(Matra, Jambi) – Fraksi-fraksi, komisi – komisi dan badan anggaran DPRD Provinsi Jambi siap membahas Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2024.
Nota Rancangan KUPA PPAS APBD Provinsi Jambi tersebut sudah disampaikan Wakil Gubernur Jambi, Drs H Abdullah Sani, MPdI pada sidang paripurna DPRD Provinsi Jambi di gedung DPRD Provinsi Jambi, Kota Jambi, Senin (12/8/2024). Sidang paripurna tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Faisal Riza dan Burhanuddin Mahir.
Pada Nota Pengantar Rancangan KUPA PPAS Perubahan APBD Provinsi Jambi 2024 yang diterima Ketua DPRd Provinsi Jambi, H Edi Purwanto, SHI, MSi itu disebutkan, alokasi belanja daerah Provinsi Jambi pada APBD perbubahan tahun 2024 ini turun sekitar Rp 26,72 miliar atau sekitar 0,52 dari alokasi belanja pada APBD murni Provinsi Jambi 2024 sekitar Rp 5,1 triliun.
Namun pada KUPA PPAS Perubahan APBD Provinsi Jambi tersebut terjadi peningkatan asumsi target pendapatan daerah sebesar Rp 434,39 miliar atau meningkat 9,31 %. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jambi yang semula ditargetkan sebesar Rp 2,21 triliun mengalami peningkatan sebesar Rp 252,20 miliar atau 11,41 %.
Peningkatan PAD tersebut merupakan akumulasi dari penurunan pajak daerah sebesar Rp 55,56 miliar, penurunan retribusi sebesar Rp 3,25 miliar dan peningkatan target hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 319,78 miliar serta penurunan target lain-lain PAD yang sah sekitar Rp 8,76 miliar.
Edi Purwanto pada kesempatan tersebut mengatakan, nota pengatar APBD Perubahan Provinsi Jambi tersebut akan menjadi bahan pembahasan komisi, fraksi dan badan anggaran DPRD Provinsi Jambi. Nota perubahan APBD Provinsi Jambi tersebut menyinggung soal defisit anggaran hingga ratusan miliar. Defisit anggaran tersebut diharapkan tidak sampai menganggu program-program pemerintah terutama kerakyatan.
“Memang ada tadi disampaikan soal defisit anggaran yang memang perlu kita cermati bersama agar program-program yang prioritas dan mandatory (wajib) harus kita pertahankan. Program yang sifatnya mungkin bisa d tunda itu nanti kita diskusikan dalam forum. Namun intinya bagaimana apbd kita tetap sehat, kondisi pemerintahan kita bisa berjalan dengan baik,”katanya.
Sementara itu berdasarkan catatan medialintassumatera.net (Matra), total APBD murni Provinsi Jambi tahun 2024 mencapai Rp 5,1 triliun. Target pendapatan Provinsi Jambi tahun 2024 ditetapkan Rp 4,66 triliun, target penerimaan pembiayaan sebesar Rp 543,44 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 30,16 miliar. (Matra/RS).
