(Matra, Jambi) – Bandara Muarabungo, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi saat ini belum bisa menjadwalkan pendaratan pesawat jenis Airbus karena panjang landasan pacu (ranway) bandara tersebut masih terbatas. Panjang landasan Bandara Muarabungo baru mencapai 2.100 meter. Panjang bandara itu perlu ditambah 300 meter lagi agar bisa didarati pesawat berbadan besar jenis Airbus.
Hal tersebut diungkapkan Gubernur Jambi, Dr H Al Haris, SSos, MH pada Rapat Mapping (Pemetaan) Isu Strategis Program Pembangunan dan Kebijakan Subsektor Transportasi Infrastruktur Sungai dan Penyebrangan Wilayah Provinsi Jambi di BW Luxury Hotel Jambi, Kota Jambi, Selasa (21/5/2024).
Rapat tarsebut turut dihadiri Kepala Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Kemenhub, Capt Novyanto Widadi, SAp, MM. Secara virtual (hubungan video jarak jauh), rapat tersebut juga diikuti Kepala Badan Kebijakan Transportasi Kemenhub, Dr Robby Kurniawan, SSTP, MSi, Kepala Pusat Kebijakan Lalulintas Angkutan Transportasi Perkotaan Kemenhub, Ir Andi Fiardi, MT, Direktur Pascasarjana Universitas Jambi (Unja), Prof Dr Haryadi, SE, MSc dan jajaran Dinas Perhubungan se-Provinsi Jambi.
Menurut Al Haris, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) perlu membangun perpanjangan landasan pacu Bandara Muarabungo agar agar pesawat Airbus bisa mendarat di bandara tersebut. Ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkunjung ke Kabupaten Bungo baru-baru ini, Gubernur Jambi sudah mengajukan perpanjangan landasan pacu bandara tersebut.
“Saat itu Presiden Jokowi menyetujui perpanjangan landasan pacu bandara tersebut. Karena itu kami minta Kemenhub bisa segera membangun perpanjangan landasan pacu Bandara Muarabungi dari 2.100 meter menjadi 2.400 meter. Kami berharap Kepala Pusat Kebijakan Prasarana Transportasi dan Integrasi Moda Kemenhub, Capt Novyanto Widadi bisa menyampaikan ini kepada Menteri Perhubungan, Buda Karya Sumadi,”katanya.
Dikatakan, Bandara Muarabungo perlu dikembangkan dan landasan pacunya diperpanjang agar bandara tersebut nantinya bisa menjadi Embarkasi Haji Provinsi Jambi. Dengan demikian para calon haji dari Jambi yang sudah berusia lanjut tidak perlu lagi kesulitan menunaikan ibadah haji melalui embarkasi haji di Jakarta, Batam, Kepulauan Riau atau Padang, Sumatera Barat.
“Kami mengharapkan bandara Muaro Bungo ini bisa menjadi bandara embarkasi haji nanti agar calon haji berusia lanjut dari Jambi tidak lagi capek harus pergi ke embarkasi haji di luar Jambi seperti selama ini,”katanya.
Selain landasan pacu Bandara Muarabungo, landasan pacu Bandara Depati Parbo, Kabupaten Kerinci juga perlu diperpanjang agar pesawat berbadan besar bisa mendarat di bandara tersebut. Saat ini landasan pacu Bandara Depati Parbo Kerini tidak mencapai 2.000 meter. Bandara tersebut hanya bisa didarati pesawat kecil seperti jenis Wings milik Susi Air dan pesawt sejenis lainnya.
Dermaga RoRo
Al Haris pada kesempatan tersrbut juga mengusulkan kepaa Kemenhub agar melanjutkan pembangunan Pelabuhan Ujungjabung, Kabupaten Tanjungjabung Timur dan penambahan dermaga Kapal RoRo (Penyebarangan) di Kualatungkal, Kabupaten Tanjungjabung Barat.
“Memang idealnya kalau ingin Jambi maju secara cepat harus ada pelabuhan yang berstandar internasional dulu. Saat ini kita sudah punya Surat Keputusan (SK) untuk Pelabuhan Ujungjabung. Namun pembangunan pelabuhan tersebut belum dilanjutkan,”katanya.
Dikatakan, dermaga Kapal RoRo (Roll-on Roll – off) di Pelabuhan Kualatungkal saat ini hanya satu. Hal itu membuat waktu bongkar muat di pelabuhan tersebut lambat. Kalau ada satu lagi dermaga, tentunya proses bongkar muat bisa lebih cepat. Penerimaan daerah dari kegiatan Kapal Roro di Kualatungkal cukup besar. Hal itu terlihat terus meingkatnya penumpang kapal RoRo Kualatungkal – Batam.
“Saya berharap mapping, penyusunan dan pengumpulan isu strategis ini dapat dilakukan secara komprehensif. Mapping ini perlu dikolaborasikan (digabungkan) dengan kebijakan pembangunan wilayah Provinsi Jambi,”katanya.
Dikatakan, pembangunan Jambi yang perlu disesuaikan dengan kebijakan pembangunan nasional di Jambi antara lain aspek tata guna lahan atau penggunaan lahan dengan memperhatikan arus pergerakan barang, jasa dan orang.
“Kemudian kondisi sosial budaya, khususnya terus meningkatnya jumlah penduduk dan kondisi ekonomi yang akan mempengaruhi pengembangan sistem transportasi. Semakin meningkat aktivitas ekonomi tentunya mempengaruhi permintaan transportasi di masa yang akan datang,”katanya. (Matra/AdeSM).
