(Matra, Sumbar) – Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyalurkan bantuan penanggulangan bencana banjir di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) sekitar Rp 1,75 miliar. Bantuan tersebut merupakan Dana Siap Pakai (DSP) yang langsung diberikan kepada korban banjir melalui pemerintah kabupaten/kota di Sumbar.
Hal tersebut dikatakan Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Abdul Muhari, PhD di Padang, Sumbar, Selasa (12/3/2024).
Menurut Abdul Muhari, bantuan korban banjir tersebut diserahkan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto, SSos, MM pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Bencana Banjir dan Longsor Sumbar di Padang, Sumbar, Senin (11/3/2024). Bantuan diterima para bupati dan wali kota di Sumbar yang daerahnya dilanda banjir.
Dijelaskan, daerah penerima bantuan DSP tersebut, yakni Kabupaten Pesisir Selatan dengan besar bantuan Rp 350 juta. Kemudian bantuan untuk Pemperintah Provinsi (pemprov) Sumbar, Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang sebesar Rp Rp 250 juta.
Selanjutnya bantuan untuk Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Mentawai masing-masing Rp 150 juta. Selanjutnya bantuan untuk Korem 032/Wirabraja Rp 150 juta, Polres Pesisir Selatan (Rp 100 juta) dan Kodim 0311/Pesisir Selatan (Rp 100 juta).
Abdul Muhari mengatakan, bantuan DSP dari BNPB tersebut dapat digunakan untuk operasional maupun hal lain yang bersifat kedaruratan. Misalnya pembelian perabotan perumahan warga seperti kompor, gas, beras dan lain sebagainya. Peralatan itu bisa langsung digunakan masyarakat untuk masak atau memenuhi kebutuhan dasarnya.
Dikatakan, selain bantuan DSP, BNPB juga menyalurkan bantuan berbagai kebutuhan pokok untuk para korban banjir di 11 kabupaten/kota di Sumbar. Bantuan tersebut antara lain, Suharyanto, 500 paket makanan siap saji.
Kemudian 500 biskuit protein, 500 paket hygiene kit, 500 lembar selimut, 500 lembar matra, 20 unit penjernih air, 2016 botol sabun cair, 5 unit chain saw (mesin gergaji kayu) dan 100 unit velbed. Selain itu masih ada bantuan peralatan berupa dua unit perahu karet, 10 unit pompa alkon, dua unit tenda pengungsi, 100 unit tenda keluarga, 500 paket sembako dan dua unit mobil dapur umum.
Penanggulangan Dipercepat
Sementara itu, Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto pada Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Bencana Banjir dan Longsor Sumbar di Padang, Sumbar, Senin (11/3/2024) meminta pemerintah kabupaten/kota dan forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) di Provinsi Sumbar meningkatkan percepatan penanganan darurat bencana banjir dan longsor di 11 kabupaten/kota di Sumbar.
“Bantuan DSP yang sudah disalurkan kepada setiap kabupaten, kota, provinsi dan jajaran TNI/Polri harus diberikan tepat sasaran dan tepat waktu agar bisa digunakan masyarakat untuk masak atau memenuhi kebutuhan dasarnya. Mohon betul masyarakat yang terdampak ditangani dengan baik. Penuhi kebutuhan dasarnya dengan DSP ini,” tambahnya
Menurut Suharyanto, percepatan penanganan darurat bencana banjir dan longsor di Sumbar mulai dari pencarian dan pertolongan. Kemudian memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak banjir. Perbaikan infrasturuktur yang rusak akibat banjir dan longsor. Selain itu upaya-upaya penyelamatan warga dari banjir dan longsor juga harus mendapat prioritas.
“Jangan ada lagi kabar masih ada warga yang terisolir dan belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jika masih ada banjir dan jalan terputus, segala macam cara harus bisa ditembus. Saya minta TNI/Polri, ketika ada kesulitan terkait medan dan jarak harus bisa menjadi pelopor. Kalau perlu TNI dan Polri pakai ransel berenang menembus banjir untuk memberikan bantuan,” tegasnya.
Suharyanto meminta Pemprov Sumbar agar segera mengajukan segala hal yang dibutuhkan untuk penanganan darurat bencana banjir dan longsor di daerah tersebut. Baik kebutuhan dari logistik, peralatan maupun dana operasional.
“Bila memang dibutuhkan alat berat, maka segera dikerahkan. BNPB akan membantu dari segi anggaran operasionalnya. Mohon didata daerah yang membutuhkan alat berat. Demi memaksimalkan segala daya dan upaya serta waktu agar lebih efektif dan efisien, perbaikan rumah dan infrastruktur yang rusak juga bisa segera dilakukan,”katanya.
Korban Meninggal
Terkait korban banjir, Abdul Muhari menjelaskan, daerah kabupaten/kota yang dilanda banjir di Sumbar sejak Kamis (7/3/2024) sebanyak 12 daerah. Dari 12 kabupaten/kota di Sumbar yang terdampak banjir dan longsor tersebut, lima daerah sudah menetapakan status tanggap darurat. Masing-masing Kabupaten Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Pasaman Barat, Kepulauan Mentawai dan Kota Padang.
Dikatakan, bencana banjir dan longsor yang melanda Sumbar menyebabkan 26 orang warga meninggal dan 11 orang hilang. Sedangkan total warga Sumbar yang mengalami dampak parah banjir dan longsor di Sumbar mencapai 39.000 jiwa. Sedangkam kerugian material akibat banjir dan longsor di Sumbar mencapai Rp 226 miliar.
Secara terpisah, Gubernur Sumbar, Mahyeldi mengatakan, banjir dan longsor yang melanda Kabupaten Pesisir Selatan memaksa warga satu kampung (desa) harus segera direlokasi (dipindahkan). Permukiman warga tidak mungkin lagi dibangun di lokasi desa mereka.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BNPB, Suharyanto meminta Pemprov Sumbar dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Selatan segera mengurus perizinan lahan untuk relokasi.
“Segera disiapkan dan diurus izin lahannya. Kalau sudah ada lahannya nanti kita bisa segera bangun untuk relokasi. Bisa dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau BNPB. Tinggal mekanismenya saja seperti apa nanti,”jelasnya.
Menurut Suharyanto, BNPB juga mendorong upaya pendataan kerusakan infrastruktur akibat banjir di Sumbar dipercepat. Hal itu penting agar bisa segera dilakukan perbaikan atau relokasi. Para korban banjir di Sumbar jangan dibiarkan terlalu lama menunggu bantuan perbaikan perumahan. Karena itu daerah dan seluruh stakeholder (pihak terkait) harus bekerja secara maksimal.
“Jangan sampai berlarut-larut pendataannya. Jika terlalu lama dan terjadi hujan dengan intensitas yang sama, maka akan tambah parah infrastrukturnya. Kerugian akibat banjir di Sumbar yang mencapai Rp 226 miliar pasti akibat kerusakan infrastruktur,”katanya.
Suharyanto mengatakan, BNPB akan memberikan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada warga yang rumahnya harus direlokasi. DTH ini nantinya dapat digunakan untuk menyewa rumah sementara, selama rumah relokasi dibangun. Jumlah DTH sebesar Rp 500.000/KK. (Matra/AdeSM/BNPB).
