(Matra, Jambi) – Kapolda Jambi, Irjen Pol Rusdi Hartono meminta segenap jajaran Polda Jambi tetap mempertahankan sikap netral menghadapi Pemilu Serentak 2024. Para anggota dan pegawai sipil di jajaran Polda Jambi diharapkan tidak ada yang terlibat politik praktis dengan mendukung kontestan (peserta) pemilu tertentu.
Hal tersebut disampaikan Kabid Humas Polda Jambi, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Mulia Prianto diwakili Kepala Sub Bidang (Kasubbid) Multimedia Humas Polda Jambi, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Wirmanto Dinata pada dialog Pemilu 2024 di Hotel Aston, Kota Jambi, Sabtu (18/11/2023) malam. Diskusi Pemilu 2024 bertajuk “Pilihan Rakyat” tersebut dihadiri para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jambi.
Diskusi Pemilu 2024 yang disiarkan TVRI Jambi secara live (langsung) tersebut menampilkan pembicara, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sutan Thaha Syaifuddin Jambi, Prof Dr Asad Isma, MPd, pengamat politik Universitas Nurdin Hamzah (UNH) Jambi, Yenni, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi, Iron Sahroni, SPdI dn Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jambi, Wein Arifin, SIP, MIP.
Menurut Wirmanto, anggota Polri memiliki tugas utama mengawal dan mengamankan pesta demokrasi agar berjalan dengan aman, damai dan sejuk. Tugas tersebut juga harus bisa dilaksanakan dengan baik seluruh jajaran anggota Polri di Jambi. Polri akan mengawal pelaksanaan seluruh tahapan pemilu, khususnya pada saat kampanye, pemungutan dan penghitungan suara.
Namun demikian, katanya, pelaksanaan pemilu yang aman dan sejuk tidak hanya berada di pundak anggota Polri. Pengamanan dan kelancara pemilu juga harus didukung stakeholder (pemangku kepentingan), termasuk kalangan mahasiswa.
“Mahasiswa merupakan yang merupakan salah satu elemen penting untuk bisa menyuarakan amanat undang-undang demi berlangsungnya demokrasi secara aman,”katanya.
Terkait netralitas anggota Polri, Wirmanto mengatakan, aturan atau regulasi mengenai itu sudah ada. Baik itu undang-undang mengenai partai politik maupun peraturan secara intern di lingkungan Polri.
“Jadi masalah netralitas Polri merupakan harga mati yang harus dijunjung tinggi dan ditaati. Seluruh elemen masyarakat di Jambi juga hendaknya menjaga agar Pemilu 2024 berlangsung aman dan damai,”katanya.
Pengamat politi dari UIN STS Jambi, As’ad Isma mengatakan, jajaran penyelenggara pemilu di Jambi harus bersikap netral. Baik itu kalangan KPU maupun Bawaslu. Netralitas penyelenggara pemilu tersebut penting agar pemilu bisa berlangsung demokratis, jujur, adil dan damai.
“Saya mengharapkan penyelenggara pemilu melaksanakan tugas benar-benar untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan partai politik atau kontestan pemilu,”katanya.
Menurut As’ad Isma, pengawasan mengenai money politic (politik uang) di Jambi perlu ditingkatkan menghadapi Pemilu 2024. Hal itu penting mencegah terjadinya kecurangan-kecurangan pemilu.
“Pengamatan kami di lapangan, potensi money politik pada Pemilu 2024 di Jambi masih ada. Hal itu sulit diberantas karena pendapatan masyarakat yang masih relatif rendah. Warga masyarakat berpenghasilan rendah diperkirakan mudah terpengaruh money politic ini,”ujarnya. (Matra/AdeSM).
