(Matra, Jambi) – Harapan Presiden RI, Prabowo Subianto menggapai swasembada pangan nasional tidak bisa dilepaskan dari dukungan petani di seluruh daerah di Tanah Air. Kegairahan petani meningkatkan luas tanam dan produksi tanaman pangan akan menjadi kunci sukses mewujudkan swasembada pangan tersebut.
Namun dalam kenyataan selama ini, gairah petani meningkatkan luas tanam dan produksi pangan, termasuk padi kerap mengalami kelesuan. Hal itu dipicu kesulitan petani mendapatkan pupuk bersubsidi (murah). Kondisi tersebut membuat sebagian petani tanaman pangan banting setir beralih ke tanaman keras, terutama kebun kelapa sawit dan komoditas tanaman perkebunan lainya.
Konversi (alih fungsi) lahan pertanian tanaman pangan menjadi areal perkebunan sudah banyak terjadi di berbagai daerah di Tanah Air, termasuk di Provinsi Jambi. Menurut Kepala Dinas Tanaman Pangan Pertanian dan Hortikultura Provinsi Jambi, Rumusdar, luas areal tanaman pangan yang beralih fungsi menjadi areal tanaman keras atau perkebunan di Provinsi Jambi terus meningkat.
Dijelaskan, hingga tahun 2024, sawah produktif di Provinsi Jambi tersisa sekitar 61.119 hektare (ha). Luas sawah tersebut berkurang 6.881 ha (10,12 %) dibandingkan tahun 2019 sekitar 68.000 ha. Kondisi tersebut menunjukkan sekitar 6.881 ha areal tanaman pangan di Jambi beralih fungsi setiap tahun. Alih fungsi lahan tersebut paling banyak menjadi kebun sawit.
Alih fungsi lahan tanaman pangan menjadi kebun sawit juga banyak terjadi di daerah atau provinsi yang terus gencar membangun perkebunan kelapa sawit seperti di Kalimantan dan Sumatera. Kondisi tersebut tentunya sangat kontradiktif (berlawanan) dengan harapan pemerintah mewujudkan swasembada pangan nasional.
Menurut Direktur Sawit Watch (Pemantau Sawit), Ahmad Surambo, pihaknya mencatat alih fungsi lahan pangan ke perkebunan sawit di era Pemerintahan Presiden Joko Widodo 10 tahun terakhir mencapai 698.566 ha. Artinya setiap tahun, sekitar 69.856 ha araeal tanaman pangan, terutama sawah hilang, beralih menjadi areal kebun sawit.
Banyaknya lahan pertanian tanaman pangan menjadi areal kebun sawit tersebut menjadi penghalang upaya pemerintah mewujudkan program swasembada pangan. Alih fungsi lahan pertanian tersebut bahkan berpotensi menimbulkan krisis pangan.
Karena itu, bisa disebutkan ketersediaan pupuk murah merupakan salah satu kunci utama mewujudkan harapan pemerintah menggapai swasembada pangan nasional. Ketersediaan pupuk murah akan memotivasi para petani pangan memperluas areal dan meningkatkan produksi tanaman pangan.
Jamin Alokasi Pupuk
Menyikapi fenomena kesulitan pupuk yang berujung pada langkah pragmatis petani melakukan alih fungsi lahan lahan, beberapa pemerintah daerah di Indonesia melakukan antisipasi dan terobosan peningkatan luas tanam dan peningkatan produksi pangan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi misalanya, beberapa tahun terakhir terus melakukan upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi kebun melalui peningkatan alokasi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tanaman pangan.
Peningkatan alokasi pupuk murah tersebut dimaksudkan membangkitkan gairah petani tanaman pangan tetap menggeluti usaha pertanian tanaman pangan, khususnya tanaman padi. Selain itu, Pemprov Jambi juga memberikan bantuan pupuk, berbagai sarana produksi (saprodi) pertanian dan alat sistem pertanian (alsintan).
“Menyikapi terus berkurangnya produktivitas sawah di Provinsi Jambi akibat tingginya laju alih fungsi lahan sawah menjadi kebun sawit, kami juga meningkatkan pendampingan dan pemberian bantuan saprodi, termasuk pupuk kepada petani,”kata Kepala Dinas Pertanian dan Hortikultura Provinsi Jambi, Rumusdar.
Sementara itu, untuk menjamin ketersediaa pupuk bersubsidi untuk tanaman pertanian pangan di Jambi, Gubernur Jambi telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor 1117/Kep.Gub/DTPHP/2023 tentang Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2024.
Berdasarkan SK Gubernur Jambi tersebut, total alokasi pupuk bersubsidi di sembilan kabupaten dan dua kota se-Provinsi Jambi mencapai 22.970 ton. Pupuk bersubsidi tersebut terdiri dari 10.356 ton urea, 12.614 ton NPK dan 1.000 ton NPK khusus.
Alokasi pupuk bersubsidi paling banyak, yakni di sentra pangan, Kabupaten Kerinci dengan total 8.579 ton, terdiri dari 3.790 ton urea dan 4.789 ton NPK. Kemudian di Kabupaten Merangin dialokasikan 5.151 ton pupuk bersubsidi, terdiri dari 2.099 ton urea dan 3.052 ton NPK. Sedangkan di Kabupaten Bungo dialokasikan 3.431 pupuk bersubsidi, terdiri dari 1.852 otan urea dan 1.579 ton NPK.
Selain itu, Pemprov Jambi juga memperbanyak penyaluran bantuan saprodi dan alsintan kepada para petani. Pemprov Jambi, melalui Program Dua Miliar Satu Kecamatan (Dumisake) selama 2022 – 2024, sudah menyalurkan bantuan pertanian tanaman pangan senilai Rp 35 milir.
Bantuan tersebut terdiri dari bantuan bantuan benih, alsintan, saprodi, termasuk pupuk serta bantuan asuransi pertanian tanaman pangan. Jumlah petani di Jambi yang menerima bantuan tersebut mencapai 1.281 kelompok tani.
Bantuan Dumisake Pertanian Pangan dan Peternakan Provinsi Jambi tahun 2022 sekitar Rp 10 miliar diberikan kepada 332 kelompok tani. Kemudian bantuan Dumisake tahun 2023 sekitar Rp 17 miliar untuk 773 kelompk tani. Sedangkan bantuan Dumisake tahun 2024 sekitar Rp 8 miliar diberikan kepada 176 kelompok tani.
Kemudian, Pemprov Jambi juga memberikan bantuan benih padi dan alsintan untuk peningkatan produksi padi pada sekitar 10.000 ha areal sawah di 11 kabupaten/kota se-Provinsi Jambi tahun ini. Khusus untuk pengembangan sentra pangan di Kabupaten Bungo, Jambi, Pemprov Jambi menyiapkan dana sekitar Rp 68 miliar.
Dukungan Daerah
Gubernur Jambi, H Al Haris mengatakan, peningkatan bantuan pupuk dan alsintan kepada para petani di Jambi tersebut merupakan bentuk dukungan daerah itu terhadap program swasembada pangan nasional. Secara nasional, luas panen padi tahun ini ditargetkan bisa mencapai 10,05 juta ha. Sedangkan target produksinya sekitar 52,66 juta gabah kering giling (GKG) atau 30,34 juta ton beras.
Nah, melalui berbagai program bantuan yang diberikan Pemprov Jambi kepada para petani tanaman pangan di Jambi tahun ini, Pemprov Jambi berupaya mencapai target luas tanam padi sekitar 102.431 ha, luas panen 94.950 ha, produksi padi 469.324 ton GKG dan produktivitas padi 494 kg/ha.
Luas panen padi di Provisi Jambi hingga Oktober 2024 sudah mencapai 64.199 ha atau sekitar 68 % dari target luas panen padi tahun 2024 sekitar 94.954 ha. Kemudian produksi padi di Jambi mencapai 291.361 ton GKG atau sekitar 62 % dari target 469.324 ton GKG.
Luas panen padi tersebut meningkat meningkat 15.420 ton GKG (5,59 %) dibandingkan produksi padi di Jambi tahun 2023 sekitar 275.941 ton GKG. Sedangkan luas panen padi di Provinsi Jambi meningkat 2.962 ha (4,71 %) dibanding tahun 2023 sekitar 61.237 ha.
Bantuan Pusat
Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pertanian (Kementan) juga mendukung upaya menjadikan Provinsi Jambi menjadi salah satu lumbung pangan nasional. Provinsi Jambi ditargetkan harus mampu mencetak 25.438 hektare (ha) rawa menjadi areal sawah baru guna mendukung program swasembada beras nasional.
Untuk itu, Kementan tahun ini menyalurkan berbagai bantuan pertanian tanaman pangan kepada petani di Provinsi Jambi. Bantuan tersebut diserahkan Wakil Menteri Pertanian (Mentan), Sudaryono, Eng, MM, MBA pada Apel Siaga Brigade Pangan di lapangan Desa Olak Besar, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi, Kamis (12/12/2024).
Bantuan tersebut antara lain, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mitra BRI di Batanghari sekitar Rp 16,5 miliar. Selanjutnya bantuan alat sistem pertanian untuk Brigade Pangan Kabupaten Batanghari seperti mesin penanam padi (rice transplanter) sebanyak tujuh unit), alat penyemprot tangan (hand sprayer) sebanyak 210 unit, pompa air (70 unit) dan traktor roda empat (tujuh unit).
Selain itu, Sudaryono juga menyerahkan bantuan saprodi dan alsintan untuk petani tanaman pangan di delapan kabupaten lainnya dan dua kota se-Provinsi Jambi. Bantuan tersebut, yakni traktor roda empat sebanyak 10 unit, traktor roda dua (220 unit), tansplanter (10 unit), pompa air (1.486 unit), hand sprayer (505 unit) dan mesin pemanen gabungan besar (combine harvester) sebanyak 19 unit.
Kemudian ada juga bantuan benih padi hibrida untuk areal sawah sekitar 25.438 ha, bantuan benih jagung untuk areal tanam sekitar 2.000 ha, bantuan pestisida untuk areal tanaman pangan sekitar 9.041 ha dan bantuan pupuk untuk areal tanaman pangan sekitar 1.000 ha.
“Untuk mendukung swasembada beras (pangan) di Provinsi Jambi, Kementan mengucurkan bantuan sekitar Rp 68,8 miliar tahun ini. Bantuan tersebut dimaksudkan mengembangkan tanaman padi sawah pada areal sekitar 25.438 ha,”katanya.
Guna mendukung target swasembada pangan di Jambi tersebut, Pemprov Jambi juga diharapkan bisa mendukung program nasional membentuk Brigade Pangan. Jambi diharapkan bisa membentuk 100 kelompok Brigade Pangan untuk mencetak rawa menjadi sawah baru sekitar 25.438 ha. Target tersebut diperkirakan bakal bisa dicapai, sebab Jambi kini sudah memiliki 68 kelompok Brigade Pangan.
Kemudahan Tebus Pupuk
Sudaryono menyebutkan, Pemerintah Pusat juga memberikan kemudahan kepada para petani di Indonesia mendapatkan pupuk guna meningkatkan gairah mereka terus mengembangkan pertanian tanaman pangan. Selama tahun 2024, Pemerintah Pusat mempermudah petani menebus pupuk bersubsidi hanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selain itu, Pemerintah Pusat juga berupaya menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi di tingkat pengecer serta menjaga harga pupuk nonsubsidi agar tidak melebihi daya beli petani.
“Memasuki musim tanam padi Oktober 2023 – Maret 2024 misalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan kebijakan penambahan alokasi pupuk subsidi di Indonesia sekitar 7,2 juta ton dengan nilai anggaran Rp 14 triliun,”katanya.
Selanjutnya, Kementerian Pertanian era Pemerintahan Prabowo Subianto juga mempermudah petani mendapatkan pupuk murah. Hal itu ditandai dengan Kebijakan Kementerian Pertanian menambah alokasi pupuk bersubsidi secara nasional 2024 sekitar 9,55 juta ton dengan total anggaran Rp 54 triliun.
Harga pupuk bersubsidi pun tidak boleh melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) tahun. Pemerintah sudah menetapkan HET pupuk urea bersubsidi Rp 2.250/kg, NPK bersubsidi (Rp 2.300/kg), NPK formula khusus (Rp 3.300/kg) dan pupuk organik (Rp 800/kg).
“Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman mengajukan penambahan alokasi pupuk bersubsidi untuk pertanian tanaman pangan tersebut pada dengan Komisi IV (Bidang Pertanian, Kehutanan dan Kelautan) DPR RI, 12 September 2024. Usulan penambahan alokasi pupuk tersebut pundisetujui DPR,”kata Direktur Utama PT Pupuk Indonesia, Rahmad Pribadi di Jakarta, baru-baru ini.
Menurut Rahmad Pribadi, pupuk bersubsidi disalurkan kepada para petani yang telah tergabung dengan kelompok tani dan terdaftar dalam Rencana Definif Kerja Kelompok Elektronik (e-RDKK) maupun Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian (Simluhtan).
Pupuk subsidi, baik urea maupun NPK hanya disalurkan atau diberikan kepada petani yang mengembangkan komoditas tanaman pangan seperti padi, jagung dan kedelai. Kemudian penyaluran pupuk bersubsidi menggunakan aplikasi I-Pubers (Pupuk Bersubsidi) yang sudah bisa diakses sejak Februari 2024.
Dikatakan, PT Pupuk Indonesia terus berupaya memaksimalkan serapan (penyaluran) pupuk kepada para petani tanaman pangan guna meningkatkan produksi pangan, terutama padi (beras).
“Peningkatan penyaluran pupuk ke kepada petani tersebut juga penting untuk mewujudkan swasembada pangan sekaligus menjaga ketahanan pangan dan menjadikan Indonesia lumbang pangan dunia,”katanya.
Melebihi Target
Sementara itu, Direktur Pemasaran PT Pupuk Indonesia, Tri Wahyudi Saleh, di Jakarta, baru-baru ini menjelaskan, pihaknya mendukung produktivitas pertanian melalui Program Makmur. Program tersebut merupakan ekosistem (sistem jaringan) pertanian mulai dari hulu hingga hilir, baik on-farm (di lingkungan pertanian) maupun off-farm (di luar pertanian).
Program Makmur tersebut menunjukkan komitmen PT Pupuk Indonesia melakukan inovasi guna mewujudkan pertanian presisi (tepat dan teliti) melalui peningkatan teknologi secara optimal. Melalui Program Makmur, budidaya pertanian pangan bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien. Hal itu penting untuk mencapai hasil pertanian yang melimpah, mewujudkan swasembada pangan dan mendorong regenerasi pertanian di masa depan.
Dikatakan, untuk mewujudkan Program Makmur tersebut, PT Pupuk Indonesia telah menyalurkan pupuk bersubsidi sekitar 6,6 juta ton medio Januari – November 2024. Penerima pupuk bersubsidi tersebut hanya para petani yang terdaftar sebagai penerima pupuk bersubsidi.
Penyaluran pupuk bersubsidi tersebut sudah mencapai 87,7 % dari total kontrak produksi pupuk bersubsidi PT Pupuk Indonesia dengan Kementan tahun 2024 sekitar 9,5 juta ton. Pupuk bersubsidi yang sudah disalurkan PT Pupuk Indonesia tersebut terdiri dari urea sekitar 3,4 juta ton, NPK sekitar 3,2 ton, pupuk organik Petroganik 38.419 ton.
Sementara itu, PT Pupuk Sriwijaya (Pusri) Palembang sebagai bagian dari holding PT Pupuk Indonesia hingga Senin (30/12/2024) sudah memproduksi sekitar 1,67 juta ton atau mencapai 100 % dari target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2024. Sedangkan realisasi penjualan pupuk non subsidi mencapai 507.114 ton atau 115 % dari target RKAP dan produksi ammonia sekitar 115.541 ton (115 %).
Direktur Utama PT Pusri Palembang, Daconi Khotob pada penutupan produksi tahun 2024 dan produksi perdana 2025 di pabrik PT Pusri Palembang, Sumatera Selatan, Senin (30/12/2024) mengatakan, pihaknya terus berupaya menjaga kelancaran pasokan pupuk ke seluruh wilayah distribusi penyaluran pupuk perusahaan pupuk tersebut.
“Produksi pupuk PT Pusri juga tetap memperhatikan keberlanjutan operasional, kualitas produksi dan produktivitas perusahaan. Operasional PT Pusri juga tetap mengutamakan prinsip inovatif, kolaboratif dan keberlanjutan demi mewujudkan kemandirian pangan dalam negeri,”katanya.
Jadi, komitmen PT Pupuk Indonesia memproduksi pupuk secara maksimal yang disertai kebijakan pemerintah mempermudah aliran (distribusi) pupuk bersubsidi kepada petani akan membangkitkan semangat petani mengolah sawah dan ladang hingga berlimpah panen padi. Dengan demikian swasembada pangan nasional akan bisa tercapai. Semoga. (Matra/Radesman Saragih).
