(Matra, Bali) – Indonesia akan terus mendorong Organisasi Permusyawaratan Hukum Asia – Afrika (Asian-African Legal Consultative Organization/AALCO) menjadi organisasi yang bisa menjadi medium (media) untuk menyampaikan kepentingan negara Asia dan Afrika di tingkat global. Kepentingan Asia – Afrika yang perlu diperjuangkan di tinghkat global (dunia) tersebut mantara lain masalah hukum laut hingga serangan Israel ke Palestina yang hingga saat ini masih berlanjut.
Hal tersebut diungkapkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H Laoly pada “61st Annual Session of Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO)” di Bali, Jumat (20/10/2023). Sidang Tahunan ke-61 AALCO tersebut berlangsung sejak Senin – Jumat (16 – 20/10/2023). Sidang tersebut dihadiri delegasi negara-negara Asia-Afrika.
Yasonna H Laoly yang juga menjabat Presiden 61st Annual Session of Asian-African Legal Consultative Organization mengatakan, 61st Annual Session AALCO di Bali menghasilkan beberapa rekomendasi dan tanggapan positif dari delegasi yang hadir. Persoalan-persoalan Asia – Afrika yang mendapat perhatian selama lima hari sidang AALCO tersebut, antara lain tentang isu-isu terkait asset recovery (pemulihan asset).
Kemudian hukum laut yang mencakup isu illegal fishing (penangkapan ikan ilegal) , pelanggaran hukum internasional di Palestina, isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu kenaikan permukaan laut dalam agenda Komisi Hukum Inrternasional (International Law Commission/ILC), hukum dagang dan investasi internasional dan hukum luar angkasa.
“Pada sesi yang membahas tentang asset recovery, delegasi Indonesia mendapatkan dukungan positif terkait usulan membentuk Asset Recovery Expert Forum (Forum Pakar Pemulihan Aset). Usulan Indonesia ini disambut baik oleh mayoritas negara-negara Asia-Afrika yang memandang bahwa pemulihan aset hasil kejahatan membutuhkan proses yang kompleks,”katanya.
Menurut Yasonna H Laoly, negara-negara Asia-Afrika akan mendiskusikan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja Asset Recovery Expert Forum. Di tahap awal, negara-negara anggota AALCO akan membentuk contact group (kontak grup) yang terdiri dari perwakilan negara anggota, yang dapat berasal dari kalangan pejabat pemerintah, praktisi maupun akademisi.
Dijelaskan, contact group tersebut nantinya dapat menyelenggarakan pertemuan informal. Baik virtual maupun secara fisik. Tujuannya membahas hal-hal yang menjadi perhatian bersama terkait pemulihan aset hasil kejahatan.
“Kami yakin bahwa group of experts (grup pakar) ini dapat menjadi salah satu solusi dalam menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam upaya pemulihan aset,”ujarnya.
“Illegal Fishing”
Yasonna H Laoly lebih lanjut mengatakan, pembahasan mengenai illegal fishing menjadi hal yang penting bagi Indonesia. Indonesia mengangkat isu illegal fishing sebagai Kejahatan Terorganisir Transnasional (TOC). Negara-negara anggota mencatat isu yang dikemukakan oleh Indonesia. Masalahnya illegal fishing ini dapat mengakibatkan dampak yang besar terhadap ketersediaan ikan, lingkungan, sosial serta ekonomi suatu negara.
“Diskusi-diskusi lanjutan diperlukan dalam pembentukan kerangka hukum internasional terkait kriminalisasi illegal fishing sebagai tindak pidana serius,”tambahnya.
Dijelaskan, agenda lain yang juga menjadi perhatian Indonesia adalah terkait isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Indonesia menekankan pentingnya pendekatan berimbang antara kepentingan lingkungan yang diusung oleh negara-negara maju dengan kondisi pembangunan negara-negara berkembang dalam pembentukan instrumen hukum internasional. Posisi Indonesia ini sejalan dengan posisi negara-negara anggota AALCO yang mayoritas merupakan negara berkembang yang sedang dalam tahap pembangunan
Terkait isu Palestina, lanjut Yasonna H Laoly, mayoritas negara anggota AALCO menyoroti eskalasi perkembangan situasi di Palestina. Indonesia berpendapat bahwa kekerasan dan peperangan di Palestina harus segera dihentikan. Indonesia mendorong AALCO terus memberikan perteimbangan kepada International Law Commission (Komisi Hukum Internasional) dan Special Rapporteur (Pelaporan Khusus) sebagai bentuk kontribusi dalam meningkatkan respons internasional dan memberikan bobot hukum atas isu ini.
“Indonesia juga menekankan pentingnya penyelesaian akar permasalahan konflik Israel-Palestina ini sesuai dengan parameter yang ditetapkan PBB,”katanya.
Yasonna H Laoly mengatakan, selain melakukan persidangan membahas berbagai isu Asia – Afrika, kegiatan 61st Annual Session of AALCO juga menggelar pameran produk unggulan Indonesia, khususnya Bali. Sidang AALCO menghadirkan sekitar 70 booth (stan) pameran produk unggulan dari beberapa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Bali.
Program pendukung lain yang digelar selama sidang tahunan AALCO, yakni side-event (kegiatan tambahan) berupa diskusi panel yang menghadirkan pembicara dari dalam dan luar negeri. Topik-topik yang dibahas pada kegiatan ini adalah tentang forum bisnis, asset recovery, hukum humaniter (kemanusiaan) dan Konferensi Den Haag tentang Hukum Perdata Internasional (Hague Conference on Private International Law/HCCH).
“Rangkaian kegiatan Sesi Tahunan ke-61 AALCO diharapkan dapat menjadi pemantik bagi seluruh stakeholders (pihak terkait) untuk memperhatikan isu-isu yang berkembang secara global. Kegiatan ini juga penting mempersiapkan Indonesia agar dapat memiliki suara yang dapat menggerakkan komunitas kawasan Asia-Afrika secara khusus dan komunitas internasional secara umum,”katanya. (Matra/Wan/PR).
