Kabandiklat Kejaksaan RI, Dr Toby Tribagus Spontana (tengah), Councellor Departement of Home Affairs Australian Embassy, Mr Alex Mejer (kanan) dan Kajari Batam, I Ketut Dedi (kiri) pada Diklat Penanganan Perkara Terorisme di Swiss-Bellhotel Harbour Bay, Kota Batam, Provinsi Kepri, Senin (29/4/2024). (Foto : Matra/PenkumKejatiKepri).

(Matra, Batam) – Sebanyak 25 orang jaksa dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) se-Sumatera dan Kalimantan mengikuti Pendidikan Pelatihan (Diklat) Tingkat Intermediate Penuntutan Perkara Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Pendanaan Teroris di Swiss-Bellhotel Harbour Bay, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Senin (29/4/2024).

Diklat yang berlangsung hingga Jumat (3/5/2024) tersebut dibuka Kepala Badan Pendidikan dan Latihan (Kabandiklat) Kejaksaan RI, Dr Toby Tribagus Spontana, SH, MHum. Turut hadir pada kesempatan tersebut, Councellor (Legal) Departement of Home Affairs Australian Embassy (Departemen Dalam Negeri Kedutaan Besar Australia), Mr Alex Mejer, Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam, I Ketut Dedi, SH, MH dan Kepala Seksi (Kasi) Penerangan Hukum (Penkum) Kepri, Denny Anteng Prakoso, SH, MH.

Kabandiklat Kejaksaan RI, Tony Tribagus Spontana pada kesempatan tersebut mengatakan, selama ini Kejaksaan RI dengan Departement of Home Affairs Australian Embassy melakukan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan. Untuk kali ini, kerja sama dilakukan di bidang diklat penanganan perkara terorisme.

Dikatakan, kejahatan teroris merupakan kejahatan yang sangat kompleks karena terkait dengan agama, politik, ekonomi dan hukum dengan metode dan modus yang beragam. Pemerintah Indonesia sendiri secara serius telah memberikan perhatian khusus mengenai pencegahan dan penanganan terorisme.

Tony Tribagus Spontana lebih lanjut mengatakan, selain menerbitkan berbagai regulasi terkait pemberantasan tindak pidana terorisme, Pemerintah Indonesia juga telah memasukkan penindakan terhadap tindak pidana terorisme sebagai bagian dari arah kebijakan dan strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Para peserta Diklat Penanganan Perkara Terorisme Kejaksaan Tinggi se-Sumatera dan Kalimantan di di Swiss-Bellhotel Harbour Bay, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Senin (29/4/2024). (Foto : Matra/PenkumKejatiKepri).

Menurut Tony Tribagus Spontana, pencegahan dan penanganan terorisme tersbeut mendapat perhatian khusus dalam rangka menjaga stabilitas keamanan nasional guna menciptakan kondisi politik hukum dan keamanan yang kondusif. Hal ini sejalan dengan rencana aksi nasional pencegahan dan penanggulangan ekstermisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.

“Hal tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021. Salah satu pilar penanganan di bidang perkara terorisme tersbeut, yakni penegakkan hukum, perlindungan saksi dan korban serta penguatan legislasi nasional,”katanya.

Dikatakan, guna mensukseskan agenda pemerintah mengenai penanganan terorisme tersebut sangat dibutuhkan dukungan yang serius dari Kejaksaan RI. Kejaksaan RI merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai wewenang di bidang penuntutan.

Salah satu upaya yang dilaksanakan Kejaksaan RI mendukung penanganan perkara terorisme tersebut, yakni dengan meningkatkan kualitas aparat kejaksaan melaksanakan tugas penuntutan terhadap tindak pidana terorisme. Termasuk di dalamnya pendanaan terorisme yang diharapkan dapat memberikan dampak bagi stabilitas keamanan Nasional.

“Salah satu peran penting badan diklat Kejaksaan RI meningkatkan kualitas aparat kejaksaan tersebut, yaitu menciptakan jaksa yang memiliki kompetensi, khususnya dalam rangka penanganan tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan teroris.

Tony Tribagus Spontana mengatakan, untuk mempersiapkan jaksa-jaksa yang handal menangani dan menyelesaikan tindak pidana terorisme, Badan Diklat Kejaksaan RI menyelenggarakan “Pelatihan Tingkat Intermediate Penuntutan Perkara Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana Pendanaan Teroris”.

“Diklat ini penting guna mempersiapkan jaksa-jaksa yang memiliki kompetensi yang mumpuni dalam menangani tindak pidana teroris dan tindak pidana pendanaan teroris secara profesional dan proporsional,”katanya. (Matra/AdeSM/PKK).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *