Kapuspenkum Kejagung, Dr Ketut Sumedana. (Foto : Matra/PuspenkumKejagung).

(Matra, Jakarta) – Kejaksaan Agung (Kejagung) bukan Lembaga Superbody (paling kuat) seperti yang disebarkan beberapa pihak baru-baru ini. Anggapan beberapa pihak yang menyebutkan Kejagung sebagai lembaga superbody merupakan anggapan yang sangat keliru, terlalu berlebihan, tanpa data dukung dan dimensi yuridis yang terukur.

Hal tersebut ditegaskan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Dr Ketut Sumedana di Jakarta, Senin (10/6/2026) menanggapi informasi yang menyebutkan Kejagung sebagai lembaga superbody.

Dijelaskan, beberapa profesor dari perguruan tinggi serta penggiat anti korupsi menyayangkan statement (pernyataan) yang menyebutkan Kejagung sebagai lembaga superbody. Pernyataan tersebut dianggap dianggap sebagai upaya “currptor fight back” atau bentuk perlawanan koruptor kepada Insitusi Kejaksaan.

Ketut Semadana mengatakan, ungkapan Kejaksaan sebagai lembaga superbody telah beberapa kali diuji ke pengadilan. Baik itu Mahkamah Agung (MA) maupun Makamah Konstitusi (MK). Para Hakim Yang Mulia menyadari demikian adanya sebagaimana di beberapa negara lain.

“Sebagai fungsi kontrol antar lembaga yang telah berjalan sampai saat ini diantara para penegak hukum, hal itu pun sesuai dengan kaidah yang berlaku, yaitu diferensial fungsional yang dilandasi dengan Integrated Criminal System (Sisitem Kriminal Terpadu),”katanya.

Menurut Ketut Sumedana, dalam kurun waktu kepemimpinan Jaksa Agung ST Burhanuddin, publik seakan diberikan perhatian khusus betapa korupsi itu sangat membahayakan dan terjadi sangat masif di seluruh sektor, mulai dari atas (pemerintah pusat) sampai ke daerah. Dampak korupsi yang diperlihatkan sangat nyata.Misalnya perampasan hak ekonomi masyarakat di negara yang sangat melimpah sumber daya alamnya.

Lebih lanjut dikatakan, pengungkapan perkara-perkara big fish (kasus besar) yang memiliki nilai kerugian fantastis menjadi andalan Kejagung untuk meraih kepercayaan publik yang mulai meningkat tajam, bahkan sampai menyentuh angka 81,2%. Karena itu anggapan para guru besar perguruan tinggi yang menyebut rakyat ada di belakang Kejaksaan dalam memberantas korupsi bukanlah isapan jempol belaka.

Ketut Sumedana menyebutkan, raihan kepercayaan publik Kejagung saat ini tidak datang dengan sendirinya, melainkan karena keberanian Kejagung melakukan berbagai terobosan yang diambil dalam menyelamatkan, mengembalikan dan memulihkan keuangan negara.

Hal tersebut tentunya perlu diapresiasi karena masyarakat telah memberikan perhatian khusus terhadap penerapan unsur perekonomian negara dalam kasus-kasus korupsi, menjerat korporasi serta money laundry (Tindak Pidana Pencucian Uang/TPPU) yang dilakukan Kejaksaan.

Dikatakan, keberanian dan ketegasan kepemimpinan Jaksa Agung, ST Burhanuddin juga didukung oleh jajarannya, dalam hal ini para Jaksa Agung Muda JAM Kejagung. Para JAM Kejagung kerap menyampaikan dan menekankan sebagai orkestrasi bersama kepada seluruh Insan Adhyaksa agar tidak main-main dengan rasa keadilan masyarakat.

“Kalau ada pelanggaran integritas di lapangan, saya yang paling pertama memenjarakan kalian,”tegas Jaksa Agung,ST Burhanuddin di Jakarta, baru-baru ini.

Ketut Sumedana mengatakan, tidak sedikit pula jaksa yang dipidanakan dalam rangka bersih-bersih internal sebagai salah satu cara Jaksa Agung meletakkan landasan yang kuat dalam membangun Integritas personel Adhyaksa. Tak hanya itu, Jaksa Agung juga menyampaikan bahwa tanpa kebersamaan dan didukung oleh personel yang tangguh Kejaksaan tidak ada apa-apanya.

Ketut Sumedana mengharapkan masyarakat terus mendukung tugas-tugas pemberantasan korupsi dalam rangka mensejahterakan masyarakat dan melanjutkan penegakan hukum yang lebih bermartabat, hebat, serta bermanfaat bagi masyarakat. (Matra/AdeSM/PKA).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *