(Matra, Palembang) – Kantor Pusat Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) yang berkedudukan di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) membutuhkan topangan dana optimal dari seluruh warga jemaat GKPS yang tersebar di berbagai daerah di Tanah Air. Topangan dana tersebut penting guna memulihkan kesulitan keuangan yang dialami Kantor Pusat GKPS sejak pandemi Covid-19 tahun 2020 hingga saat ini.
Hal tersebut disampaikan Ephorus GKPS, Pdt Dr Deddy Fajar Purba pada Rapat Koordinasi (Rakor) GKPS Distrik VI di Hotel Amaris, Kota Palembang, Jumat (27/10/2023) siang. Turut hadir pada kesempatan tersebut, Praeses (Pimpinan) GKPS Distrik VI, Pdt Karmen Sipayung, STh dan Kepala Biro Keuangan GKPS Pusat, Pdt Krosbin Saragih, STh.
Rakor Distrik VI (Rakordis) GKPS yang dilaksanakan selama tiga hari, Rabu – Jumat (25 – 27/10/2023) tersebut dihadiri sekitar 138 orang pelayan GKPS dari GKPS Distrik VI yang meliputi wilayah Riau – Kepulauan Riau – Bangka Belitung – Jambi – Bengkulu – Sumatera Selatan (Sumsel).
Para peserta rakordis berasal dari unsur pendeta, penginjil, vicar pendeta, pengurus resort, anggota synode bolon (sidang raya), pimpinan majelis jemaat dan pengurus kategorial GKPS se-Distrik VI.
Menurut Pdt Dr Deddy Fajar Purba, seluruh jemaat GKPS, termasuk di GKPS Distrik VI perlu meningkatkan penggalangan dana untuk mendukung keuangan kantor Pusat GKPS. Peningkatan penggalangan dana tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan persembahan – persembahan pada ibadah, pengumpulan perpuluhan (persembahan bulanan) maupun pesta-pesta gereja.
Dikatakan, GKPS Pusat membutuhkan dukungan dana maksimal dari seluruh warga jemaat GKPS di 648 jemaat yang tersebar di Tanah Air guna memenuhi kebutuhan biaya operasional, kegiatan pembinaan, gaji pegawai (pendeta dan staf kantor) dan pengembangan pelayanan. Sejak pandemi Covid-19 2020 hingga saat ini, keuangan kantor Pusat GKPS belum sepenuhnya bisa dipulihkan akibat penurunan pendapatan dari sumber persembahan, perpuluhan dan pesta-pesta pengumpulan dana.
“Sumber utama pendapatan keuangan kantor pusat GKPS hanya dari persembahan jemaat, perpuluhan atau persembahan bulanan dan pesta-pesta suka cita (olob-olob) Pekabaran Injil setiap September. Karena itu partisipasi warga jemaat beribadah perlu ditingkatkan agar sumber pendapatan dari persembahan juga bisa ditingkatkan,”katanya.
Gugah Kesadaran
Pdt Dr Deddy Fajar Purba lebih lanjut mengatakan, para pelayan GKPS di tingkat jemaat dan resort diharapkan terus menggugah kesadaran warga jemaat untuk menghadiri berbagai kegiatan peribadahan. Kemudian kesadaran warga jemat mengenai pemberian persembahan, persembahan bulanan dan penggalangan dana pesta-pesta gereja juga perlu terus ditingkatkan.
Dikatakan, para pelayan GKPS, khususnya pendeta, penginjil dan sintua (penatua) perlu terus menggugah kesadaran seluruh warga jemaat bahwa pemberian persembahan, perpuluhan dan penggalangan dana gereja merupakan wujud rasa syukur atas berkat Tuhan yang mereka terima.
“Kemudian kita juga meningkatkan pemahaman warga jemaat bahwa persembahan bukan paksaan, melainkan sebagai bentuk rasa tanggung jawab seluruh warga jemaat mengenai peningkatan pelayanan di GKPS,”katanya.
Menurut Pdt Dr Deddy Fajar Purba, selain persembahan dan perpuluhan, salah satu sumber keuangan GKPS Pusat yang perlu ditingkatkan, yakni penggalangan dana pesta-pesta gereja, khususnya pesta olob-olob (suka cita) peringatan Pekabaran Injil di Simalungun setiap bulan September.
“Peruntukan pesta olob-olob tersebut umumnya ditujukan mengisi kas keuangan umum GKPS Pusat dan GKPS di tingkat resort. Penggalangan dana melalui pesta olob-olob tersebut harus direncanakan dan dilaksanakan dengan baik setiap tahun,”katanya.
Ephorus GKPS mengatakan, keterbatasan anggaran Kantor Pusat GKPS selama ini membuat peningkatan pelayanan ke seluruh jemaat dan resort GKPS di Tanah Air sulit diwujudkan. Selama ini banyak jemaat GKPS di berbagai daerah meminta penambahan petugas fulltimer (pendeta, penginjil dan vikaris atau calon pendeta).
Namun, katanya, permintaan tersebut sulit dipenuhi. Masalahnya Kantor Pusat GKPS sulit menambah (merekrut) petugas fulltimer akibat keterbatasan anggaran. Untuk tahun 2022, Kantor Pusat GKPS hanya bisa menerima tujuh orang vikar pendeta. Padahal kebutuhan pendeta di GKPS cukup banyak untuk meningkatkan pelayanan di 643 jemaat GKPS diberbagai daerah di Tanah Air.
Persembahan Digeser
Sementara itu, Kepala Biro Keuangan GKPS, Pdt Krosbin Saragih, STh pada kesempatan tersebut memaparkan betapa besarnya anggaran pelayanan yang dibutuhkan GKPS di tingkat pusat. Anggaran tersebut untuk memenuhi biaya operasional kantor pusat, biaya gaji para pendeta, penginjil dan vikaris pendeta yang ditugaskan di kantor pusat, distrik, resort dan jemaat. Kemudian masih ada lagi anggaran untuk biaya para pensiunan fulltimer dan pegawai kantor pusat GKPS.
Dijelaskan, total anggaran belanja GKPS Pusat tahun 2023 sekitar Rp 37,46 miliar. Sedangkan realisasi pendapatan GKPS hingga Oktober ini masih jauh dari anggaran belanja tersebut. Kemudian untuk tahun 2024, anggaran belanja GKPS Pusat ditargetkan sekitar Rp 39 miliar atau naik sekitar 3,5 % dari anggaran tahun 2023.
“Untuk mencapai target pendapatan anggaran belanja tersebut, penggalangan dana dari seluruh jemaat dan resort GKPS harus ditingkatkan. Upaya yang bisa dilakukan meninggakatkan penggalangan dana tersebut, yakni meningkatkan persembahan jemaat, perpuluhan keluarga dan penggalangan dana pesta gereja,”katanya.
Menurut Pdt Krosbin Saragih, peningkatan penggalangan dana tersebut dapat dilakukan jika partisipasi warga jemaat mengikuti peribadahan dan pesta-pesta gereja meningkat. Kemudian kesadaran warga jemaat memberikan persembahan juga perlu terus digugah untuk meningkatkan penggalangan dana.
Pdt Krosbin Saragih mengatakan, upaya lain yang perlu jiga dilakukan guna meningkatkan peningkatan pendapatan GKPS, yakni mencegah kebocoran dan penggeseran keuangan. Hingga kini masih sering terjadi kebocoran dan penggeseran keuangan di beberapa jemaat GKPS.
Dikatakan, kebocoran keuangan tersebut terjadi akibat pencatatan pendapatan dari persembahan, perpuluhan dan penggalangan dana lain yang tidak baik. Hal terseit membuat pendapatan sering tidak tercatat dan hilang.
“Selain itu masih ada jemaat yang menggeser persembahan jemaat untuk keuangan umum atau Kantor Pusat GKPS ke kas jemaat masing-masing. Hal itu juga menyebabkan hilanya sumber pendapatan GKPS Pusat. Hal seperti ini kalau bisa jangan lagi terjadi di jemaat-jemaat GKPS di masa mendatang,”katanya.
Menurut Pdt Krosbin Saragih, potensi penerimaan GKPS dari persembahan dan perpuluhan (persembahan bulanan) sebenarnya cukup besar. Jumlah jemaat GKPS saat ini ada sebanyak 643 jemaat di 148 resort dan 12 distrik. Jika dikalkulasi, kegiatan ibadah minggu di 643 jemaat tersebut dalam setahun bisa mencapai 231.481 kali.
“Potensi penerimaan GKPS dari persembahan jemaat tersbeut mencapai miliaran rupiah. Karena itu hasil persembahan jemaat tersebut jangan sampai hilang akibat kesalahan pencatatan atau pengelolaan atau digeser untuk keperluan jemaat. Kesalahan pengelolaan persembahan itu bisa menyebabkan kehilangan pendapatan GKPS Pusat dalam jumlah yang cukup siginifikan,”katanya.
Lebih lanjut dikatakan, potensi pendapatan GKPS dari bidang perpuluhan atau persembahan bulanan juga cukup besar. Jika 38 % saja dari 62.804 kepala keluarga (KK) se-GKPS memberikan persembahan bukanan dengan jumlah Rp 30.000/bulan, keuangan umum GKPS Pusat sudah terisi Rp 710 juta/bulan atau Rp 8,5 miliar setahun.
“Namun jumlah keluarga GKPS yang memberikan persembahan bulanan belum mencapai 38 %. Sedangkan jumlah warga jemaat GKPS yang mengikuti peribadahan hingga saat ini hanya rata-rata 40 %,”ujarnya.
Pdt Krosbin Saragih menegaskan, para pelayan GKPS di seluruh jemaat dan resort harus mengupayakan penggalangan dana semaksimal mungkin untuk menopang keuangan Kantor Pusat GKPS.
“Kalau partisipasi warga jemaat mengikuti kebaktian atau ibadah rendah jangan dibiarkan. Perlu dicari solusi, lakukan terbosan, ambil tindakan jika kehadiran warga jemaat dalam kegiatan ibadah menurun,”tegasnya. (Matra/Radesman Saragih).
