(Matra, Simalungun) – Kerusakan jalan masih menjadi isu utama yang dicuatkan para calon politisi, termasuk calon kepala daerah (cakada) untuk meraih dukungan masyarakat setiap menghadapi pemilihan umum (Pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada). Kondisi kerusakan jalan dan perbaikan jalan menjadi “jurus mabuk” alias jurus andalan yang dilakukan para politisi dan cakada untuk meraih kemenangan pertarungan politik.
Para cakada yang baru cenderung “menyerang” lawan politiknya dengan memaparkan kondisi kerusakan jalan di daerahnya yang tidak ditangani kepala daerah selama ini. Sedangkan cakada incumbent (patahana) yang selama ini berkuasa mengumbar hasil-hasil perbaikan kerusakan jalan yang telah dilakukannya selama menjabat kepala daerah.
Padahal tidak semua kerusakan jalan di daerahnya bisa diperbaiki sesuai janji-janji politik sebelumnya. Sedangkan cakada baru dengan semangat juang tinggi dan tekad kuat berjanji memperbaiki tuntas kerusakan jalan jika terpilih.
Kondisi tersebut juga terjadi di Kabupaten Simalungun menghadapi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Simalungun pada Pilkada Serentak 2024. Strategi menjual kerusakan jalan sebagai jurus meraih dukungan masyarakat menghadapi pilkada secara gamblang diungkapkan para kontestan Pilbup Simalungun pada dua kali debat publik di Hotel Niagara, Parapat, Simalungun, baru-baru ini.
Cabup dan Wabup Simalungun, Anton Achmad Saragih pada dua kali debat publik tersebut menyorot banyaknya kerusakan jalan di Simalungun belum terselesaikan hingga kini. Program Marharoan Bolon (Gotong-royong) yang dilaksanakan Bupati Simalungun, Radapoh Hasiholan Sinaga selama 3,5 tahun terakhir tidak mampu menuntaskan perbaikan kerusakan jalan di Simalungun.
“Kerusakan jalan di Simalungun yang tidak tuntas hingga kini harus segera diselesaikan. Aspirasi warga masyarakat mengenai kerusakan jalan harus benar-benar direspon. Kita tidak bisa hanya memberikan janji-janji warga masyarakat Simalungun hidup sejahtera, sedangkan jalan di desa mereka banyak rusak. Sedangkan marharoan bolon bukan solusi tepat mengatasi kerusakan jalan di Simalungun,”katanya.
KEK Sei Mangkei
Sementara itu, berdasarkan informasi yang disampaikan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) Kabupaten Simalungun baru-baru ini, selama 2021 – 2023, kondisi infrastruktur jalan menuju Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Simalungun masih banyak yang rusak. Di antaranya kerusakan ruas Jalan Pokanbaru – Boluk sekitar 21,38 kilometer (km).
Kerusakan jalan Simpang Pasar Baru-Pasar Baru sekitar sekitar 5,91 km, kerusakan jalan Pasar Baru – Adil Makmur (13,86 km), kerusakan Simpang Perlanaan – Perlanaan (1,41 km), kerusakan Jalan Sidotani (3,66 km) dan kerusakan jalan di Perdagangan sebanyak 20 ruas.
Sedangkan berdasarkan pantauan medialintassumatera.net (Matra) di Simalungun, baru-baru ini, kerusakan jalan juga terdapat di Dusun Hutaimbaru, Nagori Ujungmariah, Kecamatan Pematangsilimahuta.
Kemudian kerusakan jalan juga terjadi pada ruas jalan Paneitongah – Rayabayu atau jalur utama Kota Pematangsiantar – Kabanjahe, Kabupaten Karo. Kerusakan jalan di Simalungun jga terjadi di Kecamatan Bosarmaligas.
Masalah Klasik
Calon Bupati Simalungun incumbent (patahana) Radiapoh Hasiholan Sinaga pada dua kali debat publik pasangan calon Bupati Simalungun baru-baru ini mengatakan, kerusakan jalan di Simalungun merupakan masalah klasik yang selama ini belum pernah tertutaskan. Hal tersebut disebabkan minimnya anggaran pembangunan.
Karena itu setelah Radiapoh Hasiholan Sinaga menjabat Bupati Simalungun sejak 2021, dirinya langsung mengerahkan segala daya upaya meperbaiki kerusakan di Simalungun. Perbaikan kerusakan jalan tidak hanya mengandalkan anggaran biaya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bantuan Pemerintah Pusat, tetapi juga memanfaatkan warisan tradisi nenek moyang warga Simalungun, marharoan bolon. Marharoan bolon berperan besar mendukung percepatan kerusakan jalan di Simalungun.
Dijelaskan, ketika dirinya mulai menjabat Bupati Simalungun 2021, kondisi jalan baik atau mantap hanya 613 km (34 %). Namun memasuki tahun 2024 ini, kondisi jalan mantap di Simalungun sudah mencapai 879 km (48 %). Jalan mantap tersebut bertambah 266 km (43,39 km) atau rata-rata 14 %/tahun.
Jika perbaikan jalan di Simalungun berhasil dipertahankan rata-rata 14 %/tahun, maka tahun 2025 nanti, kondisi jalan mantap di Simalungun bisa mencapai 956 km (53 %) dan tahun 2007 mencapai 1.136 km (63 %) atau setara dengan kondisi jalan mantap provinsi dan janal nasional di Simalungun. Berarti jalan rusak di Simalungun saat ini tersisa 924 km atau 51,23 %.
Keterbatasan Anggaran
Kepala Dinas PUTR Kabupaten Simungun, Hotbinson Damanik, kerusakan jalan di Kabupaten Simalungun belum seluruhnya dapat dituntaskan akibat keterbatasan anggaran. Untuk memperbaiki seluruh jalan rusak di Simalungun dibutuhkan dana Rp 3 triliun.
Dijelaskan total panjang jalan jalan negara yang masuk jalan strategis di Simalungun mencapai 1.803 km. Pada tahun 2021, kerusakan di Simalungun masih ada sekitar 1.081 km (60 %). Untuk memperbaiki kerusakan 1.000 km jalan di Simalungun dibutuhkan Rp 3 triliun dengan acuan anggaran perbaikan jalan sekitar Rp 1 miliar/km.
Menurut Hotbinson Damanik, pada awal tahun 2020, dari sekitar 1.803,78 km jalan negara yang masuk Surat Keputusan (SK) PUPR Simalungun menjadi jalan strategis (jalan umum) sekitar 626, 27 km (34,71 %) dan jalan rusak sekitar 1.177,51 km (65,28%).
Jumlah anggaran yang bisa dialokasikan Pemkab Simalungun untuk memperbaiki kerusakan jalan melalui Dana Alokasi Umum (DAU) antara Rp 50 miliar – Rp 60 miliar/tahun. Sedangkan biaya penanganan jalan standar Kelas III (hotmix atau rigid beton) mencapai Rp 3 miliar – Rp 3,5 miliar/km.
Guna mengatasi kerusakan jalan di tengah keterbatasn anggaran tersbeut, Pemkab Simalungun (Dinas PUPR Simalungun) menggerakkan partisipasi masyarakat membantu perbaikan kerusakan jalan melalui gerakan Marharoan Bolon dan program holding treatment (penanganan sementara) dengan memanfaatkan material lokal yang ada. Perbaikan kerusakan jalan secara sementara tersebut melibatkan Karya Bhakti TNI.
Dikatakan, melalui upaya perbaikan kerusakan jalan di Simalungun tiga tahun terakhir, kondisi jalan di Simalungun pun semakin mantap. Kondisi jalan mantap di Simalungun akhir tahun 2023 mencapai 881,77 km (49 %). Sedangkan melalui program perbaikan jalan tahun ini, target pencapaian kondisi status mantap di Simalungun mencapai 967,73 km (54 %) dan jalan rusak tersisa 836,05 km (46,35 %).
Target 2025
Menurut Hotbinson Damanik, perbaikan kerusakan jalan di Simalungun akan bisa dipercepat tahun 2025 melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBG), Program Hibah Jalan Daerah (PHBJ), Inpres Jalan Daerah (IJD).
Berdasarkan informasi (release) Kementerian Keuangan, untuk tahun 2025, Kabupaten Simalungun menempati ranking (peringkat) pertama tentang besar anggara bidang jalan dalam DAK se-Sumatera. Total DAK untuk Simalungun tahun 2025 mencapai Rp 92,65 miliar.
Sementara itu, beberapa warga Simalungun yang ditemui medialintassumatera.net (Matra) di beberapa nagori (desa) di Simalungun baru-baru ini mengakui, perbaikan kerusakan jalan di Simalungun dilakukan hanya bersifat sporadis (sebagian). Sebagian jalan di pedesaan yang terpencil dan jauh dari Ibukota Kabupaten Simalungun, Pematangraya masih banyak yang rusak.
L Turnip (50), warga Desa Ujungmaiah, Pamatang Silimahuta mengatakan, jalan dari Simpang Bag eke Dusun Hutaimbaru, Desa Ujungmariah sudah puluhan tahun atau tiga kali pergantian bupati tidak pernah diperbaiki. Saat ini kondisi jalan semakin rusak akibat sering diguyur hujan dan tak ada pemeliharan.
“Ruas jalan ke kampung kami ini bahkan tidak pernah diaspal. Saat ini batu-batu bekas pengerasan jalan bermunculan di jalan. Kemudian jalan menjadi kubangan. Informasi yang kami dapatkan, dana pembangunan jalan ke desa kami diduga dialihkan ke daerah dolok (pegunungan) Simalungun. Dugaan itu untuk kepentingan politik,”katanya.
Terkait Program Marharoan Bolon, L Turnip mengatakan, perbaikan jalan melalui Marharoan Bolon dari Bage – Dusun Hutaimbaru hanya bersifat darurat. Jalan hanya dirimbun batu kerikil dan pasir, tidak diaspal. Ketika hujan turun, banjir langsung menggerus atau menghanyutkan batu kerikil dan pasir.
Melihat terjadinya pengabaian terkait perbaikan kerusakan jalan tersebut, sebagian warga Desa Peisisr Danau Toba di Simalungun, khususnya di Ujungmariah bersikap apatis. Mereka tidak percaya lagi janji-janji muluk politisi dan cakada mengenai perbaikan jalan di kampung mereka.
Menurut L Turnip, beberapa orang calon legislatif dan tim sukses cakada mengatakan, Pemkab Simalungun tidak bisa memperbaiki jalan ke kampung ini karena jalan berstatus jalan nasional. Tetapi kan mereka bisa memperjuangkan pengadaan anggaran ke Pemerintah Pusat untuk mendanai perbaikan kerusakan jalan ini.
“Kenapa jalan lingkar Danau Toba di desa tetangga kami, Tongging dan Sibolangit, Kabupaten Karo bisa bagus saat ini. Memang tidak ada niat saja. Para politisi dan cakada hanya menjadikan masalah kerusakan jalan sebagai dagangan politik menghadapi pilkada. Setelah mereka terpilih nanti, mereka lupa janjinya, sementara masyarakat semakin sengsara,”katanya. (Matra/Radesman Saragih).
