Pj Bupati Merangin, H Jangcik Mohja pada Rakor Distribusi Logistik Pilkada Serentak 2024 di auditorium Hotel Family Iin Bangko, Merangin, Jambi, Jumat (22/11/2024. (Foto : Matra/DiskominfoMerangin).
  • Kepala Desa dan Lurah Harus Tetap Jaga Netralitas

(Matra, Merangin) – Distribusi logistik pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2024 ke desa-desa terpencil di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi banyak yang harus dilakukan melalui jalur yang sulit di tempuh. Di antaranya jalan rusak dan rawan longsor serta jalur sungai yang juga rawan banjir atau luapan sungai.

Guna menjamin kelancaran distribusi logistik ke daerah-daerah yang sulit dijangkau tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Merangin membutuhkan bantuan mobil khusus double gardan (gardan dua), alat berat dan kapal cepat (speedboat) khusus.

Hal tersebut mengemuka pada Rapat Koodinasi (Rakor) Distribusi Logistik Pilkada Serentak 2024 Merangin di auditorium Hotel Family Iin Bangko, Merangin, Jambi, Jumat (22/11/2024. Rakor tersebut dipimpin Penjabat (Pj) Bupati Merangin, H Jangcik Mohza didampingi Ketua KPU Merangin, Alber Trisman.

Jangcik Moza pada kesempatan tersebut menjelaskan, pihak KPU Merangin dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Merangin siap bekerja sama dan berkoordinasi mengantisipasi kendala distribusi logistik pilkada di daerah itu.

Alat berat akan stand by (disiagakan) di lokasi-lokasi rawan jalan longsor, seperti di jalur pegunungan Kecamatan Jangkat. Kemudian akan disiapkan juga dukungan mobilitas pendistribusian logistik seperti bantuan kendaraan double garden, khususnya wilayah Jangkat, Lembah Masurai, Tabir Barat dan Tabir Timur yang memiliki medan cukup berat.

“Bantuan ini sangat dibutuhkan guna memastikan kelancaran distribusi logistik ke seluruh wilayah, termasuk ke daerah yang akses jalannya sangat sulit untuk ditempuh,”katanya.

Dikatakan, KPU dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merangin juga harus siap menjamin kelancaran distribusi logistik melalui jalur sungai, khususnya ke Desa Air Liki dan Desa Air Liki Baru.

“Melalui kerja sama ini kami berharap pendistribusian logistik di Merangin bisa lancar dan sampai di setiap desa paling lambat seharti sebelum pemungutan suara,”katanya.

Menurut Jangcik Moza, pelayanan kesehatan juga perlu disiagakan di setiap Puskesmas di Merangin mengantisipasi adanya petugas dan pemilih yang membutuhkan pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan, baik dokter maupun perawat dan bidan desa harus stand by di setiap puskesmas pada pelaksanaan pemungutan suara.

“Kesiagaan jajaran kesehatan ini perlu untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi seluruh masyarakat dan penyelenggara pilkada. Hal ini penting demi kelancaran pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Merangin,”katanya.

Rakor Forkopimda Merangin bersama kepala desa dan lurah membahas netralitas menghadapi Pilkada Serentak 2024 di auditorium Merangin Hotel, Merangin, Jumat (22/11/2024). (Foto : Matra/DiskominfoMerangin).

Netralitas Kepala Desa

Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Merangin juga menggelar rapat persiapan Pilkada Serentak 2024 di auditorium Merangin Hotel, Merangin, Jumat (22/11/2024). Rapat tersebut secara khusus membahas netralitas kepala desa dan lurah se-Kabupaten Merangin dalam pilkada. Seluruh kepala desa dan lurah di Merangin hadir pada rapat tersebut.

Pj Bupati Merangin, Jangcik Mohza didampingi Ketua Bawaslu Merangin, Himun Zuhri pada kesempatan itu meminta kepala desa dan dan lurah di Merangin melaksanakan tugas secara professional, meningkatkan kinerja dan tetap memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat.

“Kepala desa sebagai pejabat pemerintah desa dan lurah sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan kami harapkan jangan sampai terlibat politik praktis demi menjaga integritas dan profesionalisme,’’ujarnya.

Menurut Jangcik Mohza, kepala desa dan lurah di Merangin harus betul-betul menyeleksi informasi yang akan disampaikan kepada masyarakat. Selektivitas atau penyaringan informasi perlu dilakukan kepala desa dan lurah agar mencegah penyebaran hoax (berita bohong) yang dapat memecah belah persatuan masyarakat.

Selain itu, lanjutnya, kepala desa dan lurah di Merangin juga diminta selalu menjaga harmonisasi dan kebersamaan di wilayah kerjanya dan tidak membiarkan pandangan politik mempengaruhi kebersamaan tersebut.

Dikatakan, kepala desa dan lurah di Merangin juga diharapkan dapat memberikan contoh baik dalam berdemokrasi. Kepala desa dan lurah harus bisa menjadi teladan bagi masyarakat menjalankan demokrasi yang tertib, damai dan bertanggung jawab.

‘’Para kades dan lurah di Merangin jangan sampai ada yang memihak. Kita harus objektif, bebas dari konflik kepentingan, bebas intervensi dan bebas pengaruh untuk mewujudkan pilkada yang aman, damai dan sukses,’’katanya. (Matra/RS/Guh/Ind).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *