(Matra, Jambi) – DPRD Provinsi Jambi melakukan ketok palu (mengesahkan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jambi 2024 sekitar Rp 5,18 triliun pada rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi di gedung DPRD setempat, Kota Jambi, Rabu (29/11/2023) malam.
Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Provinsi Jambi, H Edi Purwanto, SHI, MSi didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Faisal Riza, Pinto Jayanegara dan Burhanudin Mahir. Rapat paripurna tersebut juga dihadiri Gubernur Jambi, Dr Al Haris, SSos, MH beserta para staf.
Edi Purwanto pada kesempatan itu memaparkan, target pendapatan daerah Provinsi Jambi pada APBD 2024 tersebut sekitar Rp 4,66 triliun. Sedangkan target penerimaan pembiayaan 2024 sekitar Rp 543 miliar dan pengeluaran pembiayaan sekitar Rp 30 miliar.
“Alhamdulillah, kita selesai mengetok palu APBD Provinsi Jambi 2024. Kita tahu bersama tahun ini merupakan tahun terakhir saya mengetok palu APBD murni. Sudah lima kali kita ketok palu APBD murni. Saya berharap APBD Jambi ini bisa dilaksanakan dan dikelola dengan baik oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi,”katanya.
Edi Purwanto mengingatkan Pemprov Jambi benar-benar memanfaatkan APBD sesuai program yang direncanakan. Hal itu penting agar APBD tidak ada yang salah dalam penggunaan. Penggunaan APBD Jambi 2024 harus benar-benar dimaksimalkan karena tahun 2024 ini juga menjadi tahun terakhir kepemimpinan Gubernur Jambi, Al Haris dan Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani.
“Tahun 2024 sudah memasuki kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Kita berharap dan mengingatkan agar APBD ini dimaksimalkan dan dioptimalkan. APBD ini harus betul-betul berdampak posifit bagi kesejahteraan masyarakat Jambi. Laksanakanlah penggunaan APBD ini dengan cara-cara konstitusional,”tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Jambi, Al Haris pada kesempatan tersebut mengatakan, APBD Provinsi Jambi 2024 yang ditetapkan pada angka Rp 5,18 triliun tersebut turun dibandingkan APBD Provinsi Jambi 2023 sekitar Rp 5,3 triliun. Turunnnya nilai APBD tersebut akibat target pendapatan yang berkurang. Salah satu sumber pendapatan Jambi dari transfer Dana Bagi Hasil (DBH) misalnya masih ada yang harus dikembalikan kembali ke Pemerintah Pusat.
“Namun demikian kita akan memaksimalkan APBD untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Jambi. Kita juga komitmen mengupayakan agar target pendapatan benar-benar tercapai,”katanya. (Matra/AdeSM).
