(Matra, Bogor) – Pemerintah Pusat meminta seluruh pemerintah daerah dan kementerian melaksanakan program-program pembangunan secara efektif dan efisien guna mengemat aset-aset (anggaran). Pemerintah daerah dan kementerian diharapkan juga tidak menghambur-hamburkan atau pemborosan anggaran.
“Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan penghematan anggaran melalui efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program. Hal itu penting agar tidak ada biaya atau anggaran pembangunan yang dihambur-hamburkan,”kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto kepada wartawan di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda) Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).
Menurut Bima Arya Sugiarto, Presiden Prabowo Subianto mengajak semua pihak untuk berfokus pada kepentingan rakyat. Seluruh anggaran yang bersumber dari negara harus ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Karena itu, seluruh jajaran meliputi TNI/Polri dan pihak terkait didorong untuk solid dan bersatu dalam mengawal semua program agar sampai kepada masyarakat.
Dikatakan, Presiden Prabowo Subianto berkomitmen ingin merangkul semua pihak untuk menyelamatkan uang negara. Langkah tersebut akan dijalankan dengan cara-cara persuasif. Namun, apabila ada pihak yang tidak menjalankannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku, akan dilakukan tindakan tegas.
“Secara umum, Presiden menyampaikan bahwa ada laporan-laporan yang seharusnya bisa dilakukan penghematan efisiensi uang negara. Itu poin utamanya, dan meminta agar kita semua berhemat,”tambahnya.
Bima Arya Sugiarto lebih lanjut mengatakan, Presiden Prabowo juga meminta agar acara-acara seremonial lebih diminimalkan. Sebaliknya, kegiatan substansial seperti penanganan stunting (anak kerdil) agar lebih dioptimalkan.
“Secara umum hanya itu saja. Jadi Presiden sampaikan bahwa kita semua dibiayai uang rakyat, jangan sampai kemudian uang rakyat itu tidak tepat sasaran,” tandasnya.
Dikatakan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemda Tahun 2024 untuk melakukan koordinasi dengan seluruh jajaran pemerintah daerah dan kementerian/lembaga negara.
Rakornas yang dibuka Presiden Prabowo Subianto tersebut mengusung tema “Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045”. Asta Cita merupakan delapan misi yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.
Stabilitas
Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik dan Keamanan (Polkam, Budi Gunawan pada ) pada rakornas tersebut mengatakan, penguatan kolaborasi (kerja sama) dan stabilitas menjadi poin kunci untuk mewujudkan Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045.
Menurut Budi Gunawan yang memaparkan materi “Pengarahan Bidang Politik dan Keamanan”, Indonesia perlu mengambil pelajaran yang dari Piagam Madinah. Dokumen tersebut yang mengatur kerukunan antara kaum Muslim, Yahudi serta suku-suku lainnya untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan di wilayah Madinah. Pelajaran utama yang disampaikan adalah bahwa stabilitas politik dan keamanan merupakan prasyarat penting sebagai landasan bagi pembangunan nasional di berbagai peradaban.
“Menjaga stabilitas itu membutuhkan kerja sama di antara kita semua. Kita tidak akan mungkin menangani stabilitas ini kalau hanya dilakukan salah satu institusi saja. Kita semua yang hadir di sini, memiliki tanggung jawab yang sama menjaga stabilitas ini,” katanya.
Budi Gunawan mengatakan, menjaga stabilitas di setiap wilayah merupakan tanggung jawab bersama. Dengan demikian visi dan misi Presiden Prabowo Subianto yang tercakup dalam 8 Asta Cita, 17 Program Prioritas, serta 8 Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC/Quick Win) dapat terlaksana dengan optimal. Hal ini terutama berkaitan dengan program-program seperti penyediaan makanan bergizi gratis, swasembada pangan, swasembada energi, dan pemberantasan korupsi.
“Sebagai pimpinan di daerah, peran Bapak dan Ibu sekalian sangatlah penting untuk menyukseskan program-program prioritas tersebut,” ujarnya.
Mengutip peraih Nobel Ekonomi 2024 Daron Acemoglu, Budi Gunawan menjelaskan, jika negara kuat namun masyarakatnya lemah, maka akan muncul otoritarianisme. Sebaliknya, jika negara lemah sementara masyarakatnya kuat, yang terjadi adalah anarki.
Namun, jika negara dan masyarakat sama-sama kuat, maka akan tercipta kesejahteraan. Oleh karena itu, ia mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perumusan kebijakan dan pembangunan institusi yang kuat, terutama dalam bidang pelayanan publik.
Budi Gunawan pada kesempatan itu menyampaikan lima pesan penting kepada para kepala daerah. Para kepala daerah perlu terus membangun dan memperkuat sinergi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian kepala daerah juga perlu memperkuat sinergi dan koordinasi antar-anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Selain itu, kepal daerah harus berhati-hati dalam proses penyusunan Peraturan Daerah (Perda). Selanjutnya para kepala daerah harus bisa memastikan penyediaan layanan publik yang adil, merata, dan bebas dari diskriminasi. Kemudian para kepala daerah harus memastikan pelaporan data yang akurat agar kebijakan yang diambil tepat sasaran dan memberikan dampak positif.
“Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, BIN, Kejaksaan, sektor swasta dan masyarakat adalah pilar utama untuk menghadapi tantangan bersama,”katanya. (Matra/RS/HumasKemendagri).
