(Matra, Merangin) – Ratusan tenaga kesehatan (nakes) berstatus honorer di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi menggelar unjuk rasa di DPRD Kabupaten Merangin, Bangko, Merangin, Jambi, Senin (20/1/2025). Mereka menuntut diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjan Kerja (PPPK). Para nakes tersebut juga menolak mekanisme pengangkatan PPPK paruh waktu.
Ketua Aksi Unjuk Rasa Nakes Honorer Kabupaten Merangin, Misrayadi pada kesempatan tersebut menyampaikan delapan tuntutan. Pertama, tenaga nakes honorer di Kabupaten Merangin meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin memprioritaskan penerimaan PPPK dari tenaga honorer R3 masa kerja honorer nakes golongan R3 (pelamar non-Aparatur Sipil Negara/ASN) yang sudah puluhan tahun mengabdi) diangkat menjadi PPPK.
Kedua, para nakes honorer tersebut juga menolak penerimaan (seleksi) PPPK dengan mekanisme paruh waktu bagi honorer R3 nakes yang telah mengikuti seleksi PPPK di tahun pertama. Ketiga, para nakes honorer meminta Pemkab Merangin memprioritaskan masa kerja honorer R3 nakes yang puluhan tahun mengabdi diangkat PPPK tahun 2025 tanpa tes.
Keempat, mereka juga meminta Pemerintah mengangkat semua honores R3 nakes tahap I tahun 2024 diangkat menjadi PPPK penuh waktu tanpa tes tahun 2025. Kelima, berdasarkan amanat UU Nomor 20 tahun 2023, honorer yang bekerja di atas lima tahun diprioritaskan diangkat PPPK penuh waktu tahun 2025.
Keenam, Pemkab Merangin diminta mengajukan formasi atau kuota tambahan penerimaan PPPK ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) agar honorer nakes R3 di Merangin bisa diangkat tahun 2025.
Ketujuh, menolak adanya PPPK tahap II sebelum selesai tahap I menjadi penuh waktu. Kedelapan, para tenaga honorer nakes menolak adanya perekrutan Calon Pegawai Negri Sipil (CPNS) di Kabupaten Merangin sebelum PPPK tahap I selesai.
Menanggapi tuntutan tersebut, Penjabat (Pj) Bupati Merangin, Jangcik Mohza yang menemui para pengunjuk rasa mengatakan, Pemkab Merangin sangat berkeinginan mengangkat semua nakes honorer menjadi PPPK. Honorer nakes golongan R3 tentunya wajib diangkat karena mereka telah lama mengabdi, bahkan ada yang sampai puluhan tahun.
“Namun ada proses dan peraturan pemerintah yang harus dilalui dalam pengangkatan PPPK tersebut. Kemudian pengangkatan PPPK juga harus disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah karena terkait masalah penggajian,”ujarnya.
Jangcik Mohza berjanji, Pemkab Merangin dan jajaran DPRD Merangin akan mencari solusi, kebijakan yang tentunya tidak mengecewakan para tenaga honorrer nakes.
“Kami akan berupaya mencari solusi agar para honorer nakes di Merangin, khususnya nakes honorer golongan R3 bisa diterima menjadi PPPK,”ujarnya.
Kehadiran ratusan honorer nakes yang unjuk rasa ke DPRD Kabupaten Merangin tersebut juga diterima Ketua DPRD M Rivaldi, Wakil Ketua DPRD Merangin, Herman Effendi dan Ahmad Fahmi. Hadir juga pada kesempatan itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Merangin, Ferdi Firdaus.
Unjuk rasa nakes honorer di Merangin tersebut berlangsung tertib. Setelah menyampaikan tuntutan mereka dan mendengarkan jawaban Pj Bupati Merangin dan Ketua DPRD Merangin, mereka pun membubarkan diri. (Matra/RS/Guh).
