(Matra, Jambi) – Provinsi Jambi disiapkan menjadi pilot project (proyek percontohan) penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Penetapan Jambi sebagai proyek percontohan penanggulangan karhutla didasarkan pada keberhasilan Provinsi Jambi mengendalikan karhutla dan bencana asap tahun lalu.
Ketika daerah lain di Sumatera dan Kalimantan dilanda karhutla dengan areal yang cukup luas hingga ratusan ribu hektare tahun lalu, Provinsi Jambi bisa mengendalikan karhutla hanya sekitar 1.414,89 hektare (ha).
Demikian dikatakan Wakil GubernurJambi, Drs H Abdullah Sani, MPdI pada Rapat Koordinasi (Rakor) Analisis Kebijakan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Jambi di Hotel BW Luxury, Kota Jambi, Kamis (25/7/2024).
Rakor tersebut turut dihadiri Danrem 042/Garuda Putih (Gapu) Jambi, Brigjen TNI Rachmad, SIP, Kepala Biro OPT Polda Jambi, Komisaris Besar Polisi) Kombes Pol Edi R, Kepala BPBD Provinsi Jambi, Bachyuni Deliansyah, unsur pimpinan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) dan Badan Metereologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).
Abdullah Sani menyampaikan apresiasi atas penetapan Jambi menjadi proyek percontohan penanggulangan karhutla di Indonesia. Untuk merespon kebijakan tersebut, seluruh pihak terkait di Provinsi Jambi harus meningkatkan koordinasi dan kerja sama melakukan pencegahan dan penanggulangan karhutla lebih dini, lebih cepat dan proaktif. Hal itu penting agar Jambi tidak sampai dilanda karhutla memasuki puncak musim kemarau Agustus nanti.
Menurut Abdullah Sani, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi berhasil melakukan pencegahan dan penanggulangan karhutla dengan baik tahun lalu, sehingga karhutla di Jambi bisa dikendalikan. Pola pencegahan dan penanggulangan karhutla di Jambi tersebut akan dijadikan contoh bagi daerah lain melakukan pencegahan dan penanggulangan karhutla tahun ini.
“Upaya pencegahan dan pengendalian karhutla di Provinsi Jambi dinilai telah dilakukan secara komprehensif. Provinsi Jambi akan dijadikan proyek percontohan pengendalian karhutla karena daerah kita berhasil menekan luas karhutla tahun lalu,”katanya.
Dijelaskan, Provinsi Jambi ditutupi lebih dari dua juta hektare atau 43 % kawasan hutan. Hal itu sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 6613 Tahun 2021 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Jambi sampai tahun 2020.
“Sedangkan tutupan lahan gambut di Provinsi Jambi mencapai 852 ha. Lahan gambut tersebut tersebar di empat kabupaten, yaitu Kabupaten Tanjungjabung Barat, Kabupaten Tanjungjabung Timur, Kabupaten Muarojambi dan Kabupaten Sarolangun,”katanya.
Rawan Karhutla
Abdullah Sani mengatakan, sebagian besar wilayah di Provinsi Jambi sangat rawan karhutla. Bila dilihat kejadian tahun lalu, hotspot (titik api) di Jambi muncul sepanjang tahun di 11 kabupaten/kota se-Provinsi Jambi. Puncak munculnya titiik api terjadi saat musim kemarau Juli – September 2023.
Dikatakan, jumlah hotspot di 11 kabupaten/kota di Provinsi Jambi tahun 2023 mencapai 4.157 titik. Hotspot paling banyak terdapat di Kabupaten Tanjungjabung Barat sekitar 885 titik dan Kabupaten Batanghari sekitar 863 titik.
Sedangkan luas karhutla di Provinsi Jambi medio Januari – 30 November 2023 mencapai 1.414,89 ha. Karhutla terjadi di sembilan kabupaten. Kasus karhutla di Jambi tahun lalu paling banyak di Kabupaten Sarolangun, yakni mencapai 202 kejadian.
Menurut Abdullah Sani, berbagai kegiatan yang dilaksanakan di Jambi tahun 2023, yakni membentuk 59 pos komando (posko) posko terpadu Satuan Tugas (Satgas) Karhutla Jambi di enam kabupaten. Posko terpadu tersebut beroperasi selama empat bulan.
Pendanaan kegiatan posko penanggulangan karhutla bersumber dari APBD Provinsi Jambi dan dunia usaha atau perusahaan perkebunan/kehutanan sebagai penganggung jawab posko. Kemudiaan kegiatan penanggulangan karhutla juga melibatkan multi stakeholders (berbagai pihak) seperti, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Manggala Agni (Pasukan Pemadam Kebakaran Hutan dan Lahan), unsur TNI, Polri, instansi terkait dan masyarakat sekitar hutan (Masyarakat Peduli Api).
Abdullah Sani menambahkan, Pemprov Jambi telah mencanangkan berbagai program pencegahan kebakaran hutan. Tiga di antaranya, pengendalian dan penanggulangan karhutla, pengelolaan taman hutan rakyat (Tahura), pembinaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana alam, penanggulangan dampak lingkungan serta percontohan penerapan PLTB (Pembukaan Lahan Tanpa Bakar).
“Kami mengimbau agar seluruh pemangku kepentingan dan elemen masyarakat saling berkoordinasi dan bekerja sama melakukan pencegahan dan penanggulangan karhutla. Kami himbau semuanya tetap siaga dan waspada. Kita harus melakukan upaya antisipasi sedini mungkin, sehingga tidak terjadi lagi karhutla di Provinsi Jambi,”ujarnya.
Sementara itu, Asisten Deputi 4/V Kamtibmas Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Brigjen TNI Desman Sujaya Tarigan pada kesmepatan itu mengatakan, eberhasilan Provinsi Jambi menanggulangi karhutla menjadi perhatian Kemenko Polhukam. Karena itu Provinsi Jambi dipersiapkan menjadi wilayah percontohan penanggulangan karhutla di Indonesia.
“Sistem koordinasi dan penanggulangan karhutla di Jambi sangat baik. Dengan menjadikan daerah ini percontohan, daerah lain akan belajar dan masalah karhutla di Indonesia dapat ditangani lebih baik,” katanya.
Desman Sujaya Tarigan menambahkan, terkait penanggulangan karhutla, hal-hal yang perlu diprioritaskan, yakni kewajiban daerah menyusun peraturan daerah, mengoptimalkan peran BPBD sebagai koordinator dan penyiapan dana operasional. (Matra/RS/SW).
