(Matra, Jakarta) – Pengawalan yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) cukup berhasil menjamin kelancaran pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN). Hal itu ditandai dengan suksesnya pelaksanaan tujuh PSN senilai Rp 7,46 triliun dua tahun terakhir. Sejak awal, pengerjaan hingga penyelesaian ketujuh PSN tersebut, Tim Kejagung melakukan pengawalan ketat dan intensif sehingga tidak ada gangguan dari pihak lain.
Hal tersebut diungkapkan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejagung, Prof Reda Manthovani pada acara Exit Meeting (Rapat Akhir) Proyek Strategis Nasional (PSN) Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis Kementerian Pekerjaan Umum di aula Sasana Pradata Gedung Datun, Kejagung, Jakarta, Kamis (12/12/2024).
Menurut Reda Manthovani, selama tahun 2023 – 2024 ada tujuh proyek strategis yang dikawal Tim Kejagung (Jamintel). Empat proyek di antaranya bersifat strageis nasional dan tiga proyek bersifat strategis lainnya. Nilai pekerjaan ketujuh proyek tersebut mencapai Rp 7,46 triliun. Semua proyek tersebut berhasil dilaksanakan dengan baik tanpa ada gangguan.
“Capaian ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan kerja keras seluruh pemangku kepentingan, tetapi juga menjadi langkah penting mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan nasional,”katanya.
Reda Manthovani mengatakan, pengamanan terhadap proyek-proyek strategis nasional tersebut memastikan setiap langkah (tahapan) proyek berjalan tepat waktu, tepat mutu dan tepat sasaran. Pengawalan yang dilakukan Tim Kejagung juga berhasil mencegah dan mengatasi potensi Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang dapat mengganggu keberhasilan proyek.
Menurut Reda Manthovani, kerja sama semua pihak, khususnya antara Kejaksaan Agung dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan berbagai instansi lainnya sangat dibutuhkan menjalankan tugas pengamanan PSN. Dukungan dari seluruh stakeholders (berbagai pihak) menjadi kunci utama menjaga integritas dan efektivitas pelaksanaan proyek.
Dijelaskan, sebagai bagian dari upaya strategis, pengamanan yang dilakukan Tim Kejagung terhadap PSN mencakup tiga aspek utama. Pertama, pengamanan personil. Kegiatan ini dilaksanakan dengan menjamin rasa aman dan integritas para pihak yang terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan proyek.
Kedua, pengamanan asset. Kegiatan ini memastikan kelancaran proses pengadaan lahan dan pemanfaatan aset negara tanpa hambatan atau ancaman yang merugikan. Ketiga, pengawalan perizinan. Kegiatan ini dilakukan melalui koordinasi untuk menyelesaikan kendala administratif, seperti kekosongan hukum, tumpang tindih peraturan atau pungutan liar.
“Pengamanan ini bukan berarti menghapus tanggung jawab hukum atas pelanggaran yang terjadi. Tetapi justru memperkuat komitmen kita untuk mencegah penyimpangan dan mencapai keadilan,” tambahnya.
Reda Manthovani mengharapkan, melalui exit meeting PSN tersebut, Jamintel mengajak semua pihak menjadikan keberhasilan pelaksanaan tujuh proyek strategis nasional tersebut sebagai momentum meningkatkan profesionalitas dan dedikasi mengawal proyek strategis nasional.
“Saya juga mengingatkan agar semua pihak tetap waspada terhadap praktik transaksional yang dapat mengancam transparansi dan akuntabilitas. Kami berharap kerja sama yang telah terjalin dapat terus berlanjut demi mewujudkan pembangunan nasional yang adil dan merata serta memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi negara,”ujarnya. (Matra/RS/PKA).
