(Matra, Jakarta) – Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, penilaian (opini) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terhadap laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah bukan prestasi. Meraih opini WTP merupakan kewajiban pemerintah pusat dan daerah untuk melaporkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negar (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) secara baik.
“Sudah sering saya sampaikan bahwa WTP bukan prestasi. Tetapi WTP adalah kewajiban kita semuanya, kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat, ini uang negara, kita harus merasa bahwa setiap tahun ini pasti di audit, pasti diperiksa. Jadi, sekali lagi kewajiban menggunakan APBN dan APBD secara baik serta kewajiban mempertanggungjawabkannya secara baik pula,”kata Presiden Jokowi pada penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun Anggaran 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).
Pada ksemepatan itu, Presiden RI, Jokowi menerima LHP LKPP dengan predikat opini WTP dari Ketua BPK RI, Isma Yatun. Penyerahan LHP LKPP tersebut dihadiri para pejabat pemerintah pusat, gubernur, wali kota dan bupati se-Indonesia.
Presiden Jokowi memberikan penghargaan dan apresiasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dan terus meningkatkan profesionalismenya dalam fungsi pemeriksaan.
“Juga, saya ingin menyampaikan selamat kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah atas predikat opini WTP yang diberikan BPK RI atas LHP LKPP tahun ini,”ujarnya.
Dikatakan, dalam beberapa tahun ini, negara kita sedang menghadapi dunia yang penuh gejolak, geopolitik, perang dagang yang semakin memanas, perubahan iklim yang semakin nyata dan pertumbuhan ekonomi global yang melambat. Tahun ini diperkirakan pertumbuhan ekonomi hanya 3,2 % dan bahkan krisis ekonomi melanda beberapa kawasan.
“Namun kita bersyukur, ekonomi dan politik Indonesia sangat stabil. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun lalu mencapai lima persen dan kuartal pertama tahun ini tumbuh, 5,11 %,”tambahnya.
Menurut Presiden Jokowi, inflasi di Indonesia tetap terjaga satu tahun terakhir. Hal tersebut bisa dicapai karena Bank Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri setiap hari Senin selalu bertemu dengan para kepala daerah untuk menjaga inflasi di setiap daerah.
“Selain itu pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 juga berjalan dengan baik. Semua ini merupakan modal dasar kita membangun negara ini,”katanya.
Kepala Negara mengatakan, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sehingga lebih kompetitif dengan negara-negara lain, Indonesia harus lincah, cepat dan taktis. Indonesia harus mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun, termasuk memanfaatkan peluang yang saat ini sangat sempit. Untuk itu, akuntabilitas dan fleksibilitas harus dijalankan secara seimbang.
“Kita tidak boleh terbelenggu dalam rumusan prosedur yang berorientasi pada proses. Kita harus lebih berani untuk lebih fokus kepada hasil. Fokus pada capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat, fokus pada capaian yang membawa kemajuan negara ini,”katanya.
Menurut Presiden Jokowi, walaupun Indonesia sudah banyak melakukan deregulasi dan debirokratisasi, namun regulasi yang tidak sinkron masih ditemukan. Prosedur birokrasi yang rumit juga masih banyak di dalam praktek di lapangan. “Izin di ganti Pertimbangan”. “Izin di ganti Rekomendasi”.
“Sama saja, ngurusnya ruwet itu, baik ini di pusat maupun di daerah. Jangan ada yang tepuk tangan. Hal seperti ini sekali lagi, prosedur birokrasi yang rumit juga masih ada dalam praktik di lapangan, hal-hal seperti ini mudah disalahkan dalam pemeriksaan dan menjadi sumber ketakutan bagi aparat pemerintah kita,”katanya.
Presiden Jokowi mengharapkan reformasi struktural yang telah berjalan penting untuk terus dilanjutkan. Lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyederhanaan prosedur agar pemerintah berjalan lebih efektif, agar pemerintah berjalan lebih efisien dan berorientasi pada hasil bukan pada prosedur.
Dijelaskan, saat bangsa Indonesia kita sedang berada pada era transisi pemerintahan. Pada bulan Oktober 2024, Presiden Joko Widodo akan digantikan presiden Prabowo Subianto. Jokwo mengharapkan dukungan BPK dan seluruh komponen bangsa untuk mendukung peralihan pemerintahan ini agar berjalan dengan baik, menjaga keberlanjutan untuk membawa kemajuan negara kita Indonesia.
Presiden Jokowi mengharapkan dukungan BPK menjalankan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel dan sekaligus fleksibel dan selalu berorientasi pada hasil. Pemerintahan saat ini maupun pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto ke depan akan selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta di kelola secara transparan dan akuntabel.
“Saya minta kepada para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK agar pengelolaan keuangan APBN dan APBD kita semakin hari – semakin tahun – semakin baik,”katanya. (Matra/AdeSM/BPMISetpres).
