(Matra, Kota Pematangsiantar) – Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) meningkatkan pelatihan keterampilan dan pemberian bantuan modal usaha untuk warga kota dan kabupaten se-Sumatera Utara (Sumut). Peningkatan pelatihan dan modal usaha itu dimaksudkan membangkitkan usaha ekenomi rakyat dalam rangka mengatasi pengangguran dan kemiskinan.
Untuk melaksanakan peningkatan keterampilan dan modal usaha tersebut, Kemenaker menjalin kerja sama dengan beberapa pemerintah kabupaten dan kota se-Provinsi Sumut, termasuk Pemerintah Kota (Pemkot) Pematangsiantar.
Kerja sama tersebut ditandai dengan penanda-tanganan nota kesepahaman (Momorandum of Understanding/MoU) tentang Peningkatan Kompetensi dan Bantuan Modal bagi Masyarakat antara Kemenaker dan pemerintah kabupaten dan kota se-Sumut pada Temu Industri, Job Fair (Bursa Kerja) dan Expo (Pameran) 2024 di Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Medan, Jalan Amal Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, Sumut, Senin (23/12/2024).
Penanda-tanganan MoU tersebut dilakukan Direktoral Jenderal (Dirjen) Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (PPVP) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Republik Indonesia, Agung Nur Rohmad dan para bupati dan wali kota se-Sumut.
Turut menanda-tangani MoU tersebut, Wali Kota Pematangsiantar, dr Susanti Dewayani SpA, Wali Kota Tanjungbalai, Waris Tholib, Wali Kota Padangsidimpuan, Letnan Dalimunthe, Wali Kota Langsa, Provinsi Aceh, Syaridin, SPd, MPd, Bupati Tapanuli Selatan, Dolly Pasaribu dan Bupati Labuhanbatu Selatan, Edimin dan
Job Fair dan Expo 2024 di Kota Medan tersebut dikunjungi Wakil Presiden RI, Gibran Rakbuming Raka. Job Fair tersebut menampilkan 38 stand (tempat pameran) perusahaan.
Dirjen PPVP Kemenaker, Agung Nur Rohmad pada kesempatan tersebut mengatakan, untuk mengatasi jumlah tenaga kerja yang semakin meningkat dibutuhkan kolaborasi (kerja sama) antara pemerintah daerah dengan Kemenaker menyediakan lapangan kerja. Namun upaya itu belum bisa dilakukan secara maksimal karena ketidak-sesuaian antara program kurikulum dalam proses pendidikan.
Hal itu menyebabkan rendahnya kompetensi (keterampilan) dan kualitas angkatan kerja. Masalah tersebut perlu mendapatkan perhatian lebih. Untuk mengatasi masalah tersebut, BBPVP perlu ditingkatkan kegiatan pelatihan.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Prof Yassierli, ST, MT, PhD pada kesempatan itu menjelaskan, bangsa Indonesia tengah dihadapkan pada kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja. Sekitar 53 % tingkat pengangguran di Indonesia berada pada sektor informal.
Menyikapi kondisi tersebut, Kemenaker perlu melakukan mitigasi (pemantauan dini), antisipasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan program peningkatan kualitas tenaga kerja. Kemenaker juga terus berupaya menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang siap berkarya dan dapat diserap lapangan kerja bidang industri.
Sementara itu, Wali Kota Pematangsiantar, dr Susanti Dewayani SpA seusai penandatanganan MoU tersebut mengatakan, kerja sama tersebut merupakan wadah kerja sama meningkatkan kualitas SDM Kota Pematangsiantar. Melalui pelatihan vokasi yang dilaksanakan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Medan, angkatan kerja Kota Pematangsiantar bisa meningkatkan keterampilan (kompetensi), sehingga mereka mudah mendapat pekerjaan.
“Kita mengucapkan terima kasih kepada Kemenaker yang telah memberikan kesempatan kepada Pemerintah Kota Pematangsiantar meningkatkan kompetensi sekaligus pemberian bantuan permodalan bagi kelompok masyarakat di Kota Pematangsiantar. Kita akan dukung program ini sepenuhnya,”katanya. (Matra/RS/DKS).
