(Matra, Jambi) – Para pejabat pemerintah kabupaten di Provinsi Jambi ternyata masih ada yang dinilai kurang peduli upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memasuki puncak musim kemarau Agustus 2024 ini. Hal tersebut terindikasi dari sulitnya kalangan pejabat pemerintah kabupaten diajak koordinasi mengenai pencegahan dan penanggulangan karhutla.
Salah satu pejabat pemerintah kabupaten di Jambi yang sulit diajak koordinasi mengenai pencegahan dan penanggulangan karhutla tersebut, yakni Penjabat (Pj) Bupati Muarojambi, HRN. Sikap tersebut memprihatinkan sebab Muarojambi termasuk salah satu daerah yang sangat rawan karhutla. Saat ini sudah terjadi karhutla di beberapa lokasi di Muarojambi.
“Pj Bupati Muarojambi termasuk kepala daerah yang paling sulit diajak koordinasi pencegahan dan penanggulangan karhutla. Padahal daerah ini sangat rawan karhutla karena banyak areal lahan dan hutan gambut. Mungkin karena kita pihak perusahaan swasta yang mengajaknya koordinasi,”ujar seorang pimpinan perusahaan swasta yang masuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanggulangan Karhutla Provinsi Jambi, AK kepada medialintassumatera.net (Matra) di ruang kerjanya, Selasa (6/8/2024).
Menurut AK, perusahaan mereka termasuk perusahaan swasta yang memiliki tugas dan tanggung jawab besar penanggulangan karhutla di Jambi selama ini. Perusahaan mereka yang bergerak di bidang kehutanan sejak jauh-jauh hari hingga saat ini telah menyiapkan peralatan, personil dan dana yang cukup besar membantu penanggulangan karhutla. Sementara perusahaan lain di bidang kehutanan dan perkebunan sawit yang memiliki tanggung jawab yang sama masih terkesan kurang komitmen mengatasi karhutla.
“Tanggung jawab kami sangat besar membantu penanggulangan karhutla karena kami masuk Satgas Penanggulangan Karhutla Provinsi Jambi. Sebagai salah satu anggota inti satgas karhutla, tentunya kami juga perlu koordinasi dengan berbagai pihak mengatur program pencegahan dan penanggulangan karhutla, termasuk dengan para bupati. Namun hal itu sulit dilakukan,”katanya.
Karhutla Terjadi
Dikatakan, sulitnya koordinasi penanggulangan karhutla dengan Pj Bupati Muarojambi membuat upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla di Muarojambi relatif sulit. Kegiatan penguasaan lahan di hutan lindung Londerang, Kecamatan Kumpeh, Kabupaten Muarojambi hingga kini masih terjadi.
Penggarapan lahan hutan lindung untuk pembukaan kebun sawit tersebut sulit ditertibkan kalau hanya mengandakan petugas satgas karhutla. Padahal sumber karhutla di Muarojambi sering berasal dari kegiatan pembukaan lahan di kawasan Londerang. Namun penggarap lahan di Londerang jarang ditindak.
“Jadi sebenarnya dibutuhkan dukungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muarojambi mencegah dan menanggulangi karhutla di seluruh daerah rawan karhutla, termasuk di kawasan hutan lindung Londerang,”ujarnya.
Ketika hal tersebut dikonfirmasi kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kabupaten Muarojambi, M Faisal Harahap, SE melalui telepon selulernya, yang bersangkutan tidak mengangkatnya.
Sementara itu, Satuan Direktorat Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Jambi menemukan lahan yang terbakar di Rukun tetangga (RT) 16 Desa Pudak, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muarojambi, pekan lalu.
Pengecekan lahan yang terbakar tersebut langsung dilakukan Direktur Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Jambi, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Dr Bambang Yugo Pamungkas didampingi Kasubdit IV/Tipidter, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Reza Khomeini. Pemadaman kebakaran lahan tersebut pun berhasil dilakukan satuan gabungan pemadam karhutla Muarojambi dan Direskrimsus Polda Jambi.
“Kita masih menyelidiki pelaku pembakaran lahan di Desa Pudak, Kumpeh Ulu. Petugas Kepolisian Sektor (Polsek) Kumpeh Ulu sudah kita minta melakukan pemasangan garis polisi (police line) di lokasi lahan yang terbakar. Pelaku pembakaran lahan itu akan ditindak tegas,”katanya. (Matra/RS).
