzaffar Al Ghifari. Turut dalam konsultasi tersebut anggota Komisi I DPRD Provinsi Jambi, Zulkifli Linus, Burhanudin Mahir, M Nasir, Pinto Jayanegara, Rucita Arfianisa, Ibnu Sina, dan tenaga ahli pendamping.
M Chandra Muzaffar Al Ghifari seusai konsultasi tersebut mengatakan, konsultasi ke BKN tersebut terkait tindak lanjut penyelesaian permasalahan tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi PPPK di Provinsi Jambi dan tenaga honorer yang belum masuk data base (pangkalan data).
Menurut M Chandra Muzaffar Al Ghifari, konsultasi ke BKN tersebut membahas keinginan Komisi I DPRD Provinsi Jambi mengetahui apakah ada kebijakan Pemerintah Pusat mengatasi banyaknya persoalan di daerah, khususnya Provinsi Jambi. Misalnya masalah anggaran, pegawai non – ASN yang belum masuk ke dalam database BKN, sehingga mereka tiak bisa mengikuti seleksi PPPK.
Kemudian, lanjutnya, Komisi I DPRD Provinsi Jambi juga ingin mengetahui terkait perbedaan yang mendasar tentang PPPK paruh waktu dan PPPK penuh waktu. Apakah ada perbedaan hak-hak yang diperoleh nantinya.
Selanjutnya, pertemuan juga membahas besaran gaji yang diterima PPPK paruh waktu. Pemerintah Pusat diharapkan dapat membuat kebijakan mengenai gaji PPPK sesuai dengan upah minimum provinsi (UMP). Kemudian mendorong Pemerintah Pusat lebih serius menyelesaikan masalah tenaga honorer menjadi PPPK, khususnya di Provinsi Jambi.
Kunjungan Komisi I DPRD Provinsi Jambi tersebut diterima para pejabat BKN, yakni Kepala Bidang (Kabid) Humas, Aulia, Kabid Pengelolaan Data & Penyajian Informasi Kepegawaian (PDPIK), Zen, Kabid Pusat Pengembangan Sistem Seleksi (PPSS), Ramzit, Kabid Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi (PPSI), Swandi dan Kabid Kenaikan Pangkat (KP), Titin.
Kabid Humas BKN, Aulia pada pertemuan tersebut mengatakan, pihaknya akan membahas seluruh usulan-usulan Komisi I DPRD Provinsi Jambi mengenai keberadaan tenaga honorer, PPPK dan berbagai masalah dalam seleksi penerimaan PPPK di Jambi. (Matra/RS).
