(Matra, Medan) – Pemerintah Sumatera Utara (Sumut) sudah menuntaskan penyaluran dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 kepada seluruh lembaga penyelenggara pilkada. Total dana Pilkada Serentak 2024 yang sudah disalurkan di Sumut mencapai Rp 999 miliar atau tuntas 100 %. Hal tersebut menunjukkan keseriusan Pemprov Sumut mendukung kelancaran dan keamanan penyelenggaraan Pilkada Serentak 27 November 2024.
Hal tersebut dikatakan Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, Dr Drs H Agus Fatoni, MSi pada Rapat Koordinasi (Rakor) Kesiapan Penyelengaraan Pilkada Serentak 2024 Wilayah Sumatera di Regale Internasional Convention Center, Kota Medan, Sumut, Selasa (9/7/2024).
Rakor tersebut dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Turut hadir pada kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Hadi Tjahjanto, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua KPU Pusat dan Mochammad Afifuddin dan Ketua Bawaslu Pusat, Rahmat Bagja.
Agus Fatoni yang bertugas menjadi Pj Gubernur Sumut mulai 24 Juni 2024 mengatakan, dana hibah Pilkada Serentak yang disalurkan Pemprov Sumut paling banyak kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumut, yakni mencapai Rp 705 milir. Kemudian dana pilkada yang disalurkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumut sekitar Rp 223 miliar, Polri Rp 49 miliar dan TNI sebesar Rp 22 miliar.
“Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumut juga secara keseluruhan telah merealisasikan penyaluran dana hibah pilkada kepada para pihak penyelenggara dan pengamanan pilkada. Jadi kami siap mendukung pelaksanaan pilkada guna menyukseskan pemilihan pemimpin bangsa kita,”katanya.
Sementara itu, Mendagri, Tito Karnavian mengapresiasi dukungan Pemprov Sumut menyukseskan pilkada melalui penuntasan penyaluran dana hibah pilkada. Realisasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pemprov Sumut dengan pihak penyelenggara dan pengamanan pilkada sudah mencapai 100 %.
“Kinerja Pak Pj Gubernur Sumut (Fatoni) ini untuk realisasi dana hibah pilkada hebat. Untuk KPU beres, Bawaslu beres, untuk TNI beres dan Polri juga beres. Tepuk tangan untuk ini,”katanya.
Menurut Tito Karnavian, tugas pemerintah khususnya pemerintah daerah dalam pelaksaanaan Pilkada Serentak adalah menyiapkan anggaran agar pilkada terlaksana dengan sukses. Selain itu, pemerintah daerah juga diminta untuk membantu memfasilitasi keperluan lainnya seperti gudang, kantor ataupun distribusi logistik.
Dikatakan, Provinsi Sumut merupakan wilayah dengan jumlah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) tertinggi di Sumatera, yaitu 11 juta jiwa. Dirinya juga meminta pemerintah daerah setempat terus mendorong partisipasi pemilih di daerah masing-masing.
Sementara itu, Menkopolhukam, Hadi Tjahjanto meminta kepala daerah se-Pulau Sumatera, TNI, Polri dan unsur masyarakat untuk bersinergi menyukseskan Pilkada Serentak 2024. Dia berharap stabilitas politik hukum dan keamanan perlu dijaga sebaik mungkin.
Hadi Tjahjanto juga menegaskan, pemerintah daerah berkewajiban mendukung dan memfasilitasi penyelenggaraan pilkada. Di antaranya, menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum, menjamin ketersediaan anggaran, menjamin hal pilih masyarakat, membentuk badan Ad Hoc (panitia) dan fasilitasi lainnya.
Hadi Tjahjanto meminta pemerintah daerah di Sumatera menghindari tumpang tindih wewenang antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah juga diminta meningkatkan peran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menjaga stabilitas hukum dan politik dan keamanan.
“Kita juga perlu melakukan pembinaan dan menjaga kerukunan antar-suku dan umat beragama,” katanya. (Matra/AdeSM/DPS).
