Rombongan Komisi IV DPRD Provinsi Jambi seusai pertemuan dengan jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Kota Bandung, Senin (18/3/2024). (Foto : Matra/HumasDPRDProvinsiJambi).

(Matra, Jambi) – Komisi IV (Bidang Kesejahteraan Rakyat) melakukan studi banding ke Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat (Jabar). Studi banding tersebut mempelajari program unggulan bidang pendidikan menengah di Jabar, terutama pendidikan kejuruan. Studi banding tersebut dipimpin Ketua Rombongan Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, Hakiman, beberapa orang anggota, tenaga ahli dan pendamping.

Hakiman yang baru kembali dari Kota Bandung di gedung DPRD Provinsi Jambi, Kamis (21/3/2024) menjelaskan, studi banding Komisi IV DPRD Provinsi Jambi ke Jabar tersebut berlangsung mulai Minggu – Rabu (17 – 20/3/2024). Lembaga yang dikunjungi rombongan Komisi IV DPRD Provinsi Jambi, yakni Dinas Pendidikan Provinsi Jabar dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Kota Bandung.

Rombongan Komisi IV DPRD Provinsi Jambi diterima Wakil Ketua Komisi V (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD Provinsi Jabar, Ir H Abdul Hadi Wijaya, MSc, Kepala Bidang SMK Provinsi Jabar, Drs Edy Purwanto, MM dan Kepala SMK Negeri 3 Kota Bandung, Drs Agung Indaryanto, MPd. SMK Negeri 3 Bandung merupakan salah satu pilot project (proyek percontohan) Direktorat Jenderal Vokasi Kementerian Pendidikan dalam pengelolaan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Meurut Hakiman, studi banding tersebut dimaksudkan guna mengetahui program unggulan pendidikan kejuruan di Provinsi Jabar. Program yang dibahas, yakni bagaimana SMK Negeri 3 Kota Bandung mempersiapkan para siswa memasuki dunia industri dan dunia usaha (DIDU). Selain itu mendalami BLUD pada sekolah SMK.

Hakiman mengatakan, dari hasil tudi banding tersebut, Komisi IV DPRD Provinsi Jambi mendapatkan informasi mengenai program-program dan kiat-kiat pendidikan kejuruan yang bisa diterapkan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi dan SMK di Jambi.

“Setelah melakukan dialog denganjajaran Dinas Pendidikan Provinsi Jabar, kita mendapatkan informasi mengenai kiat-kiat membuat aturan teknis maupun subtansial terkait pengelolaan dana BLUD. Kemudian kita juga mendapat informasi bagaimana melakukan kolaborasi eksekutif dengan legislatif mencetak siswa-siswi SMK siap bekerja di dunia usaha dan industri,”katanya. (Matra/AdeSM).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *