(Matra, Jambi) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi dan beberapa organisasi perangkat dinas (OPD) di lingkungan Pemprov Jambi meraih predikat Patuh Penyelenggaraan Pelayaan Publik dari Perwakilan Ombudsman Provinsi Jambi. Penghargaan kepatuhan pelayanan publik dengan kriteria zona hijau (baik) tersebut diserahkan Kepala Perwakilan Ombusdman Provinsi Jambi, Saiful Roswandi kepada Gubernur Jambi, Dr H Al Haris, SSos, MH dan para kepala OPD terkait di Hotel Aston, Kota Jambi, Selasa (3/12/2024).
Saiful Roswandi pada kesempatan tersebut mengatakan, penilaian atau opini pengawasan penyelenggaraan pelayan publik tersebut ini merupakan barometer kondisi pelayanan publik di Jambi. Penilaian tersebut dilaksanakan setiap tahun. Namun praktiknya masih ada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di lingkugan Pemprov Jambi yang nilainya belum baik atau masih masuk zona kuning dan merah dalam pelayanan publik.
“Kami berharap hasil penilaian publik di seluruh OPD Pemprov Jambi dapat meningkat. Apalagi penilaian sudah disosialisasikan seperti saat ini. Kami meminta komitmen pimpinan setiap OPD dan terutama kepala daerah agar benar-benar serius memperhatikan fasilitas dan sumber daya manusia di aspek pelayanan,”katanya.
Saiful Roswandi juga mengharapkan agar setiap OPD memprioritaskan anggaran di bidang pelayanan publik. Jangan sampai ada fasilitas layanan yang tidak tersedia atau sumber daya manusia (SDM) yang tidak kompeten.
Menurut Saiful Roswandi, fasilitas layanan, SDM yang kompeten dan anggaran yang cukup merupakan hal penting pada peningkatan pelayanan publik.
“Kami berharap pimpinan unit dan kepala daerah memperhatikan kebutuhan tersebut. Fasilitas yang harus diperhatikan adalah ruang tunggu dan juga toilet yang harus diperhatikan kenyamanaan dan kebersihannya,”ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Jambi, H Al Haris pada kesempatan tersebut mengatakan, peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Jambi sangat penting. Namun dalamkenyataan, selama ini terkadang pemerintah lupa mengevaluasi kinerja. Karena itu kalau ada masalah tingkat pelayanan lebih bawah dan ada laporan yang muncul atau temuan baru dilakukan evaluasi dan perbaikan.
“Kita sering lupa bahwa kita adalah orang yang terpilih melayani publik. Hari ini kita tidak bisa lagi bersembunyi dibalik kebohongan karena media sosial ini sifatnya lintas batas dan terlihat semua dengan jelas oleh masyarakat. Apa yang kita kerjakan semua tergambar dan tampak oleh masyarakat. Apakah respon kita cepat atau lambat dan terukur kinerjanya, apakah masyarakat puas menerima pelayanan kita, semua itu dilihat masyarakat,”katanya.
Barometer
Program Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik menjadi barometer bagi Pemrov Jambi dan seluruh instansi pemerintah maupun lembaga publik di Provinsi Jambi. Karena itu jajaran Pemprov Jambi perlu terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian, selaku penyelenggara pelayanan bagi kesejahteraan masyarakat, jajaran Pemprov Jambi harus komitmen, teguh dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dijelaskan, hasil penilaian kepatuhan pelayanan publik tersebut menjadi motivasi bagi jajaran Pemprov Jambi terus melakukan perbaikan yang berkelanjutan demi peningkatan kualitas dan mutu pelayanan sesuai standar yang telah ditetapkan. Standar pelayanan publik itu harus terus kita tingkatkan sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.
“Dengan demikian penyelenggaraan pelayanan publik sebagai amanat negara dapat benar-benar memenuhi kebutuhan dasar untuk kesejahteraan masyarakat,”jelasnya.
Al Haris mengharpkan penyelenggara negara di instansi pemerintah Provinsi Jambi dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publiknya. Kemudian melakukan kerja sesuai dan memenuhi standar pelayanan, mendorong komitmen untuk meningkatkan kompetensi penyelenggara pelayanan publik demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (Matra/RS/MY).
