(Matra, Jakarta) – Kalangan DPRD Provinsi Jambi meminta DPR RI memperjuangkan anggaran penyelesaian pembangunan infrastruktur di Provinsi Jambi yang hingga kini masih mangkrak (terbengkalai). Pembangunan dan perbaikan jalan yang terbengkalai tersebut sangat mengganggu kelancaran transportasi barang dan penumpang dari Provinsi Jambi ke luar daerah.
Beberapa proyek infrastruktur yang terbengkalai di Jambi, yakni pembangunan pelabuhan Roro, Kualatungkal, Kabupaten Tanjungjabung Barat, Jembatan Sungai Rambut dan jalan ke pelabuhan Ujungjabung, Kabupaten Tanjungjabung Timur. Kemudian pembangunan jembatan Tembesi, jalan Bajubang – Tempino, Kabupaten Batanghari hingga penyelesaian jalan nasional dari Lubuk Mandarsah – Kualatungkal, Kabupaten Tanjungjabung Barat.
Permintaan tersebut disampaikan Komisi III (Bidang Ekonomi dan Pembangunan) DPRD Provinsi Jambi pada pertemuan dengan Komisi V (Bidang Ekonomi dan Pembangunan) DPR RI di gedung DPR RI, Seayan, Jakarta, Kamis (14/11/2024).
Kunjungan Komisi III DPRD Jambi ke DPR RI tersebut diikuti Ketua DPRD Provinsi Jambi, M Hafiz Fattah, Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Jambi, Fauzi Ansori dan para anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi. Kehadiran rombongan Komisi III DPRD Provinsi Jambi tersebut disambut anggota Komisi V (Bidang Infrastruktur dan Perhubungan) DPR RI asal daerah pemilihan Provinsi Jambi, HA Bakri.
Fauzi Ansori pada kesempatan itu menjelaskan, pelabuhan Roro (penyeberangan) Kualatungkal perlu diselesaikan secepatnya guna mendukung kelancaran angkutan barang dan jasa dari Kualatungkal ke Batam, Kepulauan Riau (Kepri) maupun daerah pesisir lainnya di Kepri.
Angkutan Tersendat
Menurut Fauzi Ansori, hingga saat ini, kawasan barat Provinsi Jambi – Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) menjadi pemasok berbagai hasil produksi pertanian tanaman pangan, khususnya cabai, kentang dan jenis sayur – mayur lainnya. Produksi pertanian itu secara khusus sebagian besar dikirim ke Batam, Kepri melalui pelabuhan Roro, Kualatungkal, Tanjungjabung Barat.
“Namun pengangkutan hasil pertanian tersebut sering tersendat karena trasportasi laut yag kurang. Terkadang hasil produksi pertanian lama baru diangkut karena menunggu kapal tiba dari Batam. Akibatnya terjadi penumpukan barang di pelabuhan Roro. Hal itu membuat kualitas produk pertanian yang dikirim berkurang,”katanya.
Selain itu, lanjut Fauzi Ansori, pembangunan jembatan Sungai Rambut dan Jalan ke pelabuhan UjungjJabung, Kabupaten Tanjungjabung Timur juga perlu mendapatkan perhatian khusus DPR dan Pemerintah Pusat. Masalah kedua infrastruktur tersebut akan dilaporkan secara rinci kepada anggota DPR RI, H Bakri dan H Edi Purwanto di Komisi V DPR RI.
Mengenai jembatan Tembesi dan jalan Bajubang – Tempino, Fauzi Ansori mengatakan, tiang fender (penyangga) jembatan Tembesi sudah banyak yang keropos. Standarisasi tiang fender juga tidak sesuai lagi karena sudah lama.
“Jembatan ini sudah goyang dan tidak stabil lagi. Karena itu jembatan ini membutuhkan perbaikan agar jangan sampai ambruk,”katanya.
Fauzi Ansori juga mengharapkan jalan Bajubang – Tempino sudah harus ditingkatkan statusnya dari jalan provinsi ke menjadi nasional. Hal itu penting agar beban anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi berkurang dan perbaikan dan pemeliharaan jalan itu dapat dilakukan secara intensif atau berkelanjutan.
“Kami mohon, usulan yang kami sampaikan ini mendapat menjadi perhatian DPR dan Pemerintah Pusat. Anggota Komisi V DPR RI asal Jambi, H Bakri dan Edi Purwanti kami harapkan menindak-lanjuti usulan-usulan kami mengenai pembangunan infrastruktur di Jambi,”ujarnya.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jambi, Mustaharudin pada kesmepatan itu meminta DPR RI menyampaikan kepada Pemerintah Pusat agar segera menyelesaikan perbaikan jalan Lubukkambing –Kualatungkal, Kabupaten Tanjungjabung Barat. Perbaikan jalan tersebut sudah pernah dijanjikan Pemerintah Pusat selesai periode 2023-2024.
“Tetapi sampai sekarang perbaikan jalan tersbeut belum selesai. Mohon perbaikan jalan tersbeut segera diselesaikan. Jalan ini sudah berstatus sudah jalan nasional,”katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jambi, M Hafiz Fattah mengatakan, pihaknya sudah menyampaikan aspirasi masyarakat Jambi melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi V DPR RI. Aspirasi tersebut berasal dari seluruh kabupaten dan kota di Jambi.
“Masih banyak belum kami sampaikan mengenai kebutuhan Provinsi Jambi. Usulan yang kami sampaikan itu merupakan hal-hal yang prioritas. Kami berharap agar apa yang kami sampaikan tadi segera ditindak-lanjuti melalui Pak H Bakri di Komisi V DPR RI. Mudah-mudahan juga usulan kami dapat tertuang dalam APBN 2025 maupun 2026 nanti,”katanya.
Menanggapi masukan – masukan dan usulan tersebut, anggota Komisi V DPR RI, H Bakri meminta Komisi III DPRD Provinsi Jambi memberikan usulan detail untuk disampaikan ke Komisi V DPR RI.
“Dalam waktu dekat Komisi V DPR RI akan melakukan pertemuan dengan delapan orang anggota DPR RI Dapil Jambi membahas masalah-masalah pembangunan Jambi. Pertemuan tersebut juga akan dihadiri DPRD Provinsi Jambi dan mitra kerja terkait,”ujarnya. (Matra/RS).
