(Matra, Medan) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut terus meningkatkan perhatian terhadap kesejahteraan nelayan. Salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan nelayan tersebut, yakni memberikan asuransi kepada para nelayan. Selama tahun ini, sekitar 58.557 orang nelayan di Sumut sudah mendapatkan asuransi kesehatan dan keselamatan kerja. Asuransi tersebut dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumut.
“Hingga saat ini, Pemprov Sumut telah mengalokasikan asuransi kepada 58.557 orang nelayan.Pemberian asuransi nelayan ini menjadi komitmen Pemprov Sumut meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian nelayan,”kata Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, Dr Hassanudin pada Bulan Bakti Nelayan (BBN) Sumut di halaman kantor Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan, Medan Belawan, Provinsi Sumut, Jumat (8/12/2023).
Kegiatan tersebut dihadiri Pangdam I/Bukit Barisan (BB), Mayjen TNI Mochammad Hasan, Dansat Brimob Polda Sumut, Christiyanto Goetomo, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Sumut, Hamdan Syukri, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut, Henky Rhoesidin dan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HSNI) Sumut, Zulfahri Siagian.
Pj Gubernur Sumut, Hassanudin pada kesmepatan tersebut menyerahkan buku pelaut untuk awak kapal perikanan, bantuan kebutuhan pokok dan sertifikat kepada 200 nelayan kecil di Kelurahan Bagandeli, Kecamatan Medan Belawan.
Menurut Hassanudin, Bulan Bakti Nelayan Sumut merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Mereka (nelayan) salah satu ujung tombak memenuhi kebutuhan protein masyarakat. Semua pihak harus hadir dan ikut meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Dikatakan, Pemprov Sumut melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumut telah melaksanakan berbagai program kegiatan untuk membantu para nelayan tahun 2023. Di antaranya memberikan bantuan alat tangkap perikanan, bantuan kapal perikanan, bantuan sampan bermotor di perairan Danau Toba dan asuransi nelayan.
Menghadapi Pemilu Serentak 2024, Hassanudin mengimbau para nelayan di Sumut ikut berkontribusi pada pesta demokrasi, Pemilu yang saat ini sudah memasuki tahapan kampanye hingga pemungutan suara Februari 2024. Para nelayan di Sumut diharapkan menggunakan hak pilihnya sesuai ketentuan yang berlaku.
“Bapak-bapak sekalian harus ikut berpartisipasi merayakan pesta demokrasi. Gunakan hak pilih saudara. Hindari narkotika dan obat-obat berbahaya (narkoba) dan perjudian. Dengan demikian pelaksanaan demokrasi berjalan, ekonomi kita berjalan, pembangunan bagi masyarakat bisa berjalan,”ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perikanan Tangkap yang diwakili Kepala Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan, Asep Saepulloh pada kesempatan itu mengatakan, Bulan Bakti Nelayan merupakan salah satu bentuk perlindungan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat nelayan.
“Selain bakti nelayan dan fasilitasi asuransi mandiri, Ditjen Perikanan tangkap juga memiliki banyak program. Baik program bantuan alat tangkap, mesin kapal perikan, bimbingan teknis diversifikasi usaha nelayan, fasilitasi permodalan usaha nelayan, Sertifikat Hak atas Tanah Nelayan (SeHAT), koperasi hingga pengembangan kampung nelayan,”paparnya.
Dikatakan, Ditjen Perikanan Tangkap KKP akan mengembangkan Kampung Nelayan Maju (Kalaju) dan mengembangkan Kampung Nelayan Modern (Kalamo) untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Program Kalaju dan Kalamo diharapkan dapat mengembangkan kampung nelayan menjadi semakin maju, bersih, higienis dan tertata.
“Pelaksanaan Kalaju dibangun di 79 lokasi tahun 2023 ini. Kemudian kita juga akan melaksanakan program tersebut di Desa Jaring Halus, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat,”jelasnya.
Menurut Asep Saepulloh, keberhasilan program peningkatan kesejahteraan dan usaha nelayan di Sumut ini membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan. Baik pemerintah daerah, kementerian/lembaga terkait, para pelaku usaha dan para nelayan.
“Saya yakin, melalui sinergi (kerja sama) yang baik seluruh pihak, kita mampu melakukan transformasi pembangunan kelautand an perikanan. Program besar KKP, yakni mewujudkan perikanan tangkap nasional yang semakin maju, berkelanjutan dan mensejahterakan nelayan,”katanya. (Matra/KominfoSumut).
