(Matra, Jambi) – Jajaran DPRD Provinsi Jambi dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi perlu terus meningkatkan semangat kemitraan. Semangat kemitraan tersebut sangat dibutuhkan guna menjamin kelancaran roda pembangunan sekaligus mengoptimalkan manfaat pembangunan bagi masyarakat.
Demikian dikatakan Gubernur Jambi, Dr H Al Haris, SSos, MH pada rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi mengenai pengesahan (penetapan) APBD Provinsi Jambi tahun 2025 di gedung DPRD Provinsi Jambi, Jumat (29/11/2024). Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Provinsi Jambi, M Hafiz Fattah didampingi dua orang Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, H Ivan Wirata dan H Faizal Riza.
Menurut Al Haris, pihak DPRD Provinsi Jambi dan Pemprov Jambi bisa mengesahkan APBD Provinsi Jambi dengan nilai Rp 4,57 triliun berkat adanya semangat kemitraan dan kesamaan tujuan memajukan pembangunan di Provinsi Jambi.
“Memang pembahasan APBD Provinsi Jambi 2025 ini dilakukan melalui rapat yang sangat a lot. Namun demikian pembahasan hingga pengesahan APBD ini bisa diselesikan tepat waktu. Semua itu berkat adanya semangat kemitraan antara dewan dan pemerintah daerah,”katanya.
Al Haris menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi yang telah bekerja keras menyelesaikan seluruh rangkaian pembahasan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2025 bersama-sama dengan pemerintah daerah.
“Walaupun proses pembahasan cukup menguras energi dan waktu, namun syukur Alhamdulillah pada hari ini, JUmat (29/11/2024) dewan sudah mengambil keputusan untuk mengesahkan Rancangan APBD Provinsi Jambi 2025 menjadi APBD,”katanya.
Al Haris mengharapkan hubungan kemitraan anggota jajaran DPRD Pemprov Jambi dan Pemprov Jambi terus berjalan dengan baik dan harmonis sampai seterusnya. Dengan demikian tujuan pembangunan di Provinsi Jambi bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sangat Alot
Menurut Al Haris, proses pembahasan APBD Provinsi Jambi 2025 berlangsung alot. Bahkan pembahasan APBD tersebut sering kali berlangsung penuh perdebatan alot. Proses pembahasan APBD tersebut juga kerap menimbulkan situasi sangat dinamis dan disertai dengan perbedaan pendapat yang tajam.
“Kami sangat memahami banyaknya kebutuhan pembangunan yang harus dilaksanakan di tengah kewajiban pemenuhan mandatory spending (pengeluaran yang sudah diatur undang-undang).Termasuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), pelaksanaan yang harus dikawal dan dicapai. Kondisi ini tentu saja membutuhkan kesepakatan solusi yang tepat,”katanya.
Al Haris mengakui, pembahasan APBD Provinsi Jambi 2025 merupakan perwujudan kepedulian dan kebersamaan membangun Provinsi Jambi sesuai dengan visi dan misi pembangunan yang telah disepakati bersama.
Karena itu, Al Haris mengharapkan pada masa yang akan datang, setiap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan dapat diselesaikan secara arif dan bijaksana, baik secara teknis maupun secara politis.
“Mari bersama-sama kita bangun Provinsi Jambi ini dengan kebersamaan antara dewan dan pemerintah daerah. Sepanjang aturan tidak kita langgar, kerjanya jelas, uang untuk pembangunan itu ada, mari bersama kita kerjakan, dibagi rata dalam wilayah masing-masing,”tambahnya. (Matra/RS/SW).
