Kadis Kominfo Provinsi Jambi, H Ariansyah mengikuti zooming (rapat jarak jauh) Forum Koordinasi dan Sinkronisasi Digitalisasi Desa Nasional di kantor Gubernur Jambi, Kamis (19/10/2023). (Foto : Matra/KominfoJambi).

(Matra, Jambi) – Keterbatasan fasilitas, masalah teknis dan kondisi wilayah sangat menghambat pengembangan digitalisasi desa di Indonesia. Kurangnya menara (tower) telekomunikasi, keterbatas pasokan listrik, kurangnya tenaga dan kesulitan akses yang sulit ke desa terisolir membuat desa-desa di Indoesia sulit dijangkau jaringan internet. Kompleksitas masalah tersebut membuat desa-desa di Indonesia masih banyak yang masih berstatus blankspot (tidak terjangkau jaringan internet).

Masalah hambatan digitalisasi desa tersebut mencuat pada Forum Koordinasi dan Sinkronisasi (FKS) dalam rangka Mengatasi Permasalahan Blankspot Guna Pemerataan Layanan Telekomunikasi di Wilayah Indonesia yang dilaksanakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) secara zooming (video jarak jauh) dari Jakarta, Kamis (19/10/2023).

Forum koordinasi itu diikuti jajaran Dinas Kominfo se-Indonesia, termasuk Dinas Kominfo Provinsi Jambi. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi, Drs H Ariansyah, ME dan staf mengikuti zooming forum kordinasi tersebut di ruang Jambi Data dan Analitic Center (JDAC) kantor Gubernur Jambi, Kota Jambi.

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Marsda TNI DR Arif Mustafa, MM pada pembukaan forum koordinasi itu mengatakan, kehadiran satelit sangat mutlak dibutuhkan di Indonesia karena wilayah negara kita ini merupakan negara kepulauan terbesar di dunia.

Dikatakan, satelit menjadi mutlak diperlukan sebagai infrastruktur telekomunikasi pelengkap penting untuk memberikan konektitas (keterhubungan) ke seluruh pelosok negeri tanpa blankspot. Kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian khususa untuik mengembangkan digitalisasi pedesaan.

“Ini pula yang membuat kita harus berpikir untuk bisa berbuat yang lebih arif dan bijaksana memiliki teknis khusus mengembangkan digitalisasi desa. Hingga memasuki tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2024, pembangunan bidang komunikasi masih belum sesuai harapan,”katanya.

Dikatakan, hambatan teknis pengembangan digitalisasi desa yang masih terjadi hingga saat ini antara lain keterbatasan fasilitas serta peralatan komunikasi. Contohnya, perkembangan teknologi yang kurang merata dan kerusakan alat komunikasi di beberapa desa wilayah kabupaten.

Menurut Arif Mustafa, pemanfaatan teknologi mengembangkan produk bisnis yang berkaitan dengan ekonomi digital sangat dibutuhkan masyarakat desa. Kemudian digitalisasi desa atau keterjangkauan internet ke wilayah pedesaan sangat penting untuk berbagai kegiatan sosial. Pengembangan digitalisasi desa tidakhanya penting untuk peningkatan ekonomi, melainkan juga untuk kegiatan sosial.

“Pemerintah Indonesia menyiapkan berbagai upaya strategis untuk mendorong pemanfaatan serta perkembangan teknologi digital di Tanah Air demi meningkatkan pendidikan dan berbagai kegiatan ekonomi, sosial dan budaya yang menguntungkan warga masyarkat desa,”jelasnya.

Karena itu, lanjut Arif Mustafa, forum koordinasi dan sinkronisasi bidang komunikasi dan informatika sangat penting sebagai mediasi seluruh jajaran terkait di bidang komunikasi. Forum koordinasi tersbeut penting untuk mensinergikan (meningkatkan kerja sama) Pemrintah Pusat dan daerah guna merealisasikan program nasional di bidang telekomunikasi dan digitalisasi.

Sementara itu, Ariansyah seusai mengikuti forum koordinasi dan sinkronisasi tersbeut mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi sangat mendukung pengembangan digitalisasi desa. Digitalisasi desa di Jambi perlu karena desa-desa di Provinsi Jambi memiliki banyak potensi wisata, ekonomi dan pertanian yang perlu dipromosikan ke tingkat nasional dan bahkan internasional.

“Pemprov Jambi kini masih terus berusaha mengatasi blankspot di desa-desa terpencil. Sebagian besar desa di Jambi yang masih mengalami blankspot berada di daerah-daerah terpencil dan terisolir, akses jalan sulit, sarana telekomunikasi dan listrik sangat minim,”katanya.

Sementara itu berdasarkan catatan medialintassumatera.net (Matra), jumlah desa di Provinsi Jambi yang masih mengalami blanspot mencapai 1.094 desa atau 78,20 % dari total 1.399 desa di Provinsi Jambi. Jumlah desa yang sudah terjangkau internet saat ini baru sekitar 305 desa.

Namun jaringan internet di desa-desa tersebut masih terbatas. Internet desa hanya bisa menjangkau 100 meter dari tiang telekomunikasi yang dibangun di sekitar kantor desa. Karena itu yang bisa menjangkau (mengakses) internet yang dekat dengan kantor kepala desa. (Matra/AdeSM/SW).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *