
(Matra, Jambi) – M Hafiz Fattah yang menjabat pimpinan sementara sejak pelantikan 55 anggota DPRD Provinsi Jambi Senin (9/9/2024) secar resmi dilantik menjadi Ketua DPRD Provinsi Jambi definitif periode 2024 -2029. Pelantikan M Hafiz Fattah menjadi Ketua DPRD Provinsi Jambi yang baru tersebut dilakukan Ketua Pengadlian Tinggi Jambi, Dr Herdi Agusten, SH, MHum mewakili Ketua Mahkamah Agung (MA) di gedung DPRD Provinsi Jambi, Sabtu (19/10/2024).
Pada kesempatan tersebut dilantik juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi yang baru, yakni Ivan Wirata dari Fraksi Golkar dan Faizal Riza dari Gerindra. Pelantikan pimpinan DPRD Provinsi Jambi definitive tersebut didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian Nomor 100.2.1.4.-4289 Tahun 2024 tanggal 16 Oktober 2024.
M Hafiz Fattah pada kesempatan itu mengatakan, pelantikan pimpinan DPRD Provinsi Jambi secara definitif tersebut menjadi langkah awal bagi 55 anggota DPRD Provinsi Jambi melaksanakan tugas di masa mendatang. Dalam waktu dekat, DPRD Provinsi Jambi akan menyiapkan agenda khusus dengan memanggil pimpinan fraksi untuk bersama-sama menyepakati agenda-agenda dewan di masa mendatang.
“Kegiatan pertama yang akan kita lakukan dalam waktu dekat, yaitu pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD). Pembentukan AKD tersebut direncanakan dua tiga hari ke depan. Setelah AKD terbentuk, kami meminta komisi untuk langsung bekerja dengan mitra (pemerintahan) sesuai dengan bidang masing-masing. Pertama kita akan menginventarisir masalah-masalah, baru kita lanjutkan pembahasan anggaran 2025,”katanya.
Menurut M Hafiz Fattah, DPRD Provinsi Jambi terus melaksanakan fungsi, khususnya pengawasan dan penganggaran. DPRD Provinsi Jambi akan tetap menjadi rumah besar yang terbuka untuk menampung aspirasi masyarakat.
Dikatakan, DPRD Provinsi Jambi juga siap bersinergi (bekerja sama) dengan Pemprov Jambi. Kerja sama itu penting karena saat ini banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan DPRD Provinsi Jambi. Mulai dari pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, kesehatan, konflik Iahan hingga lapangan kerja.
“Tugas penting yang akan segera kita tangani, yakni maslah angkutan batu bara dan penambangan emas ilegal,”tegasnya.(Matra/RS).