Yulfi Alfikri Noer, SIP, MAP. (Foto : DokPribadi)

                      Oleh: Yulfi Alfikri Noer, SIP, MAP*

Pengantar

Isu nepotisme politisi muda di tengah kancah perpolitikan lokal atau daerah belakangan ini semakin mencuat. Hal tersebut tercermin dari keterlibatan kaum muda dari keluarga pejabat tinggi dalam kontestasi politik, khususnya pemilihan calon legislatif. Muncul dan terpilihnya politisi muda tanpa pengalaman politik dari keluarga para pejabat menjadi anggota DPRD pun menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat.

Terkait dengan dinamika ini, pandangan yang beragam muncul di masyarakat. Berbagai kalangan melihat, keterlibatan pemuda dalam politik tersebut menjadi sarana membawa ide-ide segar dan perspektif inovatif ke dalam pembahasan kebijakan. Namun, di sisi lain, ada kekhawatiran akan terjadinya ketidakadilan dan pelanggaran terhadap prinsip meritokrasi (penghargaan terhadap kualitas dan prestasi) dalam perekrutan calon legislatif.

Diskusi mengenai hal ini tidak hanya memunculkan pertanyaan tentang integritas politik. Tetapi juga menyoroti perlunya reformasi dalam sistem politik lokal untuk memastikan bahwa seleksi calon legislatif didasarkan pada kualifikasi dan dedikasi mereka untuk melayani masyarakat dengan baik.

Ganggu Legislatif

Kehadiran anak-anak muda dalam politik tanpa pengalaman yang memadai, bisa berpotensi mengganggu efektivitas lembaga legislatif. Mereka mungkin belum memiliki pemahaman yang cukup mendalam tentang isu-isu yang kompleks. Kemudian mereka juga masih kurang keterampilan berkolaborasi dan bernegosiasi dalam lingkungan politik yang sering kali keras dan kompleks.

Terlebih lagi, jika pemilihan mereka lebih didasarkan pada faktor hubungan keluarga daripada kualifikasi dan kemampuan yang sebenarnya. Hal ini dapat merusak integritas dan legitimasi lembaga perwakilan rakyat di mata publik.

Selain itu, perekrutan berdasarkan hubungan keluarga juga dapat meredam semangat persaingan sehat dalam politik. Ketika anak-anak muda diberikan akses mudah ke posisi politik karena kedekatan keluarga mereka dengan pejabat terkemuka, hal ini bisa menghalangi aspirasi dan motivasi para calon yang lebih berkualifikasi namun kurang memiliki koneksi politik. Akibatnya, potensi para pemimpin muda yang lebih berbakat dan berdedikasi mungkin terabaikan. Hal tersebut akan merugikan kemajuan dan dinamika dalam dunia politik.

Namun, bukan berarti kehadiran anak-anak muda dalam politik harus diabaikan sepenuhnya. Dengan pendekatan yang tepat, mereka dapat menjadi aset berharga bagi lembaga legislatif. Anak-anak muda membawa energi, antusiasme dan gagasan segar yang dapat memperkaya diskusi dan pengambilan keputusan di tingkat legislatif.

Kemampuan mereka untuk beradaptasi dengan perubahan teknologi dan trend (kecenderungan) sosial juga dapat membantu lembaga legislatif menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Guna mewujudkan potensi kaum muda dalam dunia politik ini sangat dibutuhkan pendekatan yang tepat. Pendekatan tersebut mengacu pada strategi atau cara berinteraksi dengan anak-anak muda. Dengan demikian kaum muda bisa memberikan kontribusi yang berarti dalam proses politik.

Dukungan

Peningkatan kontribusu kaum muda dalam proses politik memiliki beberapa kunci. Pertama, kaum muda perlu diberikan ruang dan dukungan di dunia politik. Hal ini bisa dilakukan dengan menciptakan platform atau forum yang memungkinkan mereka untuk berdiskusi, mengemukakan gagasan dan memberikan masukan terhadap isu-isu yang dihadapi oleh lembaga legislatif.

Kedua, memberikan pendidikan politik kepada kaum muda. Anak-anak muda perlu diberikan pemahaman yang cukup tentang sistem politik, proses pengambilan keputusan dan isu-isu penting yang sedang dibahas di tingkat legislatif. Ini akan membantu mereka untuk menjadi lebih terinformasi dan berpikir kritis dalam menyusun pendapat dan gagasan mereka.

Ketiga, memberikan pelatihan keterampilan kepemimpinan. Pelatihan kepemimpinan ini diperlukan anak-anak muda untuk mengembangkan keterampilan yang relevan dengan proses politik. Misalnya keterampilan berkomunikasi, negosiasi, kepemimpinan dan analisis kebijakan. Hal ini akan membantu mereka menjadi lebih efektif dalam berpartisipasi dan berkontribusi dalam lembaga legislatif.

Keempat, memberikan mentorship (pembekalan) dan pembinaan. Mentorship dan pembinaan ini bisa diberikan para pemimpin politik dan anggota lembaga legislatif yang lebih berpengalaman. Hal ini dapat membantu anak-anak muda untuk belajar dari pengalaman orang lain dan mengembangkan potensi kepemimpinan mereka.

Selain itu, untuk lebih meningkatkan peran memperkuat kapasitas pemuda dalam dunia politik sangat dibutuhkan penerapan mekanisme yang transparan dan akuntabel dalam proses pemilihan anggota DPRD provinsi. Strategi ini harus didasarkan pada kualifikasi, prestasi dan dedikasi para calon tanpa memandang hubungan keluarga mereka. Melalui strategi ini, lembaga legislatif dapat memastikan representasi yang adil dan efektif, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi politik.

Penerapan mekanisme yang transparan dan akuntabel akan memastikan bahwa setiap calon dinilai berdasarkan kemampuan dan kompetensinya dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Hal ini tidak hanya akan mengurangi praktik nepotisme dan keberpihakan yang tidak seharusnya, tetapi juga akan meningkatkan integritas dan legitimasi lembaga legislatif di mata publik.

Selain itu, dengan memprioritaskan kualifikasi dan prestasi calon tanpa memandang hubungan keluarga, lembaga legislatif dapat memastikan bahwa mereka benar-benar mewakili kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Bukan hanya segelintir kelompok atau individu. Ini akan membantu memperkuat legitimasi dan otoritas lembaga legislatif sebagai wakil sah dari kehendak rakyat.

Karena itu peningkatkan transparansi, akuntabilitas dan kualitas dalam proses pemilihan anggota DPRD provinsi merupakan langkah yang penting guna memperkuat peran pemuda dalam dunia politik sekaligus membangun fondasi demokrasi yang lebih kokoh dan inklusif (terbuka).***

• Penulis adalah Tenaga Ahli Gubernur Jambi Bidang Tata Kelola Pemerintahan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *