Pj Gubernur Sumut, H Hassanudin (tengah) memberikan keterangan terkait kasus “stunting” di Sumut seusai Rakor TPPS Sumut di Hotel Santika, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Selasa (21/5/2024). (Foto : Matra/DiskominfoSumut).

(Matra, Medan) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menargetkan penurunan prevalensi (tingkat kasus) penderita stunting (gangguan perkembangan anak akibat kurang gizi) tahun ini dari 18,9 % menjadi 14 %. Bila memungkinkan, penurunan stunting di Sumut tahun ini bisa mencapai satu digit (angka).

Hal tersebut dikatakan Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, H Hassanudin pada Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Sumut di Hotel Santika, Jalan Kapten Maulana Lubis, Medan, Selasa (21/5/2024).

Rapat tersebut turut dihadiri Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbang) Sumut, Alfi Syahrizal, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan – Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sumut, Mulyadi, Inspektur Provinsi Sumut, Lasro Marbun, Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Arief S Trinugroho dan Kepala Kepala Perwakilan BKKBN Sumut, Munawar Ibrahim.

Menurut H Hassanudin, pihaknya optimis penurunan stunting di Sumut bisa mencapai 14 % tahun ini setelah melihat tren (kecenderungan) penurunan stunting tahun lalu. Berdasarkan hasil survey, prevalensi stunting di Sumut tahun 2023 sudah berada pada angka 18,9 %.

“Prevalensi stunting tersebut kami harapkan bisa turun menjadi 14 % atau kalau bisa mencapai satu digit tahun ini. Hal itu bisa dicapai melalui upaya-upaya percepatan penurunan stunting yang maksimal hingga Oktober 2024 nanti,”ujarnya.

Hassanudin mengharapkan, pada pelaksanaan Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Oktober 2024 nanti, angka stunting di Provinsi Sumut sudah berada pada angka 14 %, bahkan di bawah lagi, yakni angka satu digit.

Dikatakan, selain SKI Oktober 2024, Pemprov Sumut juga melakukan evaluasi aplikasi Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPBGM). Evaluasi tersebut dimaksudkan menentukan capaian penurunan stunting, baik untuk tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.

“Nantinya data SKI dan E-PPBGM akan saling berkonfirmasi. Tapi dengan catatan 100% (balita) diukur berat dan tinggi badannya. Kalau tidak hadir ke Posyandu, maka saya minta petugas jemput bola dengan mendatangi rumah-rumah keluarga yang mempunyai anak penderita stunting,”tegasnya.

Datang ke Posyandu

Hassanudin juga mengimbau warga masyarakat Sumut yang memiliki anak balita datang ke Posyandu agar bayinya diukur atau ditimbang. Kemudian setiap desa di Sumut harus dipastikan telah mendapat informasi yang jelas mengenai jadwal dan prosedur penimbangan serentak yang akan diadakan pada Juni 2024.

“Kemudian, mari kita libatkan semua Posyandu. Pastikan mereka memiliki peralatan yang memadai dan berfungsi dengan baik, seperti timbangan, alat ukur tinggi badan dan buku pencatatan. Partisipasi kader Posyandu dan masyarakat juga harus ditingkatkan karena hal itu menjadi salah satu kunci keberhasilan kegiatan ini. Partisipasi masyarakat juga penting agar data yang dihasilkan bisa akurat dan dapat dipertanggung-jawabkan,”tambahnya.

Dikatakan, melalui data yang akurat, semua langkah penurunan stunting akan dapat dilakukan dengan tepat. Sehingga percepatan penurunan stunting dapat tercapai. Data merupakan dasar untuk menentukan intervensi terbaik penurunan stunting.

“Bila data akurat dan langkah-langkah terkoordinasi dengan baik, diagnosa permasalahan bisa cepat dilakukan. Setelah tahu diagnosanya, kita juga akan tahu bagaimana terapinya. Saya yakin kita dapat mempercepat penurunan stunting di Sumut,”ujarnya.

10 Aksi

Hassanudin juga mengharapkan TPPS Sumut terus bersama-sama dan bergotong royong melakukan berbagai upaya penurunan stunting. Kemudian TPPS Sumut harus melaksanakan 10 Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) sesuai amanat Kemendagri.

Sepuluh rencana aksi tersebut, katanya, memastikan dilakukan pendataan seluruh ibu hamil dan balita yang ada di daerahnya menjadi sasaran. Memastikan seluruh ibu hamil dan Balita datang ke Posyandu. Memastikan penimbangan dan pengukuran menggunakan alat antropometri terstandar. Memastikan intervensi pada ibu hamil dan balita yang bermasalah gizi dan lainnya.

Dikatakan, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, prevalensi stunting nasional ditargetkan mencapai 14 % pada tahun 2024. Menurut Kepala Perwakilan BKKBN Sumut, Munawar Ibrahim, waktu yang tersisa untuk mengejar target tersebut tinggal beberapa bulan lagi. Untuk itu, diperlukan upaya esktra untuk percepatan penurunan stunting Sumut.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Arief S Trinugroho yang tampilsebagai moderator pada rapat tersebut mengatakan, pihaknya optimis target penurunan prevalensi stunting Sumut hingga 14 % tahun ini bisa tercapai. Untuk itu kerja sama berbagai pihak di Sumut mempercepat penurunan stunting harus diintensifkan.

“Kita yakin dan optimis prevalensi stunting di Sumut bisa turun menjadi 14 % hingga akhir tahun ini. Hal itu bisa dicapai jika kita terus sama-sama bekerja. Anggaran kita juga bisa mengeksplore dana – dana pertanggung-jawaban sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) perusahaan. Jadi tidak hanya menggunakan APBD,”katanya. (Matra/AdeSM/DSU).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *