(Matra, Jakarta) – Jajaran Kepolisian Republik (Polri) dari tingkat pusat hingga seluruh pelosok Tanah Air perlu meningkatkan etika pelayanan publik serta mempertahankan citra baik di mata masyarakat. Hal itu penting agar Polri tetap bisa memainkan peran menciptakan situasi kondusif di tengah masyarakat, khususnya menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.
Demikian diungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada upacara peringatan Hari Bhayangkara ke-78 Tahun 2024 di pelataran Merdeka Monas, Jakarta, Senin (1/7/2024). Peringatan HUT ke-78 Bhayangkara tersebut dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Kabinet Indonesia Maju dan para pejabat negara/pemerintah.
Menurut Presiden Jokowi, dirinya senang melihat perkembangan di tubuh Polri saat ini. Berdasarkan hasil beberapa survei terbaru, citra Polri semakin baik, bahkan menempati urutan tertinggi kedua di level (tingkat) lembaga penegak hukum. Meningkatnya kepercayaan publik (masyarakat) terhadap jajaran Polri tersebut patut disyukuri serta harus dipertahankan dan ditingkatkan.
Dikatakan, untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat tersebut, jajaran Polri perlu terus memperbaiki komunikasi publik. Hal itu bisa dilakukan dengan menunjukkan bahwa aparat kepolisian bisa menjadi contoh dan menjadi teladan perilaku baik di tengah masyarakat.
“Kemudian jajaran Polri juga bisa mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dengan membangun etika pelayanan yang berorientasi pada rakyat. Hal ini penting karena tantangan tugas-tugas kepolisian di masa depan depan tidaklah semakin mudah. Baik dari sisi geopolitik, ekonomi, teknologi dan iklim. Semuanya semakin rumit dan penuh dengan ketidakpastian,”ujarnya.
Kepal negara mengatakan, pelaksanaan tugas Polri juga sangat berpengaruh terhadap ketahanan bangsa menghadapi beragam tantangan dan daya saing bangsa Indonesia di tengah kompetisi global. Karena itu jajaran Polri di masa mendatang harus semakin lincah, semakin adaptif dan memiliki cara pandang strategis. Polri juga harus menjadi cooling system (penyejuk suasana) dan perekat kebinekaan. Jajaran Polri juga harus profesional dan tidak tebang pilih dalam penegakan hukum.
“Selain itu Polri haru memiliki kemampuan teknis yang lebih unggul dari pelaku-pelaku kejahatan. Hal itu sangat penting dalam menghadapi kejahatan transnasional yang semakin kompleks dan canggih. Polri juga harus mampu mengikuti perkembangan iptek dan menjalin kerja sama untuk memperkuat keamanan negeri kita,”katanya.
Menghadapi Pilkada Serentak yang dilaksanakan 27 November 2024, Presiden Jokowi meminta Polri memantapkan barisan guna mendukung dan menyukseskan pesta demokrasi tersebut. Jajaran Polri juga harus menjaga netralitas, jaga stabilitas dan menjaga demokrasi kita agar pilkada dapat berlangsung aman, jujur dan adil.
“Jadilah insan Bhayangkara yang menjunjung tinggi Tribrata Polri, yang solid secara internal, sinergis secara eksternal, khususnya dengan TNI, serta setia melayani dan mengayomi masyarakat,”katanya.
Presiden Jokowi mengapresiasi kerja keras dan pengabdian jajaran Polri menjaga stabilitas dan keamanan bangsa dan negara selama proses demokrasi Pemilu Serentak 2024 dan agenda-agenda besar pembangunan Indonesia. Kerja keras Polri tersbeut membuat Bangsa Indonesia mampu tetap tumbuh di tengah tantangan dan ketidakpastian global saat ini.
Dikatakan, Polri memiliki peran sentral di masyarakat, selalu bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Polri tidak ada liburnya. Polri ada di mana-mana. Tidak ada wilayah yang terlewatkan bagi Polri.
“Tapi di sisi lain, rakyat juga melihat dari dekat seluruh gerak-gerik dan tindak-tanduk Polri. Polri akan selalu diawasi masyarakat karena kedekatannya. Karena itu, Polri harus bersikap waspada terlebih dalam survei terkini ketika Polri mendapat penilaian yang baik,”katanya.
Menurut Presiden Jokowi, kejahatan transnasional semakin berkembang dan menjadi salah satu yang harus diantisipasi Polri. Karena itu seluruh jajaran Polri harus terus menjaga profesionalitas demi menjaga masyarakat dari berbagai ancaman kejahatan ke depan. Jajaran Polri juga harus mengimbangu peningkatan kejahatan transnasional itu dengan meningkatkan kemampuan menguasai teknologi, termasuk teknologi informasi dan komunikasi.
“Polri harus profesional dan tidak tebang pilih dalam penegakkan hukum. Apalagi dalam menghadapi kejahatan transnasional yang semakin kompleks dan canggih, Polri harus mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,”ujarnya. (Matra/AdeSM/BPMISetpres).
