(Matra, Jambi) – Seluruh gubernur di Indonesia harus benar-benar mengawal netralitas aparatur sipil negara (ASN) menghadapi Pemilu Serentak 2024. Para gubernur harus bisa memastikan tidak ada intimidasi maupun pengerahan ASN untuk mendukung calon-calon pemimpin pemerintahan di tingkat pusat maupun di daerah.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan – RB), Abdullah Azwar Anas pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Taman Rajo Ballroom Hotel BW Luxury Jambi, Kota Jambi, Selasa (7/11/2023).
Abdullah Azwar Anas pada kesempatan tersebut juga mengungkapkan hasil survei yang menunjukkan bahwa pihak yang paling mempengaruhi ASN melanggar netralitas adalah tim sukses, atasan ASN dan pasangan calon Pilkada (pemilihan kepala daerah). Penyebab keberpihakan ASN dalam Pilkada adalah ikatan persaudaraan dan kepentingan karir ASN.
“Bentuk intervensi politik terhadap ASN antara lain, intimidasi, dukungan dana pemenangan, penitipan proyek, permintaan bantuan pengerahan massa dan mobilisasi suara. Karena itu saya menghimbau para kepala daerah, dalam hal ini gubernur juga, agar dapat menjaga netralitas ASN,”ujarnya.
Abdullah Azwar Anas juga mengingatkan agar seluruh ASN di Indonesia tetap bersikap netral menghadapi Pemilu Serentak 2024. Netralitas ASN telah memiliki dasar hukum, yakni Undang-Undang (UU) Nomor 20/2023 tentang ASN, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11/2017, PP Nomor 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil dan PP Nomor 94/2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
Sementara itu, Gubernur Jambi, Dr H Al Haris pada kesmepatan tersebut mengatakan, pihaknya siap menjaga netralitas ASN menghadapi Pemilu 2024. Selaku Ketua Umum APPSI, Gubernur Jambi bersama organisasi APPSI juga berkomitmen menghadirkan daerah yang aman, damai dan kondusif menghadapi Pemilu Serentak 2024.
Tanggulangi Kemiskinan
Menurut Abdullah Azwar Anas, para gubernur yang berperan sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di daerah harus tetap konsisten menanggulangi masalah kemiskinan. Keberhasilan gubernur mempercepat penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu wujud terlaksananya reformasi birokrasi di daerah.
“Sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah, tentunya para gubernur harus menjadi akselerator pelaksanaan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi tersebut berperan penting mendukung percepatan penurunan kemiskinan, peningkatan investasi dan optimalisasi pelaksanaan berbagai prioritas pembangunan di seluruh wilayah provinsi di Indonesia,”katanya.
Abdullah Azwar Anas lebih lanjut mengatakan, dalam konteks reformasi birokrasi, gubernur dapat menjadi akselerator reformasi birokrasi. Baik dari sisi manajemen aparatur sipil negara (ASN), transformasi digital dan pelayanan publik di berbagai pemerintah kabupaten/kota.
“Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan agar reformasi birokrasi lebih memberikan dampak yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan bukan hanya tumpukan kertas. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka birokrasi harus lincah dan cepat,”tegasnya.
Abdullah Azwar Anas mengatakan, sebagai engine for development (mesin pembangunan), baik tidaknya mesin birokrasi akan menentukan sejauh mana ketercapaian target-target pembangunan. Maka sebagai “mesin”, birokrasi harus senantiasa dipastikan dalam kondisi prima. Dengan demikian mesin birokrasi bisa menggerakkan kendaraan menuju tujuan pembangunan nasional yang diharapkan seluruh masyarakat.
“Saat ini reformasi birokrasi dibagi menjadi double track (dua jalur), yakni reformasi birokrasi secara umum (general) dan reformasi birokrasi secara khusus (tematik). Reformasi birokrasi tematik berfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan inflasi, digitalisasi pemerintahan, dan prioritas pembangunan lain yang menjadi pusat perhatian Presiden,”katanya.
Sementara itu, Al Haris pada kesempatan itu mengatakan, Rakernas APPSI di Jambi merupakan momen penyusunan rencana kerja APPSI tahun 2024. APPSI juga nantinya akan berfokus mendorong produk unggulan provinsi yang telah berhasil. Al Haris meminta pemerintah provinsi yang hadir pada rakernas tersebut aktif memberikan masukan bagi daerahnya.
“Saya harap APPSI ini bukan hanya sekedar asosiasi. Kita melihat antar provinsi masih terdapat kesenjangan sosial. Kita akan mendorong kerja sama antar provinsi di masa mendatang, khususnya di sektor pariwisata. Hal itu penting guna membangun ekonomi lebih baik,”katanya.
Al Haris lebih lanjut mengatakan, APPSI akan menginisiasi (mengupayakan) pertukaran pejabat antar provinsi. Pertukaran pejabat ini merupakan langkah penting melakukan inovasi pembangunan daerah dan meningkatkan kompetensi daerah. (Matra/AdeSM/DR/HumasMenpanRB).
