(Matra, Simalungun) – Isu-isu atau sentiman suku dan agama berpotensi besar diumbar menghadapi sengitnya persaingan pada kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara (Sumut). Mengangkat isu-isu suku dan agama dinilai sangat jitu meraih dukungan di kedua daerah tersebut menyusul adanya pemusatan permukiman komunitas – komunitas masyarakat.
Kabupaten Simalungun bawah yang berada di Ibukota Kabupaten Simalungun, Kecamatan Pematangraya dan sekitarnya merupakan pusat komunitas etnis Simalungun berbaur dengan etnis Tapanuli yang tinggal di Simalungun. Kemudian Simalungun atas di wilayah Kecamatan Silimakuta dan sekitarnya merupakan pusat komunitas etnis Simalungun bercampur etnis Karo yang tinggal di Simalungun.
Sementara wilayah Perdagangan dan sekitarnya merupkan pusat komunitas percampuran etnis asal Jawa, Simalungun, Tapanuli dan Melayu. Pemusatan permukiman etnis tersebut juga terjadi di beberapa wilayah Kota Pematangsiantar. Pemusatan etnis tersebut dibarengi dengan peredan-perbedaan di bidang agama.
M Purba (40), warga Kabupaten Simalungun kepada medialintassumatera.net (Matra) di Kota Pematangsiantar, Sumut baru-baru ini mengatakan, di tengah adanya pemusatan-pemusatan permukiman etnis dan agama di Simalungun membuat isu kesukuan dan agama menjadi senjata ampuh meraih suara pemilih.
“Apalagi calon bupati Simalungun saat ini hanya dua pasang dengan agama yang berbeda. Pendekatan agama banyak dilakukan untuk meraih dukungan. Pertarungan dua pasang bupati dan wakil bupati di Simalungun cukup ketat karena pada Pilkada 2020 juga, kedua pasangan tersebut bertarung sengit. Jadi kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Simalungun tersebut bertarung ‘habis-habisan’ memenangkan pemilihan bupati,”katanya.
M Purba sendiri tidak sepakat para tim sukses dan calon bupati dan wakil bupati di Simalungun dan Kota Pematangsiantar membawa-bawa isu kesukuan dan agama menghadapi sengitnya pertarungan Pilkada Serentak 2024. Masalahnya, selama ini masyarakat di Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar hidup penuh kerukunan.
“Jangan gara-gara pilkada ini kerukunan masyarakat di Simalungun dan Kota Pematangsiantar retak. Hal tersebut. Kita tidak bisa membiarkan erukunan masyarakat Simalungun – Siantar terpecah hanya gara-gara pilkada yang menguntungkan segelintir pihak,”tegasnya.
M Purba cukup prihatin karena menurut pengamatannya, tim sukses beberapa calon bupati dan wali kota di Simalungun dan Siantar terindikasi melakukan kampanye-kampanye terselubung di kegiatan-kegiatan keagamaan. Hal itu tentunya berpotensi memicu gesekan-gesekan hingga konflik di tengah masyarakat.
Harapan GKPS
Hal senada juga diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS), Pdt Dr Paul Ulrich Munthe. Ditemui di sela-sela Rapat Koordinasi (Rakor) GKPS Distrik VI di GKPS Pekanbaru, Riau, Jumat (18/10/2024), Paul Ulrich Munthe mengatakan, dari satu sisi, pilkada, baik pemilihan bupati dan wakil bupati maupun pemilihan wali kota dan wakil wali kota merupakan hal yang sensitif.
Dikatakan demikian karena pilkada menyangkut banyak kepentingan, khususnya kepentingan politik untuk memenangi pilkada. Karena itu Pimpinan Sinode GKPS mengharapkan masyarakat Simalungun dan Kota Pematangsiantar bisa menciptakan suasana kondusif di Simalungun dan Kota Pematangsiantar selama pilkada.
Paul Ulrich Munthe menyebutkan, pilkada hendaknya justru bisa membangun kebersamaan dan suasana kondusif di tengah masyarakat karena masyarakat akan memilih pemimpin terbaik yang membawa masyarakat kepada suasana atau pembangunan yang lebih baik.
“Karena itu kita mengharapkan melalui pilkada, warga GKPS dan warga gereja di Simalungun dan Kota Pematangsiantar ikut mendukung suasana yang kondusif. Kalau pun ada suara-suara yang negatif, tentunya hal itu tidak perlu diperpanjang. Namun kita harus bikin respon yang positif supaya kita bisa sama-sama melihat bahwa siapa pun yang terpilih itu adalah kita, warga kita, pemimpin kita,”katanya.
Menanggapi kampanye-kampanye yang mengedepankan isu suku dan agama, Paul Ulrich Munthe mengatakan, hal itu tidak bagus dilakukan menghadapi pilkada di Simalungun dan Kota Pematangsiantar. Sebab masyarakat Simalungun dan Kota Pematangsiantar selama ini sudah hidup rukun.
Memang dalam satu sisi, kata Paul Ulrich Munthe, faktanya bahwa masyarakat masyarakat Simalungun dan Kota Pematangsiantar cukup kompleks atau majemuk. Artinya masyarakat Simalungun dan Kota Pematangsiantar tidak memiliki latar belakang yang sama. Baik dari segi, etnis, agama, maupun tingkatan (strata) sosial dan ekonomi.
“Kalau bisa kita jangan membawa pilkada kepada hal-hal yang merusak kerukunan. Kita janganlah membawa sentimen-sentimen agama pada pilkada ini. Kita mengharapkan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Untuk kitu, mari kita laksanakan pilkada demi kebaikan masyarakat dan pembangunan daerah,”katanya.
Ketika memaparkan program GKPS 2025 pada Rakor GKPS Distrik VI di GKPS Pekanbaru, Sabtu (18/10/2024), Paul Ulrich mengatakan, situasi politik, baik Pemilu maupun Pilkada Serentak 2024 mempengarugi pelayanan di tengah jemaat-jemaat, resort, distrik hingga pusat GKPS. Pengaruh politik tersebut terhadap pelayanan di GKPS terjadi karena tidak semua tidak semua perjalanan politik bisa diikuti dan dipahami gereja.
“Jadi yang kita dapat kita lakukan sebagai warga GKPS menghadapi pilkada, yakni bersikap netral. Kalau ada calon kontestan pilkada dari warga gereja kita, mari kita sama-sama doakan agar bisa mengikuti pilkada berdasarkan dasar-dasar gerjawi dan iman Kristiani. Kalau tidak terpilih tidak apa-apa, tidak perlu ada intrik-intrik politik. Siapa pun yang terpilih akan kita dukung demi kemajuan daerah kita,”ujarnya.
Sementara itu, berdasarkan catatan medialintassumatera.net (Matra), kontestasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Simalungun yang dilaksanakan pada Pilkada Serentak 2024 hanya diikuti dua pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati. Berbeda dengan Pilbup Simalungun tahun 2020 yang diikuti tiga pasangan calon.
Paslon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun yang bertarung pada Pilakada Serentak 27 November 2024, yakni pasangan incumbent (patahana) Bupati dan Wakil Bupati Simalungun, Radiapoh Hasiholan Sinaga – Azi Pratama Pangaribuan (RHS – Azi) dan paslon Anton Achmad Saragih – Benny Gusman Sinaga (Anton – Benny).
Pasangan RHS – Azi diusung koalisi partai politik (parpol) Golkar, PDIP, Demokrat, Perindo, PKS, Gelora dan Partai Buruh. Sedangkan pasangan Anton – Benny diusung koalisi parpol Gerindra, Nasdem, PPP dan Hanura.
Kedua paslon Bupati dan Wakil Bupati Simalungun tersebut memperebutkan sekitar 743.271 suara pemilih. Para pemilih tersebut akan menggunakan hak pilih mereka di 3.052 unit Tempat Pemungutan Suara (TPS). TPS tersebut tersebar di 386 nagori (desa) dan 27 kelurahan di 32 kecamatan.
Sementara itu pertarungan Pemilihan Wali Kota dan Wali Kota Pematangsiantar periode 2024 – 2029 juga diperkirakan sengit karena diikuti empat pasangan calon. Berbagai intrik politik berpotensi dilakukan para tim sukses paslon wali kota dan wakil wali kota untuk meraih dukungan maksimal.
Keempat paslon Wali Kota dan Wali Kota Pematangsiantar yang bertarung pada Pilkada Serentak 2024, masing-masing, pasangan calon incumbent, dr Hj Susanti Dewayani, SpA – Ronald Darwin Tampubolon (Susanti – Ronald), pasangan Mangatas Silalahi – Ade Sandra (Mangatas – Ade), pasangan St Yan Santoso Purba, SH,MM – H Irwan (Yan – Irwan) dan pasangan Wesly Silalahi – Herlina (Wesly – Herlina).
Pasangan Cawako – Cawawako Pematangsiantar, Susanti – Ronald diusung koalisi PAN, Partai Hanura dan PKS yang memiliki tujuh kursi di DPRD Kota Pematangsiantar. Kemudian pasangan Mangatas – Ade diusung koalisi Partai Golkar dan Partai Perindo yang memiliki enam kursi di DPRD Kota Pematangsiantar. Pasangan Yan – Irwan diusung PDIP dengan modal tujuh kursi di DPRD Kota Pematangsiantar. Sementara pasangan Wesly Silalahi – Herlina yang diusung Partai Demokrat dan Gerindar memiliki enam kursi di DPRD Kota Pematangsiantar.
Keempat paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pematangsiantar tersebut akan memperebutkan sekitar 202.206 suara pemilih di Kota Pematangsiantar. Para pemilih di kota itu akan menggunakan hak pilih mereka di 796 unit TPS. TPS tersebut tersebar di delapan kecamatan dan 53 kelurahan di Kota Pematangsiantar.
Berbagai kalangan di Kabupaten Simalungun dan Kota Pematangsiantar berharap Pilkada Serentak 2024 di kedua daerah yang selama ini terkenal sebagai daerah yang memiliki toleransi masyarakat tinggi berlangsung lancar, aman, terib dan damai. Masyarakat diharapkan menerima siapa pun calon yang memenangkan pilkada.
“Kalau ada masalah-masalah atau temuan kecurangan dan pelanggaran pilkada, masyarakat tidak perlu melakukan hal-hal yang menimbulkan keributan, termasuk unjuk rasa yang berujung aksi anrakis. Bila menemukan pelanggaran dan kecurangan pilkada, masyarakat hendaknya melaporkannya kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu),”kata J Saragih, warga Simalungun di Pematangraya. (Matra/Radesman Saragih).
