(Matra, Jambi) – Keberhasilan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 12 kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jambi diharapkan tidak membuat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi lupa diri. Sebab masih ada beberapa temuan BPK Perwakilan Provinsi Jambi terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jambi tahun anggaran 2023.
“Pemprov Jambi kami harapkan segera menindak-lanjuti dan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap temuan BPK Jambi atas LKPD. Kami juga Pemprov Jambi dan seluruh stakeholder (pihak terkait), termasuk pihak ketiga memiliki kesadaran kolektif untuk melakukan berbagai kegiatan evaluasi dan koreksi atas temuan BPK sesuai dengan aturan dan spesifikasinya,”kata H Edi Purwanto, SHI, MSi seusai rapat paripurna dewan mengenai penyerahan LHP atas LKPD Provinsi Jambi 2023 dari BPK Jambi di gedung DPRD Jambi, Kota Jambi, Senin (24/6/2024).
Dikatakan, salah satu LKPD yang perlu mendapat perhatian khusus, yakni di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaher Provinsi Jambi. Masalahnya LKPD di rumah sakit tersebut tidak bisa dihitung secara materi atau matematis semata. LKPD di rumah sakit itu terkait juga dengan aspek keselamatan nyawa manusia.
“Terkait dengan LKPD rumah sakit memang ini tidak gampang melaporkannya. Sebab pengelolaan keuangan rumah sakit tidak bisa dihitung secara matematis saja. Pengelolaan keuangan rumah sakit berkaitan pemyakit manusia, persoalan nyawa yang harus di selamatkan. Jadi kedepan evaluasi tentang LHP LKPD Jambi ini betul-betul dilakukan lebih serius,”ujarnya.
Apresiasi
Kendati ada beberapa catatan temuan BPK Jambi terhadap LHP LKPD Provinsi Jambi, Edi Purwanto tetap memberikan apresiasi terhadap keberhasilan Pemprov Jambi mempertahankan opini WTP sebanyak 12 kali berturut-turut.
“Pertama tentu kita mengapresiasi keberhasilan Pemprov Jambi yang berhasil mempertahankan opini WTP ke – 12 kalinya. Hal ini menunjukkan Pemprov Jambi semakin bagus melakukan pengelolaan dan membuat laporan keuangan pemerintah daerah. Prestasi ini perlu terus dipertahankan dan bisa menjadi contoh bagi pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jambi,”katanya.
Rapat paripurna penyampaian LHP LHPD Provinsi Jambi tersebut turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Faizal Riza dan Burhanuddin Mahir, Gubernur Jambi, H Al Haris, Aggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit dan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi, Paula Henry Simatupang. (Matra/AdeSM).
