(Matra, Pematangsiantar) – Sebanyak 1.398 orang anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kota Pematangsiantar dan Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dikukuhkan. Anggota PPS di Kota Pematangsiantar yang dilantik sebanyak 159 orang. Mereka akan bertugas di 53 kelurahan wilayah delapan kecamatan.
Sedangkan anggota PPS di Kabupaten Simalungun yang dilantik sebanyak 1.239 orang. Mereka akan bertugas di 413 nagori (desa)/kelurahan di 32 kecamatan. Petugas PPS yang ditugaskan di setiap desa dan kelurahan sebanyak tiga orang.
Seluruh anggota PPS di kedua daerah bertetangga tersebut diharapkan menjalankan tugas denganbaik dengan sikap netral, jujur, adil dan tidak terkontaminasi money politic (politik uang). Hal itu penting guna menciptakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang jujur, adil dan jauh dari praktik-praktik kecurangan.
Wali Kota Pematangsiantar, dr Hj Susanti Dewayani, SpA pada pelantikan 159 anggota PPS Kota Pematangsiantar di Sianțar Hotel Pematangsiantar, Sumut, Minggu (26/5/2024) sore mengatakan, Pilkada Serentak 2024 merupakan momentum penting bagi bangsa Indonesia memilih pemimpin di setiap daerah, termasuk di Kota Pematangsiantar. Karena itu Pilkada Serentak 2024 harus dilaksanakan dengan baik.
Dikatakan, Pilkada Serentak 2024 ini merupakan pesta demokrasi yang harus dilaksanakan dengan jujur, transparan dan akuntabel. Untuk itu kita membutuhkan penyelenggara pilkada yang profesional, independen dan terintegritas. PPS menjadi salah satu penyelenggara pilkada yang memegang peranan strategis.
“Untuk itu para anggota PPS yang baru saja dilantik harus mampu menjalankan tugasnya sesuai ketentuan perundang-undangan. Bapak-bapak dan ibu-ibu anggota PPS harus menjaga netralitas, integritas dan yang paling penting menjaga kepercayaan publik,”katanya.
Susanti Dewayani juga berharap seluruh anggota PPS di Kota Pematangsiantar dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, dedikasi dan loyalitas demio terlaksananya pilkada aman dan damai di Kota Pematangsiantar.
“Kota Pematangsiantar menjadi barometer pelaksanaan pilkada di Sumut. Kota ini juga mendapat perhatian khusus dalam pelaksanaan pilkada di Provinsi Sumut. Karena itu seluruh penyelenggara pilkada di Kota Pematangsiantar, terutama para anggota pPS hendaknya bekerja secara ikhlas. PPS juga harus selalu berkoordinasi dan komunikasi dengan stakeholder (pemangku kepentingan). Kami yakin PPS se-Kota Pematangsiantar dapat melaksanakan tugas dengan baik,”katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pematangsiantar, Muhammad Isman Hutabarat pada kesempatan tersebut mengatakan, kehadiran PPS berperan penting membuat daftar pemilih, sehingga hak pilih seluruh warga masyarakat bisa terlayani.
“Kita tidak bisa main-main menetapkan pemilih dan menjamin hak pemilih masyarakat. Kita harus serius menyikapinya agar semua warga Kota Pematangsiantar yang sudah mempunyai hak pilih dapat menggunakan hak pilih mereka,”ujarnya.
Muhammad Isman Hutabarat mengharapkan seluruh anggota PPS di Kota Pematangsiantar meningkatkan komunikasi dan kordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tingkat kelurahan, pemerintah kelurahan, aparat keamanan dan pihak lainnya.
“Bangunlah komunikasi yang baik dengan stakeholder di tingkat kelurahan,”tegasnya.
Sementara anggota Bawaslu Kota Pematangsiantar, Frengki Dermanto Sinaga mengajak seluruh anggota PPS taat aturan dan ketentuan.
“Yang terpenting bukan bagaimana teman-teman menafsirkan aturan, namun bagaimana aturan itu dijalankan atau dikerjakan,”ujarnya.
PPS Simalungun
Sementara itu, Wakil Bupati Simalungun, H Zonny Waldi pada pelantikan 1.239 orang anggota PPS se-Kabupaten Simalungun di aula Sekolah Tinggi Teologi Retanus (STTR), Jalan Asahan Km 4 Rambung Merah Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumut, Minggu (26/5/2024) mengatakan, seluruh anggota PPS Kabupaten Simalungun yang baru dilantik dapat menjalan amanah dengan baik serta penuh rasa tanggungjawab.
“Berikan kontribusi terbaik menjalankan kewajiban dan tugas sesuai dengan fungsi sebagai anggota PPS selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Baik pada pemilihan gubernur/wakil gubernur maupun pemilihan bupati/wakil bupati,”katanya.
Zonny Waldi mengatakan, menjadi PPS merupakan tugas mulia. Karena itu seluruh anggota PPS di Simalungun harus memahami seluruh peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Selain itu, seluruh anggota PPS di Simalungun juga harus meningkatkan kekompakan dan kolaborasi (kerja sama) dengan semua pihak sesuai semboyan “Marharoan Bolon (Gotong Royong)”.
“Kesuksesan Pilkada Serentak yang digelar 27 November 2024 merupakan tanggung jawab kita bersama. Kami berharap Pilkada Serentak di Simalungun nanti bisa berjalan aman dan kondusif dan partisipasi pemilih meningkat,”katanya.
Sementara itu, Ketua KPU Simalungun, Johan Septian Pradana pada kesempatan tersebut mengatakan, penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 merupakan tugas dan tanggung jawab bersama. PPS merupakan ujung tombak suksesnya penyelenggara pilkada serentak tersebut.
“Sebagai penyelenggara pilkada, kita tidak dapat lagi bersantai setelah dilantik. Kita akan langsung bertugas. Untuk itu saya minta seluruh anggota PPS mampu cepat beradaptasi dan berkoordinasi,”katanya. (Matra/AdeSM/DS/DKS).
