Menko PMK, H Muhadjir Effendy (lima dari kiri) bersama para kepala daerah penerima penghargaan Satyalancana Wira Karya pada peringatan puncak Harganas ke-31 tahun 2024 di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Sabtu (29/6/2024). (Foto : HumasBKKBNPusat).

(Matra, Semarang) – Angka kasus stunting (gangguan pertumbuhan anak akibat kurang gizi) di seluruh daerah di Indonesia bisa ditekan hingga di bawah 20 % tahun 2024. Percepatan penuruan kasus stunting tersbeut bisa dicapai jika gerakan Intervensi Serentak Pencegahan Stunting dilaksanakan secara konsisten dan menyeluruh di Indonesia.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy pada peringatan puncak Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-31 tahun 2024 di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Sabtu (29/6/2024).

Harganas bertajuk “Keluarga Berkualitas Menuju Indonesia Emas” yang diselenggarakan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat tersebut dihadiri puluhan ribu orang jajaran BKKBN dan pemerintah daerah se-Indonesia. Turut hadir pada kesempatan tersebut Kepala BKKBN Pusat, DR (HC) dr Hasto Wardoyo, SpOG (K), para gubernur, bupati dan wali kota penerima penghargaan kependudukan.

Muhadjir Effendy pada kesempatan tersebut merasa bersyukur melihat hasil percepatan penurunan stunting di Indonesia beberapa tahun terakhir. Muhadjir Effendy mengharapkan, prevalensi stunting di Indonesia tahun 2024 sudah berada di bawah 20 % sesuai ketentuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Hal itu bisa dicapai melalui peningkatan intervensi atau penanganan kasus stunting di seluruh Indonesia hingga ke desa-desa terpencil.

Dikatakan, salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan stunting yang masih ters dilakukan di berbagai daerah, yakni peningkatan kondisi kesehatan bayi lima tahun (balita) di Indonesia. Dari 18 juta orang balita di Indonesia saat ini, sekitar 95 % sudah ditimbang di Pos Pelayanan kesehatan Terpadu (Posyandu).

“Masalah stunting yang ditemukan dalam penimbangan bayi tersebut langsung ditangani dengan baik. Tinggal nanti kita akan melihat triangulasi atau penelitian data dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) mengenai hasil pengukuran balita ini,”ujarnya.

Muhadjir Effendy juga mengharapkan sensus bayi dengan kriteria yang sudah standar dan dilakukan oleh tenaga terdidik dan terlatih semestinya tingkat akurasi dari sensus akan lebih baik dari survei. Saat ini seluruh posyandu sudah mempunyai alat antropometri standar. Alat ini penting agar pengukuran terhadap bayi seragam. Tenaga relawan juga harus memiliki kemampuan yang sama. Capaian sensus juga harus 95 %.

“Survei memang pasti ada tingkat kesalahan. Tetapi sensus dengan 95 % dari 18 juta balita sudah ditimbang di seluruh Indonesia bisa menggambarkan kondisi sesungguhnya bagaimana kondisi balita di Indonesia, sekaligus intervensinya. Hal itu bisa dicapai karena melalui sensus ‘by name by address’, siapa bapaknya dan siapa ibunya, tinggal di mana, kondisi statusnya apa, jelas. Dengan demikian kita bisa minta ke pemerintah daerah untuk menanganinya,” jarnya.

Menko PMK, H Muhadjir Effendy (kiri) menyerahkan bantuan rumah swadaya kepada warga Semarang pada peringatan puncak Harganas ke-31 tahun 2024 di Lapangan Pancasila, Simpang Lima, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Sabtu (29/6/2024). (Foto : HumasBKKBNPusat).

Stranas Stunting

Sementara itu, Kepala BKKBN Pusat, Hasto Wardoyo pada kesempatan tersebut mengatakan, strategi yang paling tepat untuk menekan angka stunting adalah tetap mengikuti strategi nasional (stranas). Stranas penanganan stunting ada dua, yakni mengintervensi faktor sensitif dan spesifik.

“Keduanya harus simultan dijalankan. Secara khusus, strategi yang paling efisien adalah mendiagnosis dengan tepat. Sehingga kita tahu keluarga berisiko tinggi stunting yang mana dan bayi yang stunting yang mana. Ibu hamil, pranikah menjadi bagian penting untuk mencegah stunting baru,”ujarnya.

Sesuai stranas percepatan penurunan stunting, kata Hasto Wardoyo, sekitar 10.000 orang Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang hadir pada Harganas sudah berkomitmen baik melaksanakan stranas tersebut.

“Kita melakukan sosialisasi, edukasi dan pendataan gerakan serentak intervensi stunting. Kemudian kita juga sudah melakukan percepatan penurunan stunting. Jumlah balita yang sudah dilakukan penimbangan berat badan, pendataan dan pengukuran tinggi badan di seluruh Indonesia saat ini mencapai 92,29 %,”katanya.

Dikatakan, melalui stranas intervensi stunting tersebut, perbedaan hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023 dan Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) yang dipertanyakan para kepala daerah dapat segera terjawab.

“Insya Allah dalam waktu dekat akan dilakukan verifikasi dan validasi (verval) terhadap data yang bapak ibu kepala daerah berikan. Angka tersebut akan diselesaikan,”tuturnya.

Penghargaan

Para kepala daerah yang mendapatkan penghargaan pembangunan, Tanda Kehormatan Satyalancana Wira Karya pada kesempatan tersebut, masing-masing Bupati Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Nanang Ermanto dan Ketua Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung Winarni.

Kemudian Bupati Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Musyafirin, Wali Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Mohammad Ramdhan Pomanto dan Ketua STKIP PGRI Pacitan, Provinsi Jawa Timur, Mukodi. Pemberian penghargaan itu ditetapkan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 50/TK/Tahun 2024 pada 10 Juni 2024.

Selain itu, beberapa orang kepala daerah juga mendapatkan penghargaan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Award 2024 pada Harganas ke-31 di Semarang tersebut. Para kepala daerah penerima penghargaan tersebut, Penjabat (Pj) Wali Kota Jambi, Hj Sri Purwaningsih, Pj Wali Kota Payakumbuh, Supriyanto, Pj Wali Kota Madiun, Eddy Supriyanto, Ketua TP PKK Kabupaten Lampung Selatan, Winarni Nanang Ermanto, Bupati Sumbawa Barat, Musyafirin dan Bupati Sukoharjo, Etik Suryani.

Selanjutnya penghargaan Terinovasi Program Pembangunan Keluarga diberikan kepada Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu. Sedangkan warga yang menerima bantuan stimulan Rumah Swadaya pada Harganas tersebut ada lima orang. Semuanya berasal dari Desa Tajuk, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Penerima bantuan tersebut, masing-masing Karyono Karep, Jumirah, Sriyanah, Thamrin dan Suwarji. (Matra/AdeSM/HBP).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *